Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Administrasi Negara/Publik yang diterbitkan oleh Program Studi Administrasi Publik Universitas Galuh dengan ISSN: 2356-2269 (Print) dan eISSN: 2614-2945 (Online) yang mempublikasikan hasil karya tulis ilmiah baik dari hasil penelitian maupun pemikiran, dengan fokus kajian Administrasi Negara/Publik. Jurnal ini terbit tiga kali dalam satu tahun, yaitu: April, Agustus dan Desember.
HAK CIPTA Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANJAB DAN ABK OLEH BIRO ORTALA DALAM MENDORONG EFEKTIVITAS PENATAAN KELAS JABATAN PELAKSANA DI KEMENTERIAN AGAMA RI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mendukung penataan kelas jabatan pelaksana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan penataan struktur organisasi yang efisien, objektif, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi langsung terhadap proses penyusunan Anjab dan ABK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi secara signifikan oleh kejelasan komunikasi kebijakan, efektivitas koordinasi antarunit kerja, ketersediaan data jabatan yang valid, serta kapasitas sumber daya manusia pelaksana di lingkungan biro. Implementasi Anjab dan ABK terbukti berperan dalam menghasilkan penataan kelas jabatan yang lebih rasional dan fungsional, yang berdampak pada peningkatan efektivitas kelembagaan dan motivasi kerja pegawai pelaksana. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi penguatan manajemen sumber daya manusia sektor publik serta mendukung agenda reformasi birokrasi nasional yang berkelanjutan. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Anjab, ABK, Jabatan Pelaksana. ABSTRACT This study aims to analyze the Job Analysis (Anjab) and Workload Analysis (ABK) policies of the Bureau of Organization and Administration of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia in supporting the arrangement of the class of implementing officials. This research is motivated by the need for an efficient, objective organizational structure that is in line with the principles of good governance. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, documentation studies, and direct observation of the Anjab and ABK preparation process. The results show that policy implementation is significantly influenced by the clarity of policy communication, the effectiveness of coordination between work units, the availability of valid job data, and the capacity of implementing human resources within the bureau. The implementation of Anjab and ABK has been proven to play a role in producing a more rational and functional class position arrangement, which has an impact on increasing institutional effectiveness and work motivation of implementing employees. This research provides an empirical contribution to strengthening public sector human resource management and supporting the agenda of sustainable national bureaucratic reform. Keywords : Policy Implementation, Job Description, ABK, Implementing Position.
##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BALAI RW: STUDI KASUS KELURAHAN PAGESANGAN KOTA SURABAYA
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di Balai RW Kelurahan Pagesangan. Pelayanan administrasi kependudukan di Balai RW adalah pelayanan administrasi kependudukan yang berlokasi di masing-masing Balai RW Kelurahan Pagesangan. Studi sebelumnya menunjukkan hambatan pada keterbatasan sumber daya hingga sarana. Namun kebaruan terletak pada analisis efektivitas operasional desentralisasi layanan yakni di Balai RW. Penelitian menggunakan pendekatan kualittaif deskriptif melalui wawancara kepada informan, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan indikator untuk tolak ukur efektivitas seperti Sumber daya, Dana, Sarana dan Prasarana; Jumlah dan Mutu; Batas Waktu; dan Tata Cara. Hasil menunjukkan Administrasi Kependudukan di Balai RW berjalan efektif dan efisien dengan dukungan sistem digital yang mempercepat dokumen selesai dalam waktu 24 jam. Pemerintah lokal juga menjamin layanan bebas biaya melalui dukungan operasional. Namun kendala pada terbatasnya akses akun resmi bagi petugas non-struktural dan kurangnya fasilitas pendukung. Pelayanan administrasi kependudukan di Balai RW Kelurahan pagesangan memiliki integrase regulasi yang kuat, inovasi teknologi, dan adaptabilitas petugasmelalui pembelajaran praktis berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kata Kunci : Pelayanan Administrasi Kependudukan, Balai RW, Efektivitas Pelayanan, Desentralisasi Layanan
KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM MEMBERIKAN LAYANAN KAWASAN TERTIP LALU LINTAS DI KOTA MEDAN
Penelitian ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan dan mengetahui koordinasi antar instansi dalam memberikan layanan kawasan tertip lalu lintas di Kota Medan yang mengarah kepada Dinas Perhubungan, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kota Medan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan. Permasalahan terkait dengan becak bermotor, adanya pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tertip lalu lintas serta masyrakat yang tidak mengetahui tentang kawasan tertip lalu lintas di kota medan sehingga mengakibatkan masih banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas. Metode yang di gunakan pada penelitian ini deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara, observasi, data skunder dan studi pustaka yang berkaitan dengan kawasan tertip lalu lintas dan penertiban lalu lintas di Kota Medan. Data yang di peroleh oleh peneliti kemudian di analisis secara kualitatif dengan cara meninjau semua data yang dikumpulkan serta di dukung oleh hasil wawancara dengan melihat indikator koordinasi seperti kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak adanya Surat Keputusan (SK) terkait Kawasan Tertip Lalu Lintas (KTL), tidak adanya sosialisasi yang di lakukan terkait kawasan tertip lalu lintas kepada masyarakat, masih kurangnya kesadaran diri akan tugas dan tanggung jawab setiap instansi serta komunikasi antar instansi masih sering mengalami keterlambatan informasi sehingga sangat perlu untuk memperkuat koordinasi antar instansi terkait. Kata Kunci : Koordinasi, Kawasan Tertip Lalu Lintas, Antar Stakeholder.
PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG) DALAM PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) KABUPATEN DELI SERDANG
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Deli Serdang. Sistem tersebut dihadirkan untuk meningkatkan kemudahan akses layanan perizinan bangunan secara daring serta mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Implementasi sistem masih menghadapi kendala terkait keterbatasan pemahaman masyarakat dan minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data berfokus pada tiga elemen keberhasilan implementasi program, yaitu dukungan, kapasitas, dan nilai publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah baru terealisasi pada tingkat regulasi nasional melalui peraturan pemerintah, sedangkan regulasi turunan di daerah belum tersedia sehingga koordinasi antarinstansi belum optimal. Kapasitas pelaksanaan masih terbatas pada aspek sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran. Nilai publik belum sepenuhnya tercapai karena pelayanan tidak merata, sosialisasi belum menjangkau seluruh wilayah, dan fasilitas pendukung masih terbatas. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Kabupaten Deli Serdang belum optimal sehingga diperlukan peningkatan fasilitas, penguatan sumber daya, serta sosialisasi yang lebih luas untuk mendukung keberhasilan sistem. Kata Kunci : E-Government, Layanan Publik, Perizinan Bangunan, Sistem Informasi. ABSTRACT This study evaluates the implementation of the Building Management Information System in the building permit approval service in Deli Serdang Regency. The system was designed to improve access to online licensing while fostering transparency, accountability, and efficiency in public services. Its implementation, however, still faces challenges, particularly limited public understanding and insufficient public outreach by local government. A descriptive qualitative approach was applied with data collected through interviews, observations, documentation, and literature review. Data analysis focused on three elements of implementation success: support, capacity, and public value. The findings reveal that government support is limited to national regulations, with no implementing regulations at the regional level, resulting in weak interagency coordination. Capacity remains constrained by inadequate facilities, infrastructure, human resources, and budget. Public value has yet to be fully achieved since services are uneven, outreach is limited, and support ing facilities are insufficient. The study concludes that the system’s implementation is not yet optimal, requiring enhanced institutional capacity, better facilities, and wider public outreach to ensure effective outcomes. Keywords : Building Permit, E-Government, Information System, Public Service.
IMPLEMENTASI CASHLESS GOVERNMENT UNTUK PENINGKATAN AKUNTABILITAS BELANJA NEGARA STUDI KASUS PADA KPPN TIPE A1 JAKARTA III
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan cashless government dalam meningkatkan akuntabilitas belanja negara dengan studi kasus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Jakarta III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap proses transaksi non-tunai. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada model implementasi kebijakan Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pembayaran non-tunai di KPPN Tipe A1 Jakarta III telah berjalan cukup efektif, didukung oleh regulasi yang jelas, kesiapan infrastruktur teknologi, serta komitmen pimpinan dan pegawai. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan literasi digital di sebagian satuan kerja, resistensi terhadap perubahan budaya kerja, serta permasalahan teknis sistem yang bersifat insidental. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan cashless government mampu mempercepat proses transaksi, meningkatkan keterlacakan keuangan, serta mengurangi potensi kecurangan sehingga berkontribusi terhadap penguatan transparansi dan akuntabilitas belanja negara. Temuan penelitian ini terletak pada pengungkapan dinamika implementasi kebijakan cashless government di tingkat operasional KPPN melalui pendekatan kualitatif berbasis teori implementasi Edward III, yang masih jarang dikaji dalam penelitian sebelumnya. Kata Kunci : Cashless Government, Implementasi Kebijakan, Akuntabilitas, Birokrasi, Belanja Negara.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUTON
Pelayanan publik merupakan salah satu agenda prioritas dalam reformasi yang diarahkan pada peningkatan mutu dan kualitas. Tujuan penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam Teknik pengumpulan data terdisi dari 3 aspek yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisi data dalam penelitian ini dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Penelitian ini mengunakan teori Zeitmal,Berry tentang kualitas pelyanan publik yang terbagi dalam 5 dimensi yaitu Tangible, reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi tangibles (berwujud) belum optimal di tunjukan dengan fasilitas pelayanan masih kurang memadai ruang sempit dan digunakan bersama. Kemudian untuk alat perekaman biometrik sudah modern, tetapi masih sering terkendala teknis software. pada dimensi reliability (keandalan) masih belum sepenuhnya optimal di tunjukan dokumen seperti kartu keluarga dan akta kelahiran dalam penerbitan masih mengalami kendala jaringan internet. Dimensi responsiveness (ketanggapan) sudah baik, ditunjukkan dari petugas tanggap terhadap keluhan dan gangguan teknis. Dimensi assurance (jaminan) ditunjukkan dari masih adanya keluhan masyarakat terkait keterlambatan masih terjadi, terutama dari pegawai luar daerah.. sementara itu, dimensi empathy (empati) sudah baik, ditunjukkan dari sikap pelayanan yang ramah, jelas, dan tanpa diskriminasi. Petugas peka terhadap kebutuhan khusus seperti lansia, disabilitas, dan warga terpencil. Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan, Administrasi Kependudukan.
ANALISIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DI KABUPATEN BIAK NUMFOR
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Biak Numfor berdasarkan lima indikator kinerja menurut Robbins (2016), yaitu kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan terdiri atas kepala kantor, kepala subbagian umum, kepala seksi, serta staf ASN yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas operasional KPPN Biak Numfor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ASN di KPPN Biak Numfor secara umum tergolong baik. ASN telah menunjukkan kualitas kerja yang sesuai standar, mampu menyelesaikan tugas secara tepat waktu, serta efektif dalam memanfaatkan sumber daya organisasi. Kuantitas pekerjaan dan kemandirian pegawai juga menunjukkan hasil positif, meskipun masih terdapat kendala teknis seperti keterbatasan sumber daya manusia dan gangguan jaringan internet yang dapat memengaruhi kelancaran pelaporan dan koordinasi antarinstansi. Secara keseluruhan, ASN di KPPN Biak Numfor telah menjalankan tugas dengan profesional dan berorientasi pada pelayanan publik, mencerminkan implementasi prinsip akuntabilitas dan efisiensi birokrasi yang baik. Kata Kunci : Kinerja, Aparatur Sipil Negara, KPPN Biak Numfor
EFEKTIVITAS PELAYANAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) MELALUI MEKANISME SELF DECLARE BAGI UMKM DI LP3H UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya efektivitas pelayanan sertifikasi halal gratis melalui skema deklarasi mandiri bagi pelaku usaha kecil yang difasilitasi oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Banyak pelaku usaha belum memahami urgensi kepemilikan sertifikat halal, sementara proses penerbitan sering menghadapi kendala administratif, keterbatasan sumber daya pendamping, dan lamanya waktu penyelesaian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelayanan sertifikasi halal mampu memberikan kemudahan, ketepatan, serta kualitas layanan bagi pelaku usaha kecil. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelola lembaga, pendamping, serta pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sertifikasi halal gratis memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan legalitas dan daya saing usaha, namun efektivitasnya masih terkendala oleh faktor keterlambatan penerbitan, kurangnya literasi administrasi pelaku usaha, serta ketergantungan pada kualitas komunikasi pendamping. Kesimpulannya, meskipun pelayanan sertifikasi halal gratis telah menunjukkan capaian positif dalam memperluas produk bersertifikat halal, diperlukan peningkatan kecepatan layanan, ketelitian administratif, serta penguatan kapasitas pendamping agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Kata Kunci : Efektivitas Pelayanan; LP3H; Pelayanan Publik; Sertifikasi Halal Gratis; UMKM
OPTIMALISASI PENGAWASAN INTERNAL KINERJA PEGAWAI OLEH ITWASDA DALAM MENANGANI PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kendala dalam pengawasan internal kepolisian, khususnya pada Inspektorat Pengawasan Daerah di Polda Jawa Barat, dalam menangani pengaduan masyarakat. Permasalahan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja, keterlambatan proses verifikasi, serta kurang optimalnya komunikasi dengan masyarakat. Tujuan penelitian adalah menganalisis kinerja pegawai dalam menangani pengaduan masyarakat berdasarkan aspek kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan pengaruh interpersonal, serta merumuskan strategi optimalisasi pengawasan internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis secara interaktif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai dalam penanganan pengaduan masyarakat masih belum optimal karena keterbatasan jumlah personel, ketidakseimbangan antara banyaknya laporan dengan tindak lanjut, lambatnya respon, serta kurangnya sosialisasi mekanisme pengaduan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penguatan sistem pengawasan internal melalui perbaikan prosedur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar pelayanan yang jelas, serta penguatan komunikasi dengan masyarakat guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kata Kunci : Pengawasan internal, kinerja pegawai, pengaduan masyarakat, Itwasda, Polda Jawa Barat
STRATEGI KETAHANAN PANGAN DAERAH DALAM MENGAHADAPI KRISIS GLOBAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUMAS)
