https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/issue/feedDinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara2023-12-29T17:13:13+07:00Eet Saeful Hidayatesapamungkas85@gmail.comOpen Journal Systems<span>Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara</span> merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Administrasi Negara/Publik yang diterbitkan oleh Program Studi Administrasi Publik Universitas Galuh dengan ISSN: <a title="ISSN Print" href="http://u.lipi.go.id/1403943878" target="_blank">2356-2269</a> (Print) dan eISSN: <a title="eISSN Online" href="http://u.lipi.go.id/1513066177" target="_blank">2614-2945</a> (Online) yang mempublikasikan hasil karya tulis ilmiah baik dari hasil penelitian maupun pemikiran, dengan fokus kajian Administrasi Negara/Publik. Jurnal ini terbit tiga kali dalam satu tahun, yaitu: April, Agustus dan Desember.https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/10634RESPONSIBILITAS PEMERINTAH DALAM MENGURANGI PATOLOGI BIROKRASI TERKAIT KEPENGURUSAN SERTIFIKAT PERTANAHAN (STUDI KASUS: KELURAHAN KARANG ANYAR, JAKARTA PUSAT)2023-12-29T17:13:13+07:00Lathifa Nurul Fadilahnurul.f2001@gmail.comEvi Priyantievi.priyanti@fisip.unsika.ac.id<p align="justify">Patologi dalam pemerintahan lebih ke arah Pemerintah yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara semestinya. Penyimpangan yang seringkali dirasakan berupa birokrasi yang lambat hingga masyarakat harus menghadapi pungutan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai responsibilitas dari pemerintah Kelurahan Karang Anyar dalam mengurangi patologi birokrasi ketika mengurus sertifikat pertanahan dengan berlandaskan <em>e-government</em>. Metode yang digunakan berupa kualitatif dengan sistem mewawancarai informan di Kelurahan Karang Anyar. Pihak Kelurahan Karang Anyar memiliki aturan berupa pakta integritas bagi pegawainya demi bisa mengurangi patologi birokrasi. Adanya IPM Sakti membuat warga tidak perlu lagi mengajukan surat rekomendasi sertifikat pertanahan langsung ke kantor Kelurahan Karang Anyar. Pihak Kelurahan menyediakan kotak saran berupa survei setiap tiga bulan sekali bagi warga yang ingin mengajukan saran maupun kritik. Demi mengatasi kegagalan sistem dalam proses pelayanan publik, bisa diminimalisir dengan memeriksa sistem, baik dari sistem komputer maupun jaringan secara berkala.</p>2023-12-29T15:41:32+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/11060PENGELOLAAN WISATA PANTAI PADANG MELALUI PERDA KOTA PADANG NO. 3 TAHUN 2014: ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA2023-12-29T17:13:13+07:00Nila Wahyuninilawahyuni@soc.unand.ac.id<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Wisata Pantai Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2023. Penelitian melibatkan 10 informan sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan penataan PKL memiliki peran penting dalam meningkatkan keberlanjutan pariwisata di Pantai Padang. Strategi Satpol PP dalam melakukan penataan dan penertiban PKL juga menjadi faktor kunci efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, ditemukan bahwa adanya pendekatan jalan tengah dalam penataan pedagang kaki lima di Pantai Padang saat ini. Pendekatan ini melibatkan negosiasi dan kesepakatan dengan PKL untuk membuka lapak pada waktu terbatas, dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan PKL sekaligus menjaga keberlanjutan pariwisata. Untuk solusi jangka panjang, diperlukan upaya penyediaan area khusus yang memadai bagi PKL. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan penataan PKL untuk memastikan keberhasilannya. Kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan dan sosialisasi yang intensif juga diperlukan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman PKL tentang pentingnya penataan PKL dalam mencapai pariwisata Pantai Padang yang berkelanjutan.</p><p> </p><p><strong>Kata Kunci :</strong> Efektivitas Kebijakan; Pariwisata Berkelanjutan; Penataan PKL;</p><p>Pengelolaan Pariwisata, Strategi Satpol PP</p>2023-12-29T15:41:32+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/11755KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA PANANJUNG KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN2023-12-29T17:13:13+07:00Pamela Anugrahpamelaanugraha@gmail.comKustiawan Kustiawanpamelaanugraha@gmail.comLina Marlianipamelaanugraha@gmail.com<p>Belum optimalnya peran pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat serta mensejahterakan masyarakat desanya adalah potret buram tata kelola yang menjadi bagian persoalan mendasar ditengah desakan tuntutan publik terhadap peningkatan kualitas pelayanan di semua sektor. Pada tataran realitas dalam proses penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa masih terjadi kesenjangan yang cukup lebar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi kependudukan di desa Pananjung kecamatan Pangandaran kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitiannya adalah kualitas pelayan administrasi kependudukan di desa Pananjung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan di desa Pananjung belum oftimal karena dalam proses pemberian layanan ada beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan dimensi <em>tangible</em><em> </em>(bukti fisik), <em>reliability </em>(kehandalan), dan <em>competence </em>(kompeten), yang antara lain masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan serta kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur pelayanan, dan kompetensi petugas yang belum memadai. Sedangkan dalam dimensi <em>responsiveness</em><em> </em>(pertanggungjawaban), <em>courtesy</em><em> </em>(sopan), <em>credibility</em><em> </em>(jujur), <em>security</em><em> </em>(aman), <em>access</em><em> </em>(kemudahan), <em>communications </em>(komunikasi), dan <em>understanding the customer </em>(mengerti akan pelanggan) telah berjalan dengan baik.