Dalam rangka mendukung upaya Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya, Jepang menerapkan kebijakan mobilisasi massa dan sistem “politik beras” atau wajib serah padi secara paksa terhadap petani di Indonesia. Implikasi politis dari kebijakan ini adalah terjadinya perubahan sosial pada masyarakat pedesaan seperti perubahan struktur otoritas tradisional di Sulawesi Utara. Penerapan sistem politik beras ini juga membuat rakyat Indonesia semakin menderita. Ada dua faktor utama penyebab terjadinya pemberontakan, yaitu penyebab langsung dan tidak langsung. Perlakuan kasar penagih setoran kepada warga desa dan perilaku kekerasan aparat polisi ketika melakukan inspeksi ke desa Unra dalam rangka melakukan penagihan kewajiban setoran beras kepada warga. Selain itu, penyebab tidak langsung ialah adanya penetapan kewajiban setor beras dari pemerintah pendudukan Jepang kepada petani, yang kuotanya 500 liter per kepala rumah tangga. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi pemicu munculnya perlawanan rakyat di pedesaan, terutama di daerah-daerah lumbung beras seperti yang terjadi di desa UNRA pada tahun 1943. Gerakan pemberontakan petani UNRA ini dipimpin seorang tokoh agama bernama Guru Mante.