Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Administrasi Negara/Publik yang diterbitkan oleh Program Studi Administrasi Publik Universitas Galuh dengan ISSN: 2356-2269 (Print) dan eISSN: 2614-2945 (Online) yang mempublikasikan hasil karya tulis ilmiah baik dari hasil penelitian maupun pemikiran, dengan fokus kajian Administrasi Negara/Publik. Jurnal ini terbit tiga kali dalam satu tahun, yaitu: April, Agustus dan Desember.
HAK CIPTA Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN KELAS RANGKAP PADA JENJANG SEKOLAH DASAR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Pembelajaran Kelas Rangkap Pada Jenjang Sekolah Dasar Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kecamatan Sukapura Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan adalah purposive sampling dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo sebagai instansi pelaksana dan juga melibatkan Pengawas Sekolah Dasar serta Masyarakat selaku Wali Murid. Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dimana terdapat pokok masalah yaitu kondisi sebagian besar tidak seimbangnya jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah murid yang diajarnya begitu pula dengan kondisi jumlah murid yang tidak memenuhi standar pagu satu kelas pada beberapa sekolah lainnya, maka dari itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo mencari solusi akan permasalahan tersebut dengan mengadopsi Program Kelas Rangkap (Multigrade Teaching) yang merupakan program kemitraan antara pemerintah Indonesia dengan Australia di bidang pendidikan. Kata kunci: Kelas Rangkap; Pembelajaran; Pendidikan; Sekolah Dasar.
##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK DALAM PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT OLEH PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA MELALUI APLIKASI CUSTOMER INFORMATION SYSTEM (CIS)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan transformasi layanan publik dalam penerapan electronic government oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya melalui aplikasi Customer Information System (CIS). Kekurangan pasokan air bersih masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, khususnya PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang bertugas menyediakan layanan air bersih sekaligus merencanakan aktivitas perusahaan agar tetap memberikan keuntungan. Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan, PDAM memanfaatkan teknologi melalui aplikasi Customer Information System (CIS) yang menyediakan berbagai layanan digital seperti informasi tagihan, pasang baru, pengaduan, pengecekan meter mandiri, dll. Meski demikian, penerapan aplikasi ini masih menghadapi kendala. Teori yang digunakan dari hasil kajian dan riset Harvard JFK School of Government (Indrajit, 2016) terdapat tiga indikator diantaranya support, capacity, dan value. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan aplikasi CIS mampu memberikan pelayanan yang praktis, efisien dan transparan. Namun pada elemen support terdapat kendala belum adanya regulasi khusus mengenai aplikasi CIS dan sosialisasi yang belum maksimal. Pada elemen capacity telah dilaksanakan dengan baik, tercermin dari telah terpenuhinya sumber daya finansial dan infrastruktur teknologi informasi. Akan tetapi, dari sisi sumber daya manusia jumlah programmer masih terbatas. Sedangkan untuk elemen value masih ditemukan kendala pada kecepatan dan ketepatan laporan pengaduan dan masih ada bug pada sistem aplikasi. Kata kunci: Customer Information System (CIS), Electronic Government, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.
E-READINESS AKTOR PELAKSANA PACEMACE DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAYAPURA
Penerapan e-government menjadi keharusan bagi instansi pemerintah pasca-pandemi COVID-19 untuk meminimalisir pelayanan tatap muka, yang diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura melalui layanan administrasi kependudukan online melalui website PACEMACE. Meskipun layanan ini bertujuan mempermudah masyarakat, pelaksanaan di lapangan masih ditemukan adanya kendala internal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis e-readiness Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dalam penerapan PACEMACE. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan penilaian e-readiness menggunakan framework STOPE+B (Strategy, Technology, Organization, People, Environment, Budget) dari Al-Osaimi et al. (2006), serta pemeringkatan CID Harvard (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima domain termasuk ke dalam kategori Siap dengan nilai overall grade 3,70 dan persentase 74,00%. Meskipun demikian, masih ditemukan titik lemah pada beberapa aspek, seperti koordinasi antar unit, pengelolaan ICT, serta kompetensi dan penempatan tugas pegawai, yang menunjukkan bahwa terdapat kategori yang belum sepenuhnya siap untuk mendukung implementasi ICT. Kata kunci: E-Government, E-Readiness, Framework STOPE+B, PACEMACE.