</p>2023-12-29T15:41:32+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/12209ANALISIS KUALITAS PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KAMPUNG KB KALURAHAN AMBARKETAWANG (Studi Kasus Padukuhan Bodeh Kalurahan Ambarketawang Kepanewon Gamping Kabupaten Sleman)2023-12-29T17:13:13+07:00Eryan Prasetyaeryanpras@gmail.comGerry Katon Mahendragerrykatonvw@gmail.com<p>Program Keluarga Berencana sudah diakui menjadi satu dari beberapa program yang sukses pad aaspek hal kesehatan reproduksi serta berdampak signifikan pada pertumbuhan penduduk di Indonesia. riset ini memiliku tujuan guna melihat deskripsi kualitas pelayanan KB di Kampung KB Padukuhan Bodeh Kalurahan Ambarketawang Gamping Sleman. Tipe riset ini ialah riset deskriptif kuantitatif mengunakan metode <em>cross sectional. </em>Sampel adalah bapak dan ibu peserta KB di Kampung KB Padukuhan Bodeh Ambarketawang Gamping Sleman. Pengukuran kualitas pelayanan menggunakan aspek kualitas pelayanan <em>tangible, reliability, responsiveness, assurance </em>dan <em>empathy </em>dengan skala Likert<em>. </em>Analisis data menggunakan analisis univariat dengan deskripsi kategorik. Hasil riset ini memiliki tujuan guna melihat kualitas pelayanan KB yang melingkupi aspek <em>tangible, reliability, responsiveness, assurance </em>dan <em>emphaty </em>di Kampung KB Padukuhan Bodeh Kalurahan Ambarketawang.</p><p><strong>Kata Kunci</strong><strong> </strong><strong>:</strong> Kualitas Pelayanan, Kampung KB, Kalurahan Ambarketawang</p>2023-12-29T15:41:33+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/12227FAKTOR DETERMINAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT DESA KECAMATAN JATIWARAS KABUPATEN TASIKMALAYA2023-12-29T17:13:13+07:00Rustandi Rustandirustandi29011962@gmail.comIkrar Budirustandi29011962@gmail.com<p align="justify">Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor determinan yang mempengaruhi kinerja BUMDes dalam meningkatkan produktivitas kerja masyarakat desa di Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Untuk menentukan sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode sampel jenuh. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor determinan menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja BUMDes. Hal ini dapat terlihat dari BUMDes Jatiwaras sebagain besar modal berasal dari dana desa dan pemerintah desa dapat ikut meningkatkan kinerja BUMDes. Hal ini dijelaskan terbatasnya sumber daya manusia dikarenakan kurangnya minat dan pengetahuan mengenai kinerja BUMDes, manajemen yang belum optimal dalam melaksanakan perencanaan dan pengawasan serta perlengkapan kantor yang belum mendukung. Sehingga kinerja para pengurus BUMDes tidak maksimal dalam bekerja dan pengembangan BUMDes pun akan terhambat.</p><pre> </pre>2023-12-29T15:41:33+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/12369INOVASI PELAYANAN PUBLIK OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIAMIS2023-12-29T17:13:13+07:00Aris Darismandrsmn444@gmail.comNida Nurwahidahdrsmn444@gmail.comR. Didi Djadjulidrsmn444@gmail.com<p align="justify">Penelitian ini memiliki latar belakang untuk mengkaji Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis. Permasalahannya berpusat pada masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih mengurus perizinan secara manual karena kurangnya pemahaman tentang mekanisme perizinan online dan perasaan lebih mudah dan nyaman dalam proses manual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus pada analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Ciamis memiliki karakteristik yang sesuai dengan teori Rogers. Inovasi tersebut menawarkan keunggulan relatif, kesesuaian dengan inovasi sebelumnya, serta kemudahan dalam pengamatan dan percobaan. Meskipun tingkat kerumitan inovasi mungkin lebih tinggi, namun dampak positif yang dihasilkan memberikan nilai lebih bagi masyarakat. Profil DPMPTSP Kabupaten Ciamis juga dijelaskan dalam penelitian ini, termasuk struktur organisasi, visi, misi, motto, dan maklumat pelayanan. DPMPTSP Kabupaten Ciamis bertekad memberikan pelayanan yang tangguh dengan peningkatan integritas dan profesionalisme dalam pelayanan perizinan. Penelitian ini memberikan sumbangan dalam pemahaman tentang inovasi pelayanan publik dan peran DPMPTSP Kabupaten Ciamis dalam menyediakan pelayanan perizinan yang lebih baik. Penemuan ini diharapkan dapat membantu pengambilan kebijakan dan perbaikan sistem pelayanan publik di daerah tersebut.