EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PONTIANAK

Mahendra Jaya, Hasymi Rinaldi, Heri yanto

Sari


Terdapat banyak permasalahan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, diantaranya adalah pemalsuan identitas  dan data ganda yang dikarenakan kurang akuratnya  detail dokumen data-data mengenai kependudukan,  proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan  penerbitan akte pencatatan sipil masih memerlukan waktu yang lama yang disebabkan karena input data secara manual  oleh karena itu  Pemerintah Kota Pontianak membuat terobosan yaitu penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK )  dimana sistem ini hadir dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pihak penyelenggara dan instasi Pelaksana sebagai satu kesatuan Sistem Administrasi Kependudukan.Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pontianak. Teknik pengumpulan data penelitian ini, yaitu: (1) Wawancara mendalam; (2) Observasi; dan (3) Studi Dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis  dan mengetahui sejauh mana SIAK di Pontianak dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan  (2) menganalisis  dan mengetahui sejauh mana SIAK di Pontianak dapat mendukung program pemerintah yang membutuhkan data kependudukan. Hasil penelitian adalah: (1) SIAK memberikan kemudahan dalam pengelolaan dalam mengurus administrasi kependudukan yang diperlukan oleh masyarakat; dan (2) SIAK bisa dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah, dengan mengintegrasikan data kependukukan terhadap data pemilih dalam pemilu.Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Pelayanan Publik, SIAK

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Denpasar. (2021). Website Portal Resmi Pemerintah Kota Denpasar. http://www.denpasarkota.go.id/instansi/file

Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly Jr, J. (1996). Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur dan Proses. Jakarta: Erlangga.

Insani, I. (2010). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jakarta: STIA LAN.

Lengkong, F. D., & Tampi, G. B. (2016). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado. Jurnal Administrasi Publik, 3(400).

Lukman, S. (2000). Manajemen kualitas pelayanan. Jakarta: Stia Lan Press.

Nim, M. S. (2016). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Publika-Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 5(3).

Nugraha, A. R. T., Saito, R., Sato, K., Araujo, P. T., Jorio, A., & Dresselhaus, M. S. (2010). Dielectric constant model for environmental effects on the exciton energies of single wall carbon nanotubes. Applied Physics Letters, 97(9), 091905.

Nugroho, P. A., & Warsono, H. (2012). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 1(2), 211–220.

Pasolong, H. (2014). Teori administrasi publik. Alfabeta Bandung.

Purwanti, T. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 7(1), 59–67.

Revida, E., Hidayatulloh, A. N., Soetijono, I. K., Hermawansyah, A., Purba, B., Tawakkal, M. I., Bahri, S., Pelu, M. F. A., Purba, S., & Asmarianti, A. (2020). Teori Administrasi Publik. Yayasan Kita Menulis.

Siagian, S. P. (2002). Manajemen sumber daya manusia.

Warga Pontianak. (2021). Berita Kalbar Terbaru Terkini—INews Portal. iNews.ID. https://kalbar.inews.id

ZULKARNAEN, M. F., Putri, L. L., & Asyari, H. (2019). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kelurahan Rembige Berbasis Web. Jurnal Manajemen Informatika Dan Sistem Informasi, 2(1), 57–62.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi,Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/dak.v8i3.5843

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

DINAMIKA

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Galuh

email: dinamika@unigal.ac.id

ISSN: 2356-2269
eISSN: 2614-2945

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Created by Admin