PEMETAAN RISIKO BENCANA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN KAMPUS TANGGUH (Studi di Universitas Jenderal Achmad Yani Tahun 2025)
Perguruan tinggi merupakan ruang publik yang menyimpan potensi risiko bencana yang kerap luput dari perhatian kebijakan institusional. Kompleksitas aktivitas akademik, kepadatan populasi sivitas akademika, serta keterbatasan integrasi kebijakan mitigasi menjadikan kampus sebagai wilayah rentan terhadap berbagai ancaman bencana. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan risiko bencana di Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) sebagai dasar pengembangan kebijakan kampus tangguh bencana. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan metode pemetaan risiko yang meliputi identifikasi ancaman, analisis kerentanan, dan penilaian kapasitas sivitas akademika. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, kuesioner, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNJANI menghadapi beragam potensi ancaman bencana, baik alam maupun nonalam, dengan tingkat kerentanan yang dipengaruhi oleh faktor fisik, sosial, dan kelembagaan. Di sisi lain, kapasitas mitigasi bencana masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam kebijakan kampus secara komprehensif. Temuan ini menegaskan pentingnya pemetaan risiko sebagai instrumen awal dalam membangun kampus tangguh bencana yang adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada keselamatan sivitas akademika. Kata kunci: risiko bencana; kampus tangguh; mitigasi bencana; kebijakan public.
ANALISIS KEBIJAKAN KOPERASI MERAH PUTIH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DI KABUPATEN GARUT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Koperasi Merah Putih dalam pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Garut sebagai bentuk transformasi kelembagaan yang berorientasi pada kemandirian dan partisipasi masyarakat. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana kebijakan koperasi ini diimplementasikan, dikelola, dan memberikan dampak terhadap penguatan ekonomi desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data berbantuan perangkat lunak Nvivo, melalui teknik wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap kepala desa, pengurus koperasi, serta anggota masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Koperasi Merah Putih didukung oleh lima dimensi utama yaitu koordinasi, transparansi, partisipasi, hambatan, dan dampak yang saling terkait dalam memperkuat efektivitas kebijakan. Koperasi berperan sebagai wadah ekonomi sekaligus forum sosial yang mendorong kolaborasi antaraktor desa. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih menjadi model kebijakan baru yang memperkuat kemandirian ekonomi, transparansi tata kelola dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Kata kunci: Ekonomi Desa; Kebijakan Koperasi; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Berkelanjutan; Tata Kelola Desa
INTERNALISASI DISIPLIN DAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA MELALUI PROGRAM LATIHAN DASAR KEDISIPLINAN DAN KEPEMIMPINAN (LDKK): STUDI KUALITATIF DI UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
Kedisiplinan mahasiswa merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi, namun dalam praktiknya masih menjadi persoalan struktural di banyak perguruan tinggi. Program Latihan Dasar Kedisiplinan dan Kepemimpinan (LDKK) dikembangkan sebagai instrumen pembinaan karakter, tetapi kajian yang menelaah proses internalisasi nilai disiplin melalui program ini masih terbatas dan didominasi pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana LDKK berperan dalam membentuk kedisiplinan mahasiswa melalui pengalaman pembelajaran yang terstruktur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Universitas Jenderal Achmad Yani. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDKK berfungsi sebagai ruang sosialisasi nilai disiplin dan kepemimpinan melalui pembiasaan perilaku, keteladanan instruktur, serta internalisasi nilai institusional. Internalisasi disiplin tidak hanya bersifat kepatuhan sementara, tetapi berpotensi membentuk disposisi perilaku jangka panjang apabila didukung oleh keberlanjutan kebijakan akademik. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan praksis dan kontekstual dalam penguatan pendidikan karakter mahasiswa. Kata kunci: Kedisiplinan Mahasiswa; Pendidikan Karakter; Kepemimpinan; LDKK
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS ZAKAT : STUDI PADA PROGRAM KUA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KOTA BANDUNG
Kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan meskipun angkanya menurun. Program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kota Bandung hadir sebagai inovasi kolaboratif antara Kementerian Agama, BAZNAS, Lembaga Amil Zakat, dan KADIN untuk mengoptimalkan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan proses collaborative governance dalam program tersebut menggunakan kerangka Emerson & Nabatchi (2015). Metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus diterapkan, melibatkan wawancara mendalam dengan delapan informan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program baru mencakup 50% KUA (6 dari 12 KUA), kolaborasi berjalan optimal secara kualitatif melalui lima dimensi: sistem konteks yang kuat dengan kerangka hukum jelas; driver yang efektif meliputi saling ketergantungan dan kepemimpinan inklusif; dinamika kolaborasi yang matang dalam penggerakan prinsip, motivasi, dan kapasitas bersama; tindakan kolaboratif komprehensif dari verifikasi hingga pendampingan; serta outcome signifikan berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi, kemandirian finansial, dan transformasi mustahik menjadi muzakki. Hambatan utama meliputi keterbatasan SDM LAZ, disparitas kapasitas antar KUA, dan komitmen mitra yang fluktuatif. Program ini menjadi model collaborative governance berbasis nilai keagamaan yang efektif untuk pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Kata Kunci: Collaborative Governance; Pemberdayaan Ekonomi; Zakat Produktif; KUA.