</p>2023-12-29T00:00:00+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/12754IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERINTREGRASI OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGANDARAN2023-12-29T17:13:13+07:00Soedjatmiko Soedjatmikoregirefiangaris123@gmail.comRegi Refian Garisregirefiangaris123@gmail.comIi Sujairegirefiangaris123@gmail.comNeti Sunartiregirefiangaris123@gmail.comAgus Nurulsyam Suparmanregirefiangaris123@gmail.com<p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Implementasi Kebijakan Layanan Dokumen Kependudukan Terintregrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Layanan Dokumen Administrasi Kependudukan Terintregrasi Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran. Indikator permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pengadaan infrastruktur telekomunikasi masih sangat terbatas untuk memenuhi layanan penduduk saat ini hanya terdapat 1 (satu) server (bantuan Pemerintah Pusat), apabila terjadi masalah dapat mengganggu secara total pelayanan. 2) Alat berupa Printer, Scanner, <em>Uninterruptible Power Supply</em> (UPS) sangat terbatas, kalau ada kerusakan, akan terjadi kelambatan dalam proses pelayanan. Tenaga professional bidang komputerisasi dan tenaga pelaksana/operator masih kurang. 3) Kondisi geografis yang tersebar sampai ke kecamatan atau desa dan tentunya masih adanya keterbatasan dana dalam pengadaan infrastruktur tersebut. Adapun penelitian yang menggunakan metode deskriptif yaitu yang menggambarkan keadaan dari pada objek penelitian, artinya penulis menggambarkan keadaan yang ada pada saat sekarang di lokasi/objek penelitian yaitu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu informasi langsung dari hasil wawancara dari 9 (sembilan) orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Pengumpulan Data, Reduksi Data, Display Data, Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa mengetahui Implementasi Kebijakan Layanan Administrasi Kependudukan Terintregrasi Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran sudah berjalan namun belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh indikator – indikator pada dimensi sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang belum berjalan dengan baik.</p><p><strong>Kata Kunci :</strong> Implementasi Kebijakan, Dokumen Kependudukan Terintegrasi</p>2023-12-29T15:41:33+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/12431IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TRADISIONAL MELALUI VIRTUAL ACCOUNT PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK2023-12-29T17:13:13+07:00Muhammad Azharazharhar2666@gmail.comDebbie Yuari Siallaganazharhar2666@gmail.comLaila Nurfitrah Lubisazharhar2666@gmail.com<p>Retribusi pelayanan pasar merupakan sumber yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penarikan retribusi pelayanan pasar di Kota Pontianak dilakukan melalui <em>Virtual Account. </em>Masalah dalam pelaksanaannya yaitu penerimaan retribusi pelayanan pasar belum mencapai target dan kurangnya tingkat kesadaran pedagang untuk membayar retribusi tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemungutan pembayaran dan penyetoran retribusi pelayanan tradisional melalui <em>Virtual Account</em> pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemungutan pembayaran dan penyetoran retribusi pelayanan pasar tradisional melalui <em>Virtual Account</em> pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak. Kebijakan ini juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat maupun pelaksana, terdapat kendala dalam melaksanakannya yaitu masih banyak pedagang yang belum memahami cara pembayaran retribusi pelayanan pasar melalui <em>Virtual Account</em>, upaya instansi yaitu terus melakukan pendampingan pembayaran kepada pedagang.</p><p><strong>Kata kunci</strong>: Implementasi, Retribusi Pelayanan Pasar, <em>Virtual Account</em></p>2023-12-29T15:41:34+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/12434ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PELARANGAN MEROKOK DI TEMPAT UMUM DI KOTA BANDUNG JAWA BARAT2023-12-29T17:13:13+07:00Setiadin Setiadindoktor.dinsetiadin@umbandung.ac.id<span lang="EN-US">Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana implementasi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mendorong Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota dan Kabupaten termasuk Kota Bandung dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Metoda penelitian menggunakan Kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Hasil yang ditemukan adalah bahwa penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bandung dengan penguatan aturan teknis berupa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bandung telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penegakan aturan tersebut sebagai upaya berjenjang bagi penerapan kawasan bebas asap rokok untuk menciptakan suasana lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat demi terwujudnya masyarakat yang berkualitas.</span>2023-12-29T15:41:34+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/12441PENGARUH TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP DAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR TERHADAP INNOVATIVE WORK BEHAVIOR DI BALAI BESAR SURVEI DAN PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN (BBSPGL) BANDUNG2023-12-29T17:13:13+07:00Juli Riauwatijuli.riauwati@gmail.comAni Surtianijuli.riauwati@gmail.comEviana Widiatijuli.riauwati@gmail.comSri Astutijuli.riauwati@gmail.com<p>Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan signifikansi pengaruh transformational leadership dan organizational citizenship behavior terhadap innovative work behavior serta mengetahui seberapa besar pengaruhnya tersebut. