PENGUATAN ETIKA DAN INTEGRITAS APARATUR DALAM MENCEGAH PENYAKIT BIROKRASI

Etih Henriyani

Sari


Sebagai komitmen terhadap pelaksanaan good governance, berbagai Negara mengembangkan inisiatif yang berfokus pada peningkatan etos kerja birokrasi melalui pengembangan norma-norma etika pemerintahan. Dan Pemerintah Indonesia sendiri memberikan arahan mengenai pola perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Pokok-pokok etika tersebut tentunya dapat menjadi penguat bagi aparatur birokrasi dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Terlebih selama ini patologi birokrasi masih menjangkiti tubuh birokrasi Negara Indonesia yang tercermin dari masih banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat tinggi lainnya karena suap, rendahnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan pembangunan yang kurang efektif dan efisien,  serta masih tingginya biaya operasional/belanja pegawai  beberapa daerah di Indonesia ketimbang biaya pembangunan. Untuk itu, diperlukan penguatan nilai-nilai moral dan integritas aparatur dalam membangun kepercayaan publik dengan dukungan penuh dari lingkungan organisasi yakni : komitmen pimpinan dan perbaikan manajemen SDM.Kata Kunci : Etika, Integritas, Penyakit Birokrasi

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


- Dwiyanto, Agus. 2012. Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

- Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gava Media.

- Hoekstra, Alain & Muel Kaptein. 2012. “The Institutionalization of Integrity In Local Governmnet”. Public Integrity, 15 (1), 5-27.

- Ismatullah. 2016. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : Pustaka Setia.

- Ismiyarto, 2016. Budaya Organisasi dan Reformasi Birokrasi pada Organisasi Publik. Bandung : Alfabeta.

- Keban. 2019. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta : Gava Media.

- Kumorotomo, Wahyudi, 2014. Etika Administrasi Negara. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

- Mustafa, Delly. 2013. Birokrasi Pemerintahan. Bandung : Alfabeta.

- Rahayu dan Juwono. 2019. Birokrasi dan Governance. Depok : Rajagrafindo Persada.

- Rahman dan Tarigan. 2020. Inovasi Pemerintahan. Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Ideal. Malang : Intrans Publishing.

- Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung : Refika Aditama.

Dokumen :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Sumber lain :

- https://m.liputan 6.com.

- https://nasional.kontan.co.id.




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/dak.v8i3.6694

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

DINAMIKA

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Galuh

email: dinamika@unigal.ac.id

ISSN: 2356-2269
eISSN
: 2614-2945

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Created by Admin