ANALISIS KONSTRUKSI MODEL SMART HERITAGE GOVERNANCE (SHG) DALAM MENGATASI PARADOKS KEBIJAKAN SMART CITY DI KOTA BANDUNG
Kota Bandung, sebagai pelopor konsep Smart City di Indonesia, memiliki kekayaan cagar budaya yang vital bagi identitas kota dan ekonomi kreatif. Namun, pelestarian aset ini menghadapi paradoks kebijakan yang tajam. Di satu sisi, suksesnya program smart branding dan smart economy telah mendorong pariwisata hingga 7,7 juta kunjungan, namun di sisi lain, peningkatan emisi dan beban kapasitas mempercepat degradasi struktural pada 58% situs cagar budaya. Kesenjangan ini memuncak dengan disahkannya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2025 yang dinilai melemahkan perlindungan hukum cagar budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan smart city dalam konteks tata kelola pelestarian cagar budaya, mengidentifikasi tantangan kelembagaan, serta mengonstruksi model Smart Heritage Governance (SHG). Penelitian menggunakan pendekatan Mixed Methods dengan desain Sequential Exploratory. Tahap kualitatif mengeksplorasi fenomena paradoks kebijakan dan dinamika urban renewal melalui kerangka Institutional Analysis and Development (IAD). Tahap kuantitatif menguji parameter efektivitas teknologi dan koordinasi kelembagaan menggunakan kerangka Technology-Organization-Environment (TOE). Hasil penelitian menunjukkan adanya inkoherensi kebijakan dan silo mentality yang akut. Konstruksi model SHG yang dihasilkan diharapkan mampu menyelaraskan dimensi ekonomi-digital dengan standar preservasi guna meminimalkan Cultural Policy Implementation Gap (CPIG). Kata kunci: Cagar Budaya; Koherensi Kebijakan; Paradoks Kebijakan; Smart City; Smart Heritage Governance.
Menjembatani Teori dan Praktik: Peran Grand Theory, Middle Range Theory, dan Applied Theory dalam pengembangan ilmu administrasi publik
Perkembangan ilmu Administrasi Publik menuntut kemampuan untuk menjembatani teori dan praktik dalam menghadapi kompleksitas kebijakan publik dan pelayanan publik. Namun, dalam praktik penelitian, masih sering ditemukan penggunaan teori yang tidak proporsional, baik terlalu abstrak sehingga sulit dioperasionalkan, maupun terlalu teknis tanpa pijakan konseptual yang kuat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual peran dan keterkaitan grand theory, middle range theory, dan applied theory dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur sistematis, yang bersumber dari buku klasik dan kontemporer serta artikel jurnal internasional bereputasi di bidang kebijakan publik dan pelayanan publik. Analisis dilakukan dengan menelusuri posisi, fungsi, dan kontribusi masing-masing level teori dalam menjelaskan fenomena administrasi pemerintahan, implementasi kebijakan, dan manajemen pelayanan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa grand theory berperan sebagai kerangka makro dalam memahami sistem politik, relasi kekuasaan, dan struktur birokrasi; middle range theory berfungsi sebagai jembatan analitis yang menghubungkan abstraksi teoretis dengan realitas empiris kebijakan; sementara applied theory memberikan panduan operasional dalam analisis implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Ketidakterpaduan antar level teori berpotensi melemahkan kualitas analisis dan relevansi kebijakan, sedangkan integrasi ketiganya menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual. Kebaruan artikel