KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA SURABAYA DALAM PENDISITRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA SURABAYA

Muhammad Aditya Trio Jatmiko, Eni Rustianingsih

Sari


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya dalam pengawasan pendistribusian logistik Pemilu Serentak 2024. Meskipun Bawaslu telah melakukan sejumlah langkah seperti pemetaan TPS rawan, rapat koordinasi, dan monitoring logistik, masih terjadi insiden tertukarnya surat suara yang mengakibatkan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori kinerja Robbins yang mencakup lima indikator: kualitas kerja, kuantitas, efektivitas, ketepatan waktu, dan kemandirian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antara Bawaslu dan KPU, terbatasnya akses pengawasan terhadap gudang logistik, serta kurangnya pengawasan partisipatif menjadi faktor utama terjadinya kesalahan distribusi. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan kerja sama lintas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, serta sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel guna menjamin integritas pemilu di masa depan.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Filoshopia Yasni Glorianismus, Noverinda Maharani, Siti Daniah Watiningsih dan Veronika Trevesia. 2023. Upaya Peningkatan Kinerja Karyawan Pada Pt. Putra Gemilang Prima.

Irsyedha Alfara Reginantis, Nadiah Aurahmadani Priyambodo dan Adam Jamal. 2024. Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Budi Tosalenda, Burhan Niode dan Stefanus Sampe. 2019. Faktor-faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Manado.

Fadjri Habibillah, Syamsir. 2024. Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Mutia Pebi Pandia. 2024. Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

Aryojati Ardipandanto. 2022. Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020: Perspektif Profesionalisme Kpu.

Almahdi Saputra, Dian Bakti Setiawan dan Anton Rosari. 2025. Politik Hukum Pengaturan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat.

Hamdan Kurniawan. 2019. Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Batas Waktu Dan Faktor Penyebab

Fury Ayunindya Fajar Arofah. 2016. Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Hariadi, Ahmad Rustan, Irwansyah. 2024. Posisi Bawaslu Sebagai Pihak Ketiga Dalam Sengketa Pemilu

Bawaslu Kota Surabaya 2024. Press Release Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kota Surabaya

KPU Republik Indonesia 2025. Mengenal Istilah PSU, PSL, PSS, PUSS dan Rekapitulasi Suara Ulang.

Diskominfo Jatim 2024. Bawaslu: Ada Delapan TPS di Surabaya Berpotensi PSU

KPU kota Surabaya 2014. Penetapan– Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

KPU kota Surabaya 2019. Penetapan - Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya

Bawaslu kota Surabaya 2024. Bawaslu Kota Surabaya merekomendasikan kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri

Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/dak.v12i2.20767

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

DINAMIKA

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Galuh

email: dinamika@unigal.ac.id

ISSN: 2356-2269
eISSN: 2614-2945

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Created by Admin