Krisis global yang ditandai oleh perubahan iklim, konflik geopolitik, serta fluktuasi ekonomi internasional berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi ketahanan pangan daerah Kabupaten Banyumas dalam menghadapi dinamika krisis global tersebut. Dalam artikel ini pendekatan literature review sebagai metode utama untuk menggali dan menganalisis berbagai teori, kebijakan, serta hasil studi terdahulu yang relevan dengan isu ketahanan pangan daerah dalam konteks krisis global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi ketahanan pangan di Banyumas difokuskan pada tiga pilar utama: diversifikasi produksi pangan lokal, penguatan kelembagaan petani dan cadangan pangan masyarakat, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal. Kendati demikian, masih ditemukan tantangan seperti keterbatasan akses teknologi dan pendanaan yang menghambat efektivitas implementasi strategi tersebut. Studi ini merekomendasikan perlunya integrasi sistem informasi pangan, penguatan peran petani milenial, serta peningkatan kapasitas adaptasi terhadap risiko iklim dan pasar global sebagai langkah strategis ke depan. Kata Kunci : ketahanan pangan, strategi daerah, krisis global, kebijakan pangan
TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SUBANG
Transformasi digital menjadi salah satu strategi penting bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Subang, serta menganalisis faktor pendukung, kendala, dan dampaknya terhadap kinerja organisasi dan kepuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pegawai Disdukcapil yang terlibat dalam layanan digital dan masyarakat pengguna layanan. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital di Disdukcapil Kabupaten Subang mencakup penerapan layanan daring melalui aplikasi dan website, pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK Terpusat), serta penggunaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Implementasi sistem ini meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses pengurusan dokumen, dan menurunkan antrean masyarakat. Transformasi digital juga membawa perubahan pada struktur organisasi, pola kerja, dan budaya aparatur, sehingga organisasi menjadi lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Faktor pendukung utama meliputi komitmen pimpinan, dukungan regulasi, serta partisipasi masyarakat. Kendala yang ditemui antara lain keterbatasan SDM yang menguasai teknologi, literasi digital masyarakat yang belum merata, serta kendala teknis infrastruktur jaringan. Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga reformasi organisasi yang mengintegrasikan aspek teknis dan sosial dalam meningkatkan pelayanan publik. Temuan ini memperkuat teori organisasi modern dan teori sistem sosio-teknikal, yang menekankan pentingnya keselarasan antara manusia, struktur, dan teknologi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan strategi digitalisasi pelayanan publik di tingkat kabupaten maupun daerah lainnya di Indonesia. Kata Kunci : Transformasi Digital, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Disdukcapil, Organisasi Publik, Digital Governance.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA SUNYALANGU KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS
ABSTRAK Kemiskinan masih menjadi masalah krusial di Indonesia yang memerlukan penanganan serius.Salah satu kebijakan perlindungan sosial yaitu melalui program keluarga harapan (PKH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sunyalangu, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menkaji implementasi kebijakan yang meliputi aspek pelaksana kebijakan, kelembagaan dan lingkunan sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif denan pendekatan studi kasus melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluara Harapan di Desa Sunyalangu telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, Prosedur pelaksanaan proram sudah terintegrasi dengan data kemiskinana secara nasional. Selain itu hasil penelitian ini menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, penyempurnaan sistem integrasi data penerima bantuan, dan peningkatan program pendampingan untuk mengubah pola pikir masyarakat dari ketergantungan terhadap bantuan menuju kemandirian ekonomi guna memaksimalkan penanggulangan kemiskinan yang lebih baik. Kata Kunci : Bantuan Sosial, Implementasi Kebijakan, Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial, Program Keluarga Harapan. ABSTRACT Poverty remains a crucial issue in Indonesia that requires serious attention. One social protection policy is the Family Hope Program (PKH). This study aims to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy in Sunyalangu Village, Karanglewas District. This research examines policy implementation which includes aspects of policy implementers, institutions and the social environment of the community. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach through interview, observation and documentation techniques. The results of the study show that the implementation of the Family Hope Program in Sunyalangu Village has been carried out in accordance with applicable provisions. The program implementation procedures have been integrated with national poverty data. In addition, the results of this study emphasize the importance of strengthening cross-sector coordination, improving the data integration system for aid recipients, and increasing mentoring programs to change the mindset of the community from dependence on aid to economic independence in order to maximize better poverty alleviation. Keywords : Family Hope Program, Social Assistance, Social Welfare, Policy Implementation, Poverty