ini terletak pada penyusunan kerangka integratif level teori yang secara eksplisit mengaitkan grand theory, middle range theory, dan applied theory dalam satu alur analisis Administrasi Publik. Temuan ini diharapkan dapat memperkuat fondasi teoretis penelitian Administrasi Publik sekaligus meningkatkan relevansinya bagi perumusan kebijakan dan praktik pelayanan publik di era desentralisasi. Kata kunci: Administrasi Publik; Grand Theory; Middle Range Theory; Applied Theory; Kebijakan Publik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA LABUANDIRI KABUPATEN BUTON
Implementas kebijakan alokasi dana desa di Kabupaten Buton telah diatur dalam Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2024, yang memuat prioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan desa. Maksud penelitian ini yakni Untuk mengetahui implementasi kebijakan alokasi Dana Desa di desa Labuandiri Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton. Penelitian ini dimaksudkan mendeskripsikan implementasi kebijakan alokasi Dana Desa di desa Labuandiri Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton. Penggunaan metode penelitian ini, yaitu deskriptif kualitatif. Melalui teknik peungumpulan data Observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dengan menggunakan Teori Georgo Edwars III yang menalisis dalam 4 aspek, yang menunjukkan bahwa pada aspek Komunikasi Koordinasi antar perangkat desa dan dengan masyarakat sudah baik melalui Musyawarah Desa, namun partisipasi masyarakat dalam perencanaan masih rendah. Pada aspek Sumber Daya Manusia menujukan SDM perangkat desa cukup memadai, tetapi keterbatasan jaringan internet menyebabkan keterlambatan pelaporan ADD dan LPJ. Kemudian pada aspek Disiposisi diamana Pemerintah desa berkomitmen dan transparan dalam pengelolaan ADD tanpa penyalahgunaan, namun kedisiplinan administrasi masih lemah, dan pada aspek Struktur Birokrasi ditunjukkan dengan tersedianya Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 sebagai acuan, tetapi implementasi SOP masih butuh pendampingan dan pemahaman masyarakat masih terbatas. Kata kunci: Implementasi, Alokasi Dana Desa, Kebijakan.
PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BAPEDALITBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi menggunakan teori hierarki kebutuhan Maslow sebagai kerangka analisis terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan. Kinerja pegawai negeri sipil adalah faktor strategis dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2022-2024 kinerja di Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara target dan capaian kinerja. Hal ini disebabkan lemahnya koordinasi dan sinergi antarbidang serta motivasi pegawai yang belum didukung sistem penghargaan dan kesempatan aktualisasi diri yang memadai sehingga menimbulkan kesenjangan antara motivasi kerja dan kinerja yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif asosiatif dengan teknik total sampling berjumlah 34 orang pegawai negeri sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi yang diukur melalui dimensi kebutuhan dalam teori hierarki kebutuhan Maslow berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil. Temuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan psikologis dan pengembangan potensi diri pegawai menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah. Kata kunci: Motivasi, Kinerja, Pegawai Negeri Sipil.