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dan metode survei. Penelitian bersifat asosiatif dengan metode statistik inferensial. Pengumpulan data melalui kuesioner yang diolah menggunakan SPPS 23 for windows. Analisis data melalui uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji F dan uji t.<br />Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara parsial, variabel transformational leadership tidak berpengaruh signifikan terhadap innovative work behavior namun organizational citizenship behavior memiliki pengaruh yang signifikan terhadap innovative work behavior. Sedangkan secara simultan, transformational leadership dan organizational citizenship behavior secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap innovative work behavior.<br />Hasil dari koefisien determinasi menunjukkan kontribusi sebesar 78,8 %. Hal ini mencerminkan makna bahwa sinergisme yang kuat antara transformational leadership dan organizational citizenship behavior semakin berdampak pada peningkatan innovative work behavior. Sedangkan sisanya sebesar 100% - 78,8% = 21,2% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.</p><p><br />Kata kunci: kepemimpinan transformasional, organizational citizenship behavior, perilaku kerja inovatif</p>2023-12-29T15:41:34+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/12470EFEKTIVITAS ORGANISASI PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JANJI KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR KABUPATEN DAIRI2023-12-29T17:13:13+07:00Tasya Perianitperiani@gmail.comSiti Hazzah Nur Rtperiani@gmail.com<p>Kebijakan pemerintah yang berupaya untuk memperbaiki dan memajukan desa melalui dukungan pemberdayaan masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk Alokasi Dana Desa yang merupakan dukungan bantuan langsung dari pemerintah. Program yang direncanakan di Desa Janji bertujuan untuk meningkatkan produksi ternak, membina organisasi pemuda, dan mendistribusikan benih sebagai bagian dari inisiatif pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun, tidak semua program berjalan lancar; Pemerintahan Desa Janji masih mempunyai banyak permasalahan yang harus diperbaiki, antara lain program-program yang terbengkalai dalam pelaksanaannya, masih kurangnya program-program baru dan inovatif yang diciptakan oleh pemerintah khususnya di bidang pertanian, Selain itu, tenaga kerja desa tidak terlatih dan kurang siap. Penelitian ini mengandalkan teknik deskriptif kualitatif. Data di lapangan menunjukkan bahwa upaya organisasi dalam memberdayakan warga Desa Janji melalui program Alokasi Dana Desa (ADD) belum berhasil. Hal ini terlihat dari banyaknya tujuan yang belum terealisasi di bidang alokasi dana daerah, padahal beberapa program sudah direncanakan, kurangnya inovasi pemerintah desa dalam membuat program yang mengembangkan potensi terbesar dari Desa Janji yaitu pertanian, kurangnya pelatihan untuk para sumber daya manusia yang bekerja mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).</p>2023-12-29T15:41:34+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/12250KUALITAS LAYANAN NOMOR PANGGIL DARURAT (NDP) CALL CENTRE 112 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG2023-12-29T17:13:13+07:00Anwar Solihinanwarsolihin1@gmail.comAni Surtianianwarsolihin1@gmail.comSri Astutianwarsolihin1@gmail.com<p>Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis aspek yang berkaitan dengan kualitas pelayanan Nomor Panggilan Darurat (NPD) Call Center 112 di Dinas Komunikasi dan informasi Kota Bandung. Dalam hal ini Penulis berusaha membahas tentang Kualitas pelayanan tersebut menggunakan berbagai teori dari Zeithaml et al. (1990) dalam buku Hardiyansyah (2018) tentang Tangibles (kemampuan fisik), Reliability (kehandalan), Responsivness (daya tanggap), Assurance (jaminan), Emphaty (perhatian). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifsime, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber dan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas Pelayanan NPD Call Center 112 dinas Komunikasi dan informasi Kota Bandung merupakan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung yang dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kembali bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana fungsinya, Layanan 112 untuk membantu masyarakat yang mendapat kesusahan yang ada di lingkungan wilayah Kota Bandung yang bisa diatasi melalui koordinasi antar Instasi terkait Implementasi Kebijakan.</p>2023-12-29T15:41:34+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/12249FORMULASI KEBIJAKAN PEMEKARAN CALON DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN TASIKMALAYA SELATAN2023-12-29T17:13:13+07:00Uden Dida Efendiudendidaefendi1@gmail.comYogi Suprayogi Sugandiudendidaefendi1@gmail.comAep Saepudinudendidaefendi1@gmail.com<p>Dalam mencapai pemerataan pembangunan, pemekaran daerah merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan. Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, pemekaran daerah dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah Tasikmalaya Selatan yang berada di Provinsi Jawa Barat bagian selatan.oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan proses formulasi kebijakan pemekaran calon daerah otonomi baru Kabupaten Tasikmalaya Selatan dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Kemudian, analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori formulasi kebijakan metode backasting dari Shunxi Li (2019). Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pemekaran calon daerah otonomi baru Kabupaten Tasikmalaya Selatan sudah melakukan tahapan formulasi kebijakan melalui tahapan vision, present dan priorities mulai dari tingkat Kabupaten Tasikmalaya sampai ke tingkat Provinsi Jawa Barat. Namun, ditingkat pemerintah pusat pemekaran daerah belum diformulasikan dikarenakan masih adanya moratorium atau penangguhan.</p><p><strong>Kata Kunci : </strong>Formulasi Kebijakan, Desentralisasi, Pemekaran Daerah, Tasikmalaya Selatan, Pemerintah Daerah</p>2023-12-29T15:41:35+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/12471STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KAWASAN BUKIT SIMARJARUNJUNG KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN KABUPATEN SIMALUNGUN2023-12-29T17:13:13+07:00Rico Rezky Purbaricorezkyy@gmail.comM. Ridwan Rangkutiricorezkyy@gmail.com<p>Salah satu industri yang mungkin mendapat manfaat besar dari melimpahnya daya tarik alam di suatu wilayah adalah pariwisata, salah satunya adalah di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara khususnya Kawasan Bukit Simarjarunjung. strategi yang digunakan masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan Kawasan Bukit Simarjarunjung masih belum cukup untuk menarik perhatian para wisatawan lokal, nasional, dan internasional dalam bidang pelayanan fasilitas – fasilitas seperti kafe yang masih menggunakan metode warung sebagai tempat peristirahatan pengunjung. Adapun tujuan penelitian adalah mendeskripsikan bagaimana Strategi Pengembangan Pariwiata di Kawasan Bukit Simarjarunjung. Berdasarkan data, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun telah berhasil menerapkan Strategi Organisasi yang merinci peran dan tanggung jawab personel kunci serta evaluasi kinerja departemen SDM. Kedua, Strategi Program belum maksimal dilakukan dikarenakan masih belum rampungnya perencanaan dan pemasaran serta promosi terkait Pengembangan di Kawasan Bukit Simarjarunjung. Ketiga, Strategi Pendukung Sumber Daya belum maksimal dikarenakan berbagai permasalahan diantaranya adalah pandemi covid-19. Keempat, Strategi Kelembagaan yang telah dilakukan oleh Disparbud Kabupaten Simalungun sudah sangat baik melalui adanya website disparbud sebagai bentuk inovasi untuk meningkatkan daya saing pariwisata sebagaimana visi Disbudpar Kabupaten Simalungun.</p>2023-12-29T15:41:35+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/12487ANALISIS KINERJA APBD PROVINSI DI INDONESIA : SEBUAH STUDI MENGENAI RASIO KEUANGAN, KORELASI METRIK DAN KLASTERISASI KINERJA2023-12-29T17:13:13+07:00Cici Marlinacicimarlina011@gmail.comGugun Geusan Akbargugun.ga@fisip.uniga.ac.id<p><span lang="EN-US">Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi di Indonesia dengan mempertimbangkan enam rasio keuangan utama. Menggunakan data dari tahun 2019 hingga 2022, penelitian ini memaparkan gambaran mendalam tentang kinerja keuangan provinsi melalui heatmap dan metriks korelasi. Selain itu, dengan menggunakan metode klasterisasi K-Means, provinsi-provinsi dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristik kinerja keuangan mereka. Hasil penelitian menunjukkan variasi signifikan dalam kinerja keuangan diantara provinsi, dengan beberapa provinsi menunjukkan kinerja yang kuat dalam beberapa metrik, sementara yang lain menunjukkan ruang untuk perbaikan. Analisis korelasi mengungkapkan hubungan yang signifikan antara beberapa metrik, memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai aspek kinerja keuangan saling berinteraksi. Klasterisasi memungkinkan identifikasi kelompok provinsi dengan karakteristik kinerja yang serupa. Memberikan dasar untuk analisis lebih lanjut dan rekomendasi kebijakan. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan ditingkat provinsi dan nasional, menyoroti area kinerja yang kuat dan area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.</span></p>2023-12-29T15:41:35+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/12495IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA (DP2KBP3A) PONTIANAK2023-12-29T17:13:13+07:00Era Prestoroikaprestoroikaera@gmail.comSyarifah Novieyanasyarifahnovieyana@polnep.ac.idPutri Utari Rahmawatiputriutariptk12@gmail.com<p>Anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dilindungi dari segala macam tindakan kekerasan dan diskriminasi. Hadirnya Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan adalah regulasi yang diimplementasikan sebagai upaya dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan, akan tetapi di Kota Pontianak pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus kekerasan fisik pada anak yang membahayakan pada tubuh anak, serta nyawa anak. Jika permasalahan ini terus terjadi maka akan berdampak buruk bagi anak dan anak tidak akan merasa aman berada di lingkungannya, sebab tindakan kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan khususnya pada Bab IV tentang Pelayanan Korban Tindak Kekerasan pada Anak Korban Kekerasan Fisik di Kota Pontianak oleh DP2KBP3A Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan telah diimplementasikan namun belum berjalan optimal dilihat dari masing-masing indikator pada variabel implementasi kebijakan publik. Pada masing-masing indikator melihat bahwa kebijakan ini sudah diimplementasikan oleh para pelaksana kebijakan, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala serta hambatan mengingat banyaknya kasus kekerasan pada anak di Kota Pontianak tidak didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia, finansial serta sarana dan prasarana dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan fisik. Disisi lain, faktor lingkungan dan kondisi sosial yang tidak mendukung juga menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan fisik pada anak.