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBERDAYA LOKAL DI KABUPATEN MERAUKE
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pangan berbasis potensi sumberdaya lokal di Kabupaten Merauke dengan menelaah kesesuaiannya terhadap karakter sosial, budaya, dan ekologis wilayah. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini menggali dinamika implementasi kebijakan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang melibatkan pemerintah daerah, komunitas adat, petani, serta pelaku usaha lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Merauke memiliki potensi lahan dan komoditas lokal yang besar, pemanfaatannya belum sepenuhnya terintegrasi secara efektif dalam kebijakan pangan daerah. Efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung seperti komitmen pemerintah dan dukungan kelembagaan, namun terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, kapasitas SDM, fragmentasi koordinasi, dan tantangan sosial-budaya, termasuk perbedaan persepsi mengenai pemanfaatan lahan antara pemerintah dan komunitas adat. Selain itu, partisipasi masyarakat dan peran komunitas adat belum optimal, meskipun memiliki potensi strategis dalam mendukung sistem pangan lokal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pangan di Merauke memerlukan model implementasi yang lebih adaptif, inklusif, dan kontekstual. Penelitian merekomendasikan penguatan koordinasi lintas-aktor, integrasi kearifan lokal, peningkatan kapasitas masyarakat, serta perbaikan infrastruktur sebagai langkah penting menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kata Kunci : Kebijakan Pangan, Sumberdaya Lokal, Ketahanan Pangan, Partisipasi Komunitas, Implementasi Kebijakan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MERAUKE
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Merauke, dengan fokus pada efektivitas penerapan, faktor pendukung dan penghambat, serta rekomendasi penguatan kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pihak swasta, observasi lapangan, serta analisis dokumen kebijakan dan data spasial lahan pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi LP2B berjalan tidak merata; beberapa wilayah mematuhi zonasi lahan, sementara wilayah lain mengalami alih fungsi akibat tekanan pembangunan, investasi agribisnis, dan keterbatasan pengawasan. Faktor pendukung implementasi mencakup regulasi yang jelas, dukungan masyarakat lokal, dan ketersediaan data spasial, sedangkan faktor penghambat meliputi minimnya koordinasi lintas sektor, konflik kepentingan, dan keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah. Kesenjangan signifikan antara perencanaan kebijakan dan praktik di lapangan menekankan perlunya mekanisme pengawasan berbasis data real-time, integrasi perspektif sosial-budaya masyarakat adat, dan penguatan sinergi multi-stakeholder. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model implementasi LP2B yang adaptif dan kontekstual untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan keberlanjutan pangan, serta mendukung ketahanan pangan jangka panjang di Merauke. Kata Kunci : Lahan Berkelanjutan, Kebijakan Publik, Ketahanan Pangan, Koordinasi Stakeholder, Alih Lahan
Desain Pengembangan Smart Governance Tourism dalam Mendukung Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pangandaran
Penelitian ini bertujuan merumuskan desain pengembangan smart governance tourism dalam mendukung pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pangandaran. Smart governance tourism dipahami sebagai tata kelola pariwisata yang memanfaatkan teknologi digital, keterbukaan informasi, serta partisipasi multi-aktor untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan daya saing destinasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen kebijakan terkait pariwisata dan KEK. Temuan menunjukkan bahwa tata kelola pariwisata di Pangandaran masih berada pada tahap awal dan belum terintegrasi secara digital, infrastruktur teknologi belum merata, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan belum berjalan optimal. Selain itu, budaya organisasi pemerintah daerah masih cenderung birokratis dan kurang adaptif terhadap inovasi digital, sehingga menghambat implementasi smart governance. Penelitian ini merumuskan kebutuhan integrasi sistem digital lintas sektor, penguatan budaya organisasi adaptif, peningkatan kolaborasi pemerintah–swasta–masyarakat, dan penyusunan roadmap strategis sebagai elemen utama dalam desain smart governance tourism. Hasil penelitian berkontribusi pada pengembangan model tata kelola pariwisata cerdas yang kontekstual untuk mendukung percepatan KEK Pangandaran. Kata kunci: smart governance tourism, budaya organisasi, KEK Pangandaran, digitalisasi pariwisata, tata kelola publik.
