TATA HUBUNGAN KERJA BIROKRASI DAN POLITIK DI INDONESIA PASCA REFORMASI
IAN MARYANA
Sari
ABSTRAK Sejarah perjalanan birokrasi di Indonesia tidak pernah lepas dari pengaruh sistem politik yang berlangsung. Dengan kata lain, birokrasi menjadi sulit melepaskan diri dari jaring-jaring kepentingan politik praktis. Birokrasi yang seharusnya merupakan institusi pelaksana kebijakan politik, bergeser perannya menjadi instrumen politik yang terlibat dalam berbagai kegiatan politik praktis. Gerakan reformasi birokrasi yang dilakukan juga kurang menyentuh atmosfer pemerintahan karena tidak didahului dengan evaluasi atau penelitian terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang tidak efektif. Buruknya birokrasi tetap menjadi salah satu problem yang dihadapi Indonesia. Adapun langkah agar Indonesia dapat keluar dari penyakit birokrasi tersebut antara lain dengan diterapkannya sistem merit dalam politik maupun birokrasi, reformasi birokrasi yang menjunjung tinggi moral, etika dan supremasi hukum, serta birokrasi dengan prinsip netralitas politik. Kata Kunci : Tata hubungan kerja, Birokrasi, Politik
Referensi
DAFTAR PUSTAKA
Mustafa. 2013. Birokrasi Pemerintahan. Alfabeta : Bandung.
Thoha. 2003. Birokrasi Politik di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
--------. 2008. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Kencana : Jakarta.
--------. 2014. Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan. Penadamedia Group : Jakarta.
--------. 2014. Birokrsi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia. Penadamedia Group : Jakarta.
DOI:
http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v4i4.884
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
##submission.copyrightStatement##
DINAMIKA
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Galuh
email: dinamika@unigal.ac.id
ISSN: 2356-2269
eISSN: 2614-2945
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0
Created by Admin