</p>2023-12-29T15:41:35+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/12605PENGEMBANGAN DIGITALISASI BUMDES DI KABUPATEN TASIKMALAYA (STUDI KASUS BUMDES MAKMUR ABADI SEJAHTERA DI DESA PASIR BATANG)2023-12-29T17:13:13+07:00Dian Herlinaherlinadianfx@gmail.comAndi Andiherlinadianfx@gmail.com<p>Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Makmur Abadi Sejahtera menjadi semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Digitalisasi telah diakui sebagai solusi strategis untuk mengoptimalkan operasional BUMDES dan memperluas dampak positifnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan pengembangan digitalisasi BUMDES di Desa Pasir Batang, Kabupaten Tasikmalaya,Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sebagai kerangka utama. Melalui wawancara mendalam dengan anggota BUMDES, pemerintah desa, dan masyarakat, serta observasi langsung terhadap implementasi digitalisasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya hambatan-hambatan dalam keterbatasan teknologi dan akses internet, kurangnya keterampilan digital , perubahan Budaya dan mindset, biaya Implementasi, keamanan data dan privasi, kesesuaian dengan kebutuhan lokal, perubahan sosial-ekonomi, penerimaan dan partisipasi masih rendah Temuan ini bisa menjadi bahan pertimbangan atau focus pengembangannya bagi desa-desa lain yang ingin mengadopsi digitalisasi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Kesimpulan dalam Pengembangan digitalisasi BUMDES Makmur Abadi Sejahtera Desa Pasir Batang Kabupaten Tasikmalaya belum berjalan dengan semestinya dalam menjawab tantangan perkembangan zaman. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan digitalisasi BUMDES Desa Pasir Batang harus terus didorong melalui kerjasama antara pemerintah dengan lembaga Pendidikan Tinggi yang ada di sekitar wilayah Tasikmalaya dan sektor swasta.</p>2023-12-29T15:41:36+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/12618IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ABSENSI ONLINE DALAM MENINGKATKAN KINERJA ASN DI BAPPEDA KOTA SUNGAI PENUH2023-12-29T17:13:13+07:00Anjas Muharmananjasmuharman18@gmail.comAldri Frinaldianjasmuharman18@gmail.comLince Magriastianjasmuharman18@gmail.comFebiola Vena Anisaanjasmuharman18@gmail.com<span>Untuk meningkatkan kinerja ASN setiap instansi pemerintah harus mampu menggunakan teknologi yang efektif dan efisien. Penerapan teknologi yang efisien dan efektif bisa dilakukan oleh ASN melalui aplikasi sistem absensi<em> online</em> yang tersedia dalam sebuah organisasi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi Siabon dalam meningkatkan kinerja ASN pada Bappeda Kota Sugai Penuh. Kualitatif sebagai metode yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menggambarkan, menjelaskan, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari topik yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi Siabon. Hasil analisis ditemukan bahwa aplikasi Siabon mendorong karyawan lebih disiplin dalam menentukan waktu kedatangan, waktu istirahat, dan waktu pulang. Penerapan absensi online juga membantu para pimpinan instansi untuk memonitoring setiap aktivitas karyawannya dengan bantuan disiplin kerja yang juga berpengaruh pada performa kerja mereka. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan kedisiplinan karyawan dan juga efisiensi kerja para pegawai. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dalam penelitian. </span>2023-12-29T00:00:00+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/12737PROSES SELEKSI TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF ILMU PEMERINTAHAN2023-12-29T17:13:13+07:00Dini Yulianidiniyuliani@unigal.ac.idErlan Suwarlandiniyuliani@unigal.ac.idIrfan Nursetiawandiniyuliani@unigal.ac.idRegi Refian Garisdiniyuliani@unigal.ac.id<p><em>Kepemimpinan memiliki peran yang krusial dalam pemerintahan desa. Kepala desa yang efektif harus mampu menjadi perekat yang menghubungkan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak lain untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Melalui kepemimpinan yang kuat, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Sehingga proses pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk konkrit pelaksanaan demokrasi pada tingkat lokal dengan melibatkan banyak pihak. Jika terjadi situasi khusus yang memerlukan pemilihan kepala desa pengganti antar waktu, dan perlu adanya proses seleksi tambahan. Proses seleksi tambahan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalam prosesnya ada keterlibatan perguruan tinggi. Dengan harapan adanya keterlibatan akademisi dapat menjadi lebih profesional, objektif, dan transparan. Dilihat dari perspektif ilmu pemerintahan, proses seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa memberikan banyak keunikan yang menarik dan berdampak pada perkembangan ilmu pemerintahan. Kajian dan pemahaman tentang proses ini dapat memperkaya literatur ilmu pemerintahan dan menjadi pijakan bagi pengembangan pemerintahan desa yang lebih efektif, responsif, dan berdaya saing.