EVALUASI DAMPAK PROGRAM RUMAH SINGGAH DALAM PENANGGULANGAN PENGEMIS, GELANDANGAN, DAN ORANG TERLANTAR (PGOT) DI KABUPATEN BANYUMAS
Artikel ini membahas evaluasi dampak Program Rumah Singgah di Kabupaten Banyumas yang dirancang untuk mengatasi masalah Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DINSOSPERMASDES), Satpol PP, pengelola rumah singgah, masyarakat, dan penghuni rumah singgah. Evaluasi mengacu pada kriteria Finterbusch dan Motz, yang meliputi dampak terhadap individu, masyarakat, organisasi, kelompok, lembaga, dan sistem sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rumah singgah berkontribusi positif dalam perubahan perilaku PGOT, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan kapasitas fasilitas, kurangnya penerimaan dari keluarga penghuni, serta belum maksimalnya program pelatihan keterampilan. Dari sisi dampak sosial, program ini diterima cukup baik oleh masyarakat yang turut mendukung melalui sumbangan kebutuhan pokok dan kegiatan amal. Dari sisi organisasi dan kelompok, kerjasama antar lembaga terkait seperti DINSOSPERMASDES, Satpol PP, dan relawan sudah berjalan cukup efektif, meskipun diperlukan penguatan koordinasi dan penambahan kapasitas rumah singgah. Pada tingkat sistem sosial, program ini berkontribusi dalam mendorong perubahan kebijakan lokal melalui peningkatan anggaran dan evaluasi rutin, namun proses reintegrasi PGOT ke keluarga dan masyarakat masih menjadi tantangan. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas fasilitas, penguatan pelatihan keterampilan yang lebih aplikatif, serta sinergi pemerintah dan swasta untuk menjamin keberlanjutan program di masa depan. Kata Kunci : Evaluasi, PGOT, Program Rumah Singgah.
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM LAYANAN DIGITAL MELALUI APLIKASI TANGERANG LIVE DI KOTA TANGERANG
Perkembangan tata kelola pemerintahan digital mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan teknologi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk melalui penerapan aplikasi Tangerang Live di Kota Tangerang. Aplikasi ini dikembangkan sebagai platform terpadu yang menyediakan beragam layanan publik, kanal aspirasi, serta ruang konsultasi daring untuk memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan aplikasi Tangerang Live dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Sebanyak 400 responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan populasi pengguna terverifikasi. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa frekuensi, persentase, dan skor rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pengguna merupakan kelompok usia produktif dengan tingkat pendidikan menengah hingga tinggi. Tingkat partisipasi masyarakat berada pada kategori baik pada lima indikator utama, yaitu akses informasi (82,07%), saluran aspirasi dan pengaduan (82,18%), konsultasi dan interaksi (78,93%), tindak lanjut keluhan (77,01%), dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan (75,21%). Meskipun demikian, beberapa fitur seperti literasi digital masih kurang dimanfaatkan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan fitur layanan, peningkatan kecepatan tindak lanjut, dan pengembangan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung tata kelola pemerintahan digital yang lebih responsif dan partisipatif. Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Layanan Publik Digital, Aplikasi Tangerang Live
PENGARUH PENGAWASAN OLEH CAMAT DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG
Riset ini bertujuan mengidentifikasi serta menelaah dampak supervisi Kepala Kecamatan dan kedisiplinan kerja pada performa aparatur sipil negara yang bertugas di Kantor Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Pendekatan yang diterapkan yaitu deskriptif menggunakan metode kuantitatif melibatkan 46 partisipan (terdiri dari 30 staf pelaksana dan 16 elemen struktural). Temuan riset memperlihatkan supervisi Kepala Kecamatan belum optimal ditunjukkan skor rerata 3,28 sementara kedisiplinan kerja aparatur berlangsung kurang optimal dengan skor rerata 3,13, namun performa aparatur telah menunjukkan kategori cukup optimal dengan skor rerata 3,55. Dampak supervisi Kepala Kecamatan dan kedisiplinan kerja pada performa aparatur mencapai 46,4%, dimana kedisiplinan kerja memberi dampak signifikan mencapai 35,88% serta supervisi Kepala Kecamatan mencapai 0,90%, sedangkan selebihnya 53,6% dipengaruhi variabel lainnya yang belum dieksplorasi pada riset ini. Kata Kunci : Disiplin Kerja, Kinerja Pegawai, Pengawasan Camat.
