REVITALISASI SISTEM AKUNTABILITAS LEMBAGA LEGISLATIF SEBAGAI WUJUD “DEMOKRATIC RESPONSIBILITY” (SUATU POLEMIK PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KONSTITUEN POLITIK)

Sari

ABSTRAK Kekuatan partai politik di parlemen seolah tidak mampu diimbangi oleh kekuatan pemerintah, sistem multi partai seolah membuat jebakan baru bagi pemerintahan yang menganut sistem presidensial yang ada saat ini. Eksekutif seolah dibatasi ruang lingkupnya dengan berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh legislatif. Kepentingan politik dan intervensi politik terhadap kebijakan pemerintah dijadikan sebagai posisi tawar bagi partai politik yang berhasil menguasai parlemen. Negosiasi politik untuk mengakomodir kepentingan banyak partai agar dapat menjamin dukungan mayoritas di parlemen semakin mempersulit efektivitas pemerintahan. Pemberian mandat atau kepercayaan masyarakat bagi anggota legislatif seolah tidak disertai dengan kewajibannya dalam mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan wewenang (chek and balances). Lembaga legislatif sebagai pemegang kekuasaan politik masih diidentikan sebagai penguasa, sehingga masyarakat harus tunduk pada kekuasaan tersebut.Untuk itu, perlu dilakukan suatu upaya yang dapat menciptakan sistem akuntabilitas lembaga legislatif yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Karena pada dasarnya sistem akuntabilitas yang dilakukan oleh para anggota legislatif akan mencerminkan tentang adanya peran dan fungsi pertanggungjawaban amanat kepada rakyatnya, dan memberikan penilaian positif atas keberadaan lembaga legislatif yang bersih, netral dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan           Kata Kunci : Akuntabilitas Politik, Demokrasi