</em></p>2023-12-29T15:41:36+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/12451EFEKTIVITAS ORGANISASI TERMINAL TIPE C WADO PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMEDANG2023-12-29T17:13:13+07:00Edi Setiawanedisetiawan@unsap.ac.idAmala Risulamedisetiawan@unsap.ac.idDadan Setia Nugrahaedisetiawan@unsap.ac.id<p align="justify">Pembangunan bukan hanya menguntungkan tetapi juga bisa merugikan. Hal ini dialami oleh Terminal Tipe C Wado yang menjadi tidak efektif dalam memberikan pelayanan mengingat sarana dan prasarana mengalami perubahan fungsi dan kurang terawat. Kondisi tersebut terjadi sejak digenangnya bendungan Jatigede yang membuat sebagian kecil wilayah sekitar terminal terendam oleh air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas organisasi terminal tipe C Wado pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, faktor penghambat dan upaya dalam mengatasi hambatannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis analisis deskriptif. Kondisi sumber daya yang rendah, anggaran yang minim serta fasilitas terminal yang terbengkalai dan cenderung mendekati rusak akibat dibangunnya bendungan Jatigede merupakan hal paling penting dalam mengefektifkan terminal Wado.</p>2023-12-29T15:41:36+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/12626IINOVASI PELAYANAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) BAGI USAHA MIKRO KECIL PADA LP3H UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG2023-12-29T17:13:13+07:00engkus engkus engkusekustyana16@gmail.comFauzan Hanif Abdillahekustyana16@gmail.comIndri Apriyantiekustyana16@gmail.comKawthar Kawtharekustyana16@gmail.com<p align="justify">Amanat yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal. Tetapi pada kenyataannya terdapat kesenjangan antara jumlah UMK dengan produk yang sudah bersertifikasi halal. Oleh karena itu, LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung merespon inisiasi pemerintah melalui terkait inovasi pelayanan sertifikasi halal gratis atau SEHATI. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan inovasi program SEHATI di LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan mengaplikasikan teori <em>Difussion of Innovations</em>. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan desain penelitian studi kasus. Informan didapatkan melalui teknik <em>purposive sampling</em>. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa inovasi pelayanan berupa program SEHATI telah terlaksana dengan baik dan menjadi program baru yang kebermanfaatannya dirasakan oleh masyarakat sebagai sebuah inovasi pelayanan publik.</p><p align="justify"><strong> </strong></p><p><strong>Kata Kunci :</strong> Jaminan Produk Halal, Sertifikat Halal, LP3H, SEHATI, Inovas</p>2023-12-29T15:41:36+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/12873KOLABORASI PENGELOLAAN WISATA SITU BAGENDIT KABUPATEN GARUT2023-12-29T17:13:13+07:00Rd. Ade Purnawanade.purnawan@fisip.comNurbudiwati Nurbudiwatinurbudiwati@fisip.uniga.ac.idListia Purnama Aripinlistiapurnamaaripin@fisip.uniga.ac.idRaden Putri Aprilia Nuraini24012121064@uniga.ac.id<p>Kolaborasi pengelolaan wisata Situ Bagendit dijalin untuk menyelamatkan aset yang telah dibangun, kolaborasi tersebut dilandasi oleh surat perjanjian yang ditanda tangani oleh UPT Situ Bagendit beserta para pelaku usaha didukung oleh surat keputusan dari Dinas Pariwisata yang memuat tentang hak, kewajiban dan tugas para pelaku usaha. Dalam proses kolaborasi yang dijalin, peneliti menemukan adanya permasalahan dalam penggunaan sumber daya manusia yang dianggap belum efektif, kemudian ditemukan pula dalam kemitraan dimana kolaborasi yang dijalin diduga belum memenuhi kriteria kemitraan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kolaborasi pengelolaan wisata Situ Bagendit dan untuk mengetahui hambatan dari kolaborasi pengelolaan wisata Situ Bagendit. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori prinsip kolaborasi dari (Edralin & Whitaker, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif yang artinya menggunakan data yang terpisah namun relevan dengan metode triangulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi pengelolaan wisata Situ Bagendit sudah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, meskipun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan dan hambatan, secara transparansi kolaborasi ini belum bisa dikatakan transparan, akuntabilitas yang terjadi belum optimal, bentuk partisipatif yang dilakukan oleh setiap pihak berjalan dengan baik, efisiensi yang dilakukan sudah maksimal, efektivitas mengenai sasaran dan tujuan yang direncanakan berhasil dicapai, konsensus dilaksanakan di wilayah internal, dan kemitraan yang terjalin belum bisa dikatakan saling menguntungkan dan memajukan. Hal ini dikarenakan kurang meratanya kesadaran sumber daya manusia yang terlibat dalam kolaborasi ini dan kurangnya rasa kepercayaan terhadap satu pihak dengan pihak yang lainnya yang terjalin dalam kolaborasi pengelolaan wisata Situ Bagendit. Simpulan dari penelitian ini adalah kolaborasi yang dijalin belum dikatakan baik, karena ditemukannya beberapa kekurangan dan hambatan.</p><p> </p><pre><strong>Kata Kunci: </strong>Kolaborasi, Pengelolaan, Wisata</pre>2023-12-29T15:41:37+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/12753PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA BERBASIS MASYARAKAT PADA SITUS CIUNG WANARA DI KABUPATEN CIAMIS2023-12-29T17:13:13+07:00Asep Nurwandaasepnurwanda123@gmail.comElis Badriahasepnurwanda123@gmail.com<p>Sektor wisata budaya berbasis masyarakat merupakan salah satu potensi yang sampai saat ini terus dikembangkan sebagai sumber pendapatan. Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dengan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan sehingga pemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan untuk masyarakat. Dalam perspektif <em>state of the art of management</em>, maka orkestrasi pembangunan kepariwisataan ditentukan oleh faktor : skala, kapasitas, kompleksitas dan sinergi. Setiap destinasi pariwisata yang memiliki entitas spasial, bisnis, sosial budaya dan lingkungan, memerlukan pendekatan sistemik dalam integrasi ekosistem kepariwisataan untuk menjamin kualitas aktivitas, fasilitas dan pelayanan yang optimal. Situs adalah daerah temuan benda-benda purbakala. Salah satu situs budaya Sunda adalah Situs Ciung Wanara terletak di Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis.</p>Situs Ciung Wanara merupakan situs cerita Ciungwanara dari masa Hindu-Buddha. Banyak terdapat tinggalan-tinggalan kebudayaan kuno di situs ini. Ragam peninggalan yang terdapat dalam situs ini merupakan kekayaan budaya lokal yang merupakan bagian dari sejarah Kabupaten Ciamis. Kecenderungan masyarakat modern kini banyak melupakan warisan kearifan-kearifan budaya lokal tersebut, terutama warisan dari cara berpikir lokal yang memiliki nilai terbaik yang merupakan norma masyarakatnya. Hasil penelitian terdapat sekitar sembilan buah benda seni rupa yang memiliki bentuk berupa tatanan batu-batu bujur sangkar atau segi empat dengan batu berdiri dan batu pipih terhampar. Pada dasarnya ada dua jenis bentuk, yakni segi empat dan lingkaran, batu berdiri dan batu pipih terhampar di tanah dan memiliki makna filsafat.2023-12-29T15:41:37+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/13152PERBANDINGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH (Studi di Dinas Pariwisata dan BPPD Kabupaten Ciamis)2023-12-29T17:13:13+07:00Ari Kusumah Wardaniarikusumah01@gmail.comWinda Pujayantyarikusumah01@gmail.comErwin Irawanarikusumah01@gmail.comRifki Agung Kusuma Putrarifkiagungkp92@gmail.com<p>Manajemen kepegawaian dan sumber daya manusia sudah menjadi diskursus dalam 2 (dua) dekade terakhir dan perannya semalin penting bagi pemerintah, sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah merupakan bentuk entitas organisasi yang penting dalam kajian ilmu manajemen dan administrasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu membandingkan pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi pemerintah dan non pemerintah. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sementara itu, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa organisasi non pemerintah lebih efektif dan efisien dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia, karena sifat dan struktur organisasinya lebih bervariasi dibandingan dengan organisasi pemerintah yang kaku dan bersifat birokratis. Hal ini dapat membatasi kreatifitas berpikir dari tenaga kerja yang bekerja di organisasi tersebut. Di sisi lain, terkait proses kenaikan pangkat, organisasi pemerintah lebih menekankan pada lamanya masa bekerja, sementara pada organisasi non pemerintah, kenaikan pangkat lebih menekankan pada penilaian kinerja, sehingga motivasi pegawai lebih kompetitif.</p><p> </p><p><strong> Kata Kunci :</strong> Perbandingan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi</p>2023-12-29T15:41:37+07:00##submission.copyrightStatement##https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/12686IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG2023-12-29T17:13:13+07:00Sunandie Eko Ginanjarsunandie17@gmail.comHendra Permanasunandie17@gmail.comPutri Astitisunandie17@gmail.comDea Melatisunandie17@gmail.comJiwa Riwayantisunandie17@gmail.com<p align="justify">Pedagang Kaki Lima merupakan fenomena umum yang terjadi di kota-kota besar Indonesia. Kasus PKL dinilai banyak pihak sebagai suatu bentuk dari kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk kaum miskin. Kota Bandung merupakan salah satu kota yang juga banyak dihuni oleh para PKL. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Keberadaan PKL di Kota Bandung telah menimbulkan banyak permasalahan, diantaranya membuat kota menjadi tidak tertib, kotor dan menimbulkan kemacetan. Tindakan penertiban telah dilakukan oleh aparatur Satpol PP. Kegiatan penertiban yang dilakukan oleh para aparatur penertiban biasanya dalam bentuk pengusiran terhadap para PKL tersebut. Tidak jarang juga aparat penertiban melakukan penggusuran dan penyitaan terhadap tempat berjualan PKL yang masih membandel dan tidak mendengarkan para petugas. Penertiban PKL di Kota Bandung selama ini dilakukan belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: (1) Belum adanya hukuman yang tegas terhadap para PKL yang masih tetap berjualan dipinggir jalan walaupun telah berulang kali diperingatkan oleh petugas. Hukuman yang diberikan hanya bersifat administratif atau teguran-teguran, pengusiran dan penyitaan barang PKL untuk sementara waktu. (2) Pemerintah Kota Bandung belum konsisten dan kompak dalam menyikapi keberadaan PKL, terlihat dengan dilakukannya kutipan retribusi terhadap para PKL yang berjualan di pinggir jalan, sedangkan keberadaan PKL dilarang.</p><p> </p><p align="justify"><strong>Kata Kunci :</strong> Implementasi; Kebijakan; Pedagang Kaki Lima</p>2023-12-29T15:41:37+07:00##submission.copyrightStatement##