STRATEGI KOMUNIKASI ORGANISASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT
P Permasalahan yang terjadi dalam penyusunan data dan perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam sering terjadi keterlambatan dalam perumusan kebijakan dan penyajian data kurang maksimal, hal ini disebabkan karena terbatasnya sharing informasi dan kurangnya koordinasi antara atasan dan bawahan dan begitu sebaliknya, sehingga banyak pekerjaan yang di kerjakan sesuai dengan pemahamannya sendiri. Juga belum bisa beradaptasinya para pegawai dengan berbagai perubahan terutama dalam bidang atau kemampuan pegawai masih belum optimal dalam melakukan bidang pekerjaan terutama mengahadapi era 4.0, yang mana peran dan tugas membantu pemerintah daerah dalam penyusunan data dan bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam yang ada di Kabupaten Garut masih kurang dalam penyerapan teknologi dan seringnya pekerjaan yang tidak sesuai, sehingga dikembalikan lagi dan harus di kerjakan ulang hal ini karena ketidak sesuaian pendidikan dengan pekerjaan menjadikan dalam hasil pekerjaan kurang tepat sehingga menjadikan kulitas kerja kurang optimal. Penelitian bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi organisasi dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Garut. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggali penerapan strategi komunikasi yang mencakup komunikasi antar pribadi, efektivitas pesan, keterampilan komunikasi pegawai, dan struktur komunikasi internal. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan study dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan strategi komunikasi dipengaruhi oleh kejelasan pesan, efektivitas media, dan koordinasi lintas bagian, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas, kepuasan kerja, dan partisipasi pegawai. Penelitian ini memberikan wawasan komprehensif tentang peran komunikasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan Kata Kunci : Strategi komunikasi organisasi, kinerja pegawai, koordinasi internal, manajemen organisasi, kolaborasi.
PENGARUH PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN GARUT
Permasalahan yang terjadi di tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Garut yaitu mengenai pelaporan keuangan, dimana masih terdapat laporan aset yang tidak memberikan infornasi yang relevan dan juga andal. Apabila aset tidak dilakukan pencatatan secara lengkap maka akan sulit untuk diidentifikasi, karena laporan keuangan akan dijadikan rujukan dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Garut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data primer yaitu sumber utama dari penyebaran kuesioner dan wawancara. Populasi penelitian mencakup 75 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tersebar di Kabupaten Garut. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan Sampel Jenuh yaitu sebesar 75 SKPD. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y), dengan kontribusi sebesar 81% sementara 19% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kata kunci: Pengelolaan Barang Milik Daerah; Kualitas Laporan Keuangan; Satuan Kerja Perangkat Daerah.
STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN CIAMIS
Rendahnya kualitas pelayanan perizinan masih menjadi permasalahan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, termasuk di Kabupaten Ciamis. Pelayanan perizinan yang berbelit, kurang transparan, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem pelayanan terpadu menunjukkan perlunya strategi peningkatan kualitas pelayanan yang terencana dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur DPMPTSP, observasi langsung terhadap proses pelayanan perizinan, serta dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus analisis strategi mengacu pada lima dimensi strategi pengembangan organisasi menurut Osborne dan Plastrik, yaitu pengembangan struktur, sistem dan prosedur, infrastruktur, budaya organisasi, serta kewirausahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Ciamis telah menerapkan berbagai strategi peningkatan kualitas pelayanan perizinan, seperti penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi aparatur. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan infrastruktur pelayanan, belum optimalnya integrasi sistem, serta perlunya penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi secara terpadu dan berkelanjutan agar kualitas pelayanan perizinan dapat memenuhi harapan masyarakat dan prinsip pelayanan publik yang prima. Kata Kunci : Strategi Pelayanan, DPMPTSP, Kualitas Pelayanan, Pelayanan Perizinan
ANALISIS TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK DI KABUPATEN GARUT (STUDI TENTANG PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA)
Kepercayaan publik menjadi salah satu komponen penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik pada pemerintahan demokratis. Pada konteks Indonesia, kepercayaan terhadap pemerintah telah mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah penyelewengan dalam pengelolaan keuangan yang merupakan masalah serius di Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya transparansi. Banyaknya komentar negatif terhadap transparansi pengelolaan keuangan membubuhkan bahwa sektor desa mengalami kasus penyalahgunaan tertinggi. Pada kurun waktu 2024, di Kabupaten Garut banyak tersiar berita terkait penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa yang mengindikasikan mulai terkikisnya kepercayaan publik Kabupaten Garut. Penelitian ini bertujuan mengukur bagaimana pengaruh transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Garut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik analisis data SEM-PLS menggunakan software SmartPLS 4. Populasi penelitian adalah masyarakat Kabupaten Garut dengan sampel sebanyak 100 responden. Dari hasil pengolahan data, didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan dari transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Garut. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam suatu kebijakan terkait transparansi pengelolaan keuangan desa dan memperkuat kepercayaan publik. Kata Kunci :Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa; Kepercayaan Publik; Kabupaten Garut.