ANALISIS PENINGKATAN PELAYANAN PERCEPATAN PENGURUSAN PASPOR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI KANTOR IMIGRASI JAKARTA UTARA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan pelayanan percepatan pengurusan paspor dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara berdasarkan dimensi SERVQUAL, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan langsung antara kualitas layanan percepatan paspor dengan kontribusinya terhadap peningkatan PNBP, yang masih jarang dikaji dalam penelitian sebelumnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pejabat struktural, petugas pelayanan, dan masyarakat pengguna layanan percepatan paspor. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan percepatan paspor telah memenuhi seluruh dimensi kualitas pelayanan, ditandai dengan fasilitas yang memadai, prosedur yang jelas, ketepatan waktu, responsivitas petugas, profesionalisme, serta sikap empatik kepada pemohon. Kondisi tersebut meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat, mendorong penggunaan layanan percepatan paspor, serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan PNBP di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara. Kata kunci: Pelayanan Publik, Pelayanan Percepatan Paspor, Kualitas Pelayanan, SERVQUAL, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
ANALISIS TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN-PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA GARAHAN DAN DESA KARANGHARJO, KECAMATAN SILO (PERIODE 2010-2024)
Permasalahan rendahnya optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah perdesaan yang sering kali tidak mencapai target akibat kendala operasional dan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis secara komprehensif tingkat efisiensi dan efektivitas penagihan PBB-P2 di Desa Garahan dan Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, selama periode 2010–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis data time-series dan teknik sensus terhadap seluruh populasi data keuangan PBB-P2, yang didukung oleh hasil wawancara mendalam untuk triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Garahan secara konsisten mempertahankan kinerja sangat efisien dengan rasio di bawah 10%, sementara Desa Karangharjo juga mayoritas berada pada kategori sangat efisien meskipun mengalami fluktuasi signifikan pada tahun 2022. Kesimpulannya, penggunaan Kepala Dusun sebagai kolektor pajak merupakan strategi yang sangat ekonomis bagi pemerintah desa, namun efektivitas penagihan masih perlu ditingkatkan melalui pemutakhiran data objek pajak secara berkala dan penguatan koordinasi lapangan guna mengatasi hambatan sosiogeografis. Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Efisiensi, Efektivitas, Penagihan Pajak
TRANSFORMASI TATA KELOLA DANA DESA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa berdasarkan prinsip good governance, mengidentifikasi tantangan serta faktor pendukung dalam tata kelola, dan merumuskan model transformasi pengelolaan Dana Desa yang kontekstual dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-analitis yang dilaksanakan di Kampung Sagare, Distrik Awyu, Kabupaten Asmat pada April–Juli 2025. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif transparansi dan akuntabilitas telah berjalan sesuai regulasi, namun secara substantif masih menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kendala geografis, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat. Partisipasi masyarakat telah difasilitasi melalui musyawarah kampung, tetapi masih bersifat prosedural. Efektivitas dan responsivitas program relatif baik dalam pemenuhan kebutuhan dasar, meskipun aspek keberlanjutan memerlukan penguatan sistem pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Model transformasi yang dirumuskan menekankan integrasi prinsip good governance dalam seluruh siklus pengelolaan, penguatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi partisipasi masyarakat sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Kata kunci: Dana Desa; Good Governance; Tata Kelola; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Berkelanjutan
PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP TURNOVER INTENTION PADA DOSEN TETAP NON-PNS DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kompensasi terhadap turnover intention pada dosen tetap non-PNS di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penahan yang memengaruhi niat keluar dosen tersebut. Fenomena turnover intention pada dosen tetap non-PNS menjadi isu strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di perguruan tinggi negeri, mengingat peran sentral mereka dalam keberlangsungan tridarma perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap 3–5 dosen non-PNS yang dipilih secara purposive sampling, Focus Group Discussion (FGD), dan studi dokumentasi meliputi SK pengangkatan, pedoman remunerasi, serta aturan kepegawaian. Analisis data dilakukan dengan model interaktif melalui reduksi data, penyajian data tematik, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan member checking. Kebaruan penelitian ini terletak pada eksplorasi dimensi psikologis dan struktural turnover intention dosen non-PNS di perguruan tinggi negeri secara kualitatif, yang selama ini masih jarang dilakukan dibandingkan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian status kepegawaian, ketimpangan kompensasi, serta minimnya kejelasan jalur karier menjadi pendorong utama munculnya turnover intention. Namun, loyalitas dosen terhadap mahasiswa, iklim kerja kolaboratif, dan peluang pengembangan akademik menjadi faktor penahan yang memperkuat komitmen mereka untuk tetap bertahan. Kata kunci: Turnover, intention, kepegawaian, kompensasi
ANALISIS INOVASI PELAYANAN AKTA KEMATIAN MELALUI SISTEM INFORMASI PELAPORAN KEMATIAN ONLINE (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL KABUPATEN BANGKA)
Pentingnya e-government dalam transformasi pelayanan publik seperti administrasi kematian tidak dapat dipandang sebelah mata, karena ia menjadi fondasi bagi modernisasi birokrasi di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana inovasi pelayanan akta kematian melalui Sistem Informasi Pelaporan Kematian online (SI POKEMON) pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bangka. Metode penelitian menggunakan model kombinasi Concurrent Embