IMPLEMENTASI SMART CITY DALAM MENDUKUNG LAYANAN MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Faizal Aco

Sari


Layanan pemerintah dengan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK bertujuan untuk meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga negara. Perkembangan tersebut dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien.Adapun tipe penelitian ini adalah tipe penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian pengumpulan data dengan wawancara dan data secara tertulis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan, dan dari sumber dokumen-dokumen tertentu yang berhubungan dengan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Smart City Dalam Mendukung Layanan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikuatkan dengan adanya layanan yang sudah diimplementasikan oleh OPD terkait layanan yang berbasis digital. pilot project Smart, DIY dianggap memiliki kekhasan dalam hal kebudayaan sebagai salah satu unsur keistimewaan. Dengan demikian tugas OPD yakni bagaimana mengharmonisasikan, mengkompilasi dan menerjemahkan kebijakan-kebijakan makro agar sesuai dengan arah Smart City.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Aco F. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Dampak Pencemaran Lingkungan Pada Pertambangan Emas Rakyat. Enersia Publika.

Aco F, Hadilinatih Bening. (2023). Pengantar E-Government dan E-Service. Yogyakarta. Penerbit UP45 PRESS.

Bandyopadhyay, D., Sen, S., & Dutta, A. (2018) Smart Living: An Emerging Paradigm for Smart Cities. IEEE Potentials. doi: 10.1109/MPOT.2018.8483521

Bernardo, M.R.M (2019) Smart City Governance: Form E-Government to Smart Governance. Book Chapter: Smart Cities and Smart Spaces, pp. 196-232. IGI Global.

Driss, K. (2009) Good Governance and E-Government: Applying a Formal Outcome Analysis Methodology in Developing World Contact. International Journal Electronic Governance, vol. 2 No. 1, pp. 23-54.

Elahi, K. Q., (2009) UNDP on Good Governance. International Journal of Social Economics, Vol. 36 Issue: 12, pp. 1167-1180.

Hapsari, T. & Selamat, M.H. (2019) The Role of Information and Communication Technology in Supporting E-Government Implementation in Indonesia. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 10(12), 230-236. https://doi.org/10.14569/IJACSA.2019.0101221

Hasibuan, A., et al. (2019) Smart City: Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara. Buletin Utama Teknik, Vol. 14, No.2 Januari 2019.

Negara, E. S. (2021) Smart Government. Palembang: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Bina Darma Press

Perserikatan Bangsa-Bangsa (2006) Definition of basic concepts and terminologies in governance and public administration. United Nations Digital Library

Zainon, R., Hamid, N. H., & Othman, M. I. (2020) A Comprehensive Framework for Smart Environment in Smart City/Province: A Review of the Literature and Practitioners' Perspectives. Journal of Engineering and Applied Sciences, 15(7), 1851-1860.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2006 tentang Blue Print Jogja Cyber Province.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163/Kep/2017 Tentang Program Prioritas Pembangunan Jogja Smart Province.




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/dak.v10i2.11863

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

DINAMIKA

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Galuh

email: dinamika@unigal.ac.id

ISSN: 2356-2269
eISSN
: 2614-2945

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Created by Admin