PERAN FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (FKPDAS) JABAR WILAYAH CIAMIS DALAM MENDORONG PENGELOLAAN MIKRO DAS BERBASIS DESA DI KABUPATEN CIAMIS
Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) masih menghadapi tantangan serius akibat pendekatan sektoral, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan minimnya pelibatan masyarakat di tingkat tapak. Mikro DAS yang berada di wilayah perdesaan memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran FKPDAS Jawa Barat Wilayah Ciamis dalam mendorong tata kelola mikro DAS berbasis desa serta mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, dan keterbatasan pendekatan yang diterapkan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Golat, Sukajaya, dan Sukamaju. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif, dan analisis dokumen kebijakan, yang dianalisis menggunakan analisis tematik dengan validasi melalui triangulasi sumber, metode, dan teoritik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKPDAS berperan strategis sebagai bridging institution yang memfasilitasi kolaborasi lintas aktor dan mengintegrasikan isu konservasi DAS ke dalam perencanaan pembangunan desa. Namun demikian, implementasi pengelolaan mikro DAS berbasis desa masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas teknis aparatur desa, lemahnya daya ikat kelembagaan FKPDAS, serta belum sinkronnya perencanaan antara wilayah ekologis DAS dan batas administratif desa. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan kolaboratif dan integrasi kebijakan lintas sektor untuk mewujudkan tata kelola mikro DAS berbasis desa yang berkelanjutan. Kata Kunci : FKPDAS, Mikro DAS Berbasis Desa, Tata Kelola Lingkungan, Kolaborasi Lintas Actor, Pengelolaan Sumber Daya Alam.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA MAKASSAR
Implementasi ETLE tidak hanya melibatkan kepolisian sebagai aktor utama penegakan hukum, tetapi juga menuntut kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan melalui integrasi sanksi administratif berupa pemblokiran STNK. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi ETLE di Kota Makassar dari perspektif collaborative governance dengan menggunakan kerangka teori Ansell dan Gash yang mencakup kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, proses kolaboratif, dan outcome kolaborasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informan penelitian terdiri atas operator ETLE dan pengendara di Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara tematik dengan mengaitkan temuan empiris pada indikator collaborative governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ETLE di Kota Makassar telah membentuk kolaborasi lintas sektor yang relatif efektif, ditandai oleh kejelasan pembagian peran, integrasi sistem penegakan hukum dan administrasi pajak, serta komitmen kelembagaan yang berkelanjutan. ETLE berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas penegakan hukum dan kepatuhan lalu lintas. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan keterbatasan pada aspek partisipasi publik dan inklusivitas kebijakan, terutama bagi masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah. Oleh karena itu, penguatan aspek partisipatif dan keadilan sosial menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan dan legitimasi kebijakan ETLE. Kata Kunci : Electronic Traffic Law Enforcement, Collaborative Governance, Penegakan Hukum Lalu Lintas, Kolaborasi Lintas Sektor
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN DI PENGADILAN NEGERI KOTA SAMARINDA
Akses terhadap keadilan sangat penting bagi seluruh warga negara, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas yang seringkali terpinggirkan dari kehidupan bermasyarakat sehingga akses mereka dalam berbagai bidang terbatas. Keterbatasan mereka seringkali menimbulkan keraguan untuk dapat secara mandiri mengakses fasilitas publik yang disediakan pemerintah pada unit penyelenggara pelayanan publik, termasuk unit bidang peradilan di Pengadilan Negeri. Melalui Keputusan Direktorat Jenderal Kehakiman Umum Nomor 1692 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017, pemerintah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan pedoman pelaksanaan pelayanan penyandang disabilitas di Pengadilan Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam pelayanan yang diselenggarakan Pengadilan Negeri Kota Samarinda. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan fokus penelitian berdasarkan teori model implementasi kebijakan publik dari Edward III yang terdiri dari empat parameter: komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap pelaksana, struktur birokrasi. Teknik observasi dan dokumentasi pada lokasi penelitian digunakan untuk memperoleh data, serta wawancara terhadap Kepala Subbagian Umum dan staf Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) layanan prioritas Pengadilan Negeri Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan di Kota Samarinda bisa diakses dan dipergunakan seluruh masyarakat, tak terkecuali bagi para penyandang disabilitas, yang meliputi penyediaan infrastruktur, prosedur hukum dan paradigma aparatur pengadilan yang responsif, aman dan dapat mendukung kemandirian penyandang disabilitas. Kata Kunci : Penyandang disabilitas; Difabel; Disabilitas; Pelayanan inklusif; Layanan pengadilan.