OPTIMALISASI SARANA TATA USAHA NEGARA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Risna Wendy Wiraganti, Novita Mayasari Angelia, Yuliana Fatmawati, Vivin Ermia Sarinari YO

Sari


Pengelolaan lingkungan melibatkan kebijakan dalam penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian. Ini memerlukan keterlibatan instansi pemerintah, masyarakat, dan pelaku pembangunan dengan fokus pada integrasi perencanaan dan kebijakan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, peran Sarana Tata Usaha Negara (STUN) menjadi sangat penting karena merupakan sistem dari berbagai unsur yang bekerja sama untuk mencapai tujuan keadilan dalam hukum dimana hukum berperan dalam mengatur hak dan kewajiban antarindividu, membagi wewenang, menyelesaikan konflik hukum, dan menjaga kepastian hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya optimalisasi STUN dan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta peran rencana dalam administrasi negara modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau hukum normatif, yang melibatkan kajian dan analisis literatur yang relevan. Pelayanan publik memegang peran krusial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Transformasi paradigma pemerintahan menuju terdesentralisasi dengan fokus pada kewirausahaan bertujuan meningkatkan standar pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan diperlukan, didukung oleh asas-asas penyelenggaraan negara seperti kejelasan hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas.  Optimalisasi sarana tata usaha negara menjadi kunci, dengan melibatkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penerapan teknologi informasi. Rencana dan perjanjian kebijaksanaan juga penting dalam administrasi negara modern. Kata Kunci : Optimalisasi Sarana Tata Usaha Negara, Lingkungan Hidup, Pelayanan Publik.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Amir, L. (2015). Rencana Salah Satu Instrumen Hukum Administrasi Dalam Menentukan Tujuan Pemerintahan. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2(2), 43264.

Ardiansyah. (2022). Hukum Administrasi Negara (Fenomena Hukum di Ruang Publik). Yogyakarta: Deepublish (Grup Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).

Ayub, & Arif Wibowo. (2023). Optimalisasi Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Pengadilan Tata Usaha Negara Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. JUSTICES: Journal of Law, 2(1), 14–20. https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.6

Drakel, A. (2022). Kajian Pengendalian Kualitas Lingkungan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(23), 246–261. Retrieved from https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP%0AKajian

Gultom, M. F., Simanjuntak, L., Dewi, A. E., Widiyani, H., Raja, U. M., & Haji, A. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan korupsi (Studi Kasus Implementasi Sistem E-Govemment). Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 33–42. Retrieved from https://doi.org/XX..XXXXX/syariah

Haris, O. K. (2017). Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan. Yuridika, 30(1), 58. https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4879

Hartati, S., & Nurul Hidayati Murtafiah. (2022). Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Lembaga Pendidikan Islam. Nusantara Innovation Journal, 5(2), 86–102. https://doi.org/10.51614/annaba.v5i2.161

Irmansyah, M. R., Suhariyanto, D., & Iryani, D. (2024). Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Persetujuan Peningkatan Produksi Kontrak Karya dalam Penegakan Keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara. As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(2), 829–840. https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.1715

Junef, M. (2021). Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Law Enforcement Within The Scope of Spatial Lay-Out for The Purpose Of Sustainable Development). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(4), 2526438. Retrieved from www.publikasi.unitri.ac.id,

Kamarullah. (2018). Keputusan Tata Usaha Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata. Surabaya: UNTAN Press.

Lailam, T. (2012). Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Penerbit Prudent Media.

Malik. (2020). Reformasi Adminiastrasi Publik. In Jurnal Ilmu Pendidikan (Vol. 7). Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.

Malik, F., & Abdulajid, S. (2023). Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Instansi Pemerintah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi ( Studi Pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil , Dan Badan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 11(3), 20–37. Retrieved from https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

Maridjo, M. (2021). Fungsi Perdilan Tata Usaha Negara Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. MAGISTRA Law Review, 2(01), 40. https://doi.org/10.35973/malrev.v2i1.2065

Marifahtullah, Febriyanti, & Zulkipli. (2024). Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Lurah Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang. EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 3(4), 202–211.

Priyono, B. (2016). Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang di Daerah. Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah, VIII(Edisi 2), 16–37.

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggararaan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan, 2(2), 201–222. https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781

Rahmadani, R., & Raodah, P. (2023). Esensi Perbuatan Pemerintah Dalam Melakukan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Pihak Swasta. Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(1). https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.80

Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(1), 31. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52

Rahmasari, B. (2020). Paradigma Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 3(2), 117–132. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4001

Rahmawati, A. (2023). Penegakan Hukum Pidana Atas Kebenaran Informasi Penyedia Jasa Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa. Cita Hukum Indonesia , 1(3), 158–173. Retrieved from http://journal.empatpilarcendikia.id/index.php/chi

Safrijal, Basyah, M. N., & Ali Hasbi. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, 1(1), 176–191. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/187542-ID-penerapan-prinsip-prinsip-good-governanc.pdf

Sahya, A. (2018). Hukum Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia.

Sudarsono. (2019). Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi: Hukum Acara Dan Peradilan Elektronik. Jakarta: Kencana.

Suhardiman, Rachma, M., & Jamiah. (1967). Birokrasi dan Public Governance. In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. Samarinda: Tahta Media Group. Retrieved from http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf

Sulistyowati. (2022). Disfungsional Proses Dismissal Pada Peradilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan Nomor 41/G/Lh/2018/Ptun.Pbr. Japhtn-Han, 1(1), 80–91. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.12

Susanto, A. (2017). Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di PTUN Pasca Disahkannya UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Universitas Islam Indonesia.

Ulum, H., Dewa, M., & Singaulung, G. (2023). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasu di Pengadilan Negeri Praya). Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora), 2(1), 75–88. Retrieved from https://journal.ikmedia.id/index.php/jishum.




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/dak.v11i2.14325

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

DINAMIKA

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Galuh

email: dinamika@unigal.ac.id

ISSN: 2356-2269
eISSN: 2614-2945

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Created by Admin