Peranan Pemimpin Dalam Pengendalian Konflik Kerja di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar

Sari

Penelitian dilakukan di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana peranan kepala desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar dalam pengendalian konflik? 2. Hambatan dan kesulitan apa yang dihadapi kepala desa dalam pengendalian konflik kerja? 3. Upaya-upaya kepala desa dalam pengendalian konflik kerja di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar? Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan jumlah 8 orang. Berdasarkan hasil penelitian telah diketahui bahwa 1. peranan pemimpin dalam pengendalian konflik kerja di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar pada umumnya sudah berjalan cukup baik. 2. Hambatan yang dihadapi yaitu antara pihak-pihak yang terjadi konflik dapat diselesaikan oleh musyawarah ditingkat pemerintahan desa, kurang sadarnya pihak yang terjadi konflik untuk melaporkan permasalahannya terhadap pemerintah desa, hanya bisa menyelesaikan secara musyawarah keluarga, bawahan masih belum maksimal di dalam pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing, selalu berubahnya peraturan-peraturan perundangan. 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu dimusyawarahkan kembali ditingkat desa dengan mengundang unsur dari kecamtan, Babinkamtibmas Desa (dari kepolisian), dan babinsa desa (dari ABRI), melaksanakan pembinaan terhadap pihak yang lebih dekat dengan masyarakat seperti ketua RT/RW dan Linmas supaya segera melaporkan dan memberitahukan kepada pemerintah desa apabila dimasyarakat terjadi konflik atau tidak ada indikasi yang dapat menimbulkan konflik, menyerahkan ketingkatan yang lebih tinggi untuk diselesaikan, selalu memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada bawahan dan masyarakat agar tidak terpengaruh kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang akan membuat permasalahan-permasalahan dilingkup pemeritahan desa, mengadakan pelatihan-pelatihan kepada perangkat desa tentang tugas pokok dan fungsi didalam penyelenggaraan pemerintah desa, selalu berkoordinasi dengan pemberdayaan didalam penyelenggaraan pemerintahan desa, memberikan arahan-arahan dan tujuan adanya program yang bergulir dimasyarakat, mencoba mencari bantuan dari tingkat kota dan desa sendiri membuat Peraturan Desa tentang kejadian luar biasa sehingga apa yang akan dilaksanakan berpedoman kepada Peraturan Desa, mengundang kembali dan memberikan saran-saran agar pihak yang berkonflik memenuhi undangan dari pemerintah desa guna penyelesaian masalah.