PERAN ORGANISASI PELAKSANA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK : PADA UPTD PPA KOTA TASIKMALAYA

Resi Auliya Putri Zharfany, Ani Heryani, Yanti Heryanti, Astri Siti Fatimah

Sari


Peningkatan efektivitas penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Tasikmalaya terbukti dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, sebagaimana direfleksikan melalui perolehan koefisien regresi sebesar 0,697 serta nilai signifikansi 0,000 dari analisis regresi linear sederhana. Melalui skema penelitian kuantitatif berdesain asosiatif kausal yang melibatkan 44 responden dari instansi-instansi penyedia layanan perlindungan anak, data kuesioner yang dihimpun menunjukkan bahwa keberhasilan eksekusi kebijakan sangat bergantung pada dimensi organisasi pelaksana. Temuan tersebut turut menegaskan bahwa efektivitas mekanisme kerja, kecukupan sumber daya, serta koordinasi yang solid antarinstansi berkontribusi langsung pada penguatan kualitas tata kelola kasus kekerasan anak. Dengan demikian, langkah strategis berupa penguatan organisasi pelaksana menjadi kebutuhan krusial dalam mengakselerasi implementasi kebijakan sekaligus efektivitas penanganan kekerasan anak di daerah tersebut. Kata Kunci : Efektivitas Penanganan: Implementasi Kebijakan: Kekerasan Anak: Organisasi Pelaksana: Perlindungan Anak.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku :

Wahab, S. A. (2016). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara (Edisi keenam). PT Bumi Aksara.

Nugroho, R. (2017). Public Policy. PT Elex Media Komputindo.

Astuti, Di. et al. (2024). Peran Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atas Korban Kekerasan Seksual pada Anak. Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya, XIX(2), 325–335.

Bryson, J. M. et al. (2022). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. Public Administration Review, 82(2), 305–317.

Dwiyanti, R., & Musdalipah. (2022). Implementasi kebijakan perlindungan anak melalui layanan UPTD PPA. Jurnal Administrasi Publik, 13(2), 115–126.

Handayani, T. (2020). Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak pada pemerintah daerah. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, 5(2), 88–99.

Hermawansyah, A. et al. (2025). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Sekolah Dasar: Studi Kasus Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik, 21(2), 215–242. https://doi.org/10.52316/jap.v21i2.789

Indriani, R. et al. (2025). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kota Bandung Tahun 2023. Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 13–26. https://doi.org/10.54144/govsci.v6i1.102

Junaedi. (2020). Implementasi Kebijakan Perlindungan Khsus pada Program Kota Layak Anak di Makassar. Journal of Government Civil Society, 3(2), 117–128.

Layliyah, Q. et al. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 5(2), 1–13. https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2431

Maulida et al. (2020). Peranan Pendamping Sosial Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A). Indonesian Journal of Counseling & Development, 2(01), 39–51. https://doi.org/10.32939/ijocad.v2i01.17

Nabatchi, T. et al. (2023). Varieties of participation in public services: The who, when, and what of coproduction. Public Administration Review, 83(1), 65–79.

Nadia, S. A., & Yumni, S. Z. (2023). Kualitas Kelembagaan UPTD PPA Kabupaten Bantul Dalam Usaha Penanganan Kasus Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak. Jurnal Riset Daerah, 23(3), 4537–4551. https://doi.org/10.64730/jrdbantul.v23i3.107

Nugroho, R. (2017). Public Policy. PT Elex Media Komputindo.

Prasetijowati, T. et al. (2023). Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak. Jurnal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi, 10(02).

Prasetyo, H., & Amelia, N. (2023). Kebijakan perlindungan anak dan tata kelola pelayanan publik. Jurnal Administrasi Sosial, 7(1), 33–44.

Pratiwi, D. et al. (2024). Komunikasi kebijakan dan koordinasi antaraktor dalam implementasi perlindungan anak. Jurnal Kebijakan Publik, 15(2), 101–115.

Rohayati, Y., & Kartini, E. (2019). Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bandung. Jurnal Sosial Dan Humanis Sains, 4(1).

Wahyuni, S., & Rahmawati, R. (2021). Integrasi layanan perlindungan anak berbasis pemerintah daerah. Jurnal Administrasi Pemerintahan, 10(1), 67–79.

Yulliavisna, R. et al. (2024). Evaluation of the Violence Victim Recovery Program at Uptd Ppa East Kalimantan Province in 2022-2023. Indonesian Journal of Advanced Research, 3(10), 1567–1592. https://doi.org/10.55927/ijar.v3i10.11952




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/dak.v13i2.24645

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

DINAMIKA

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Galuh

email: dinamika@unigal.ac.id

ISSN: 2356-2269
eISSN: 2614-2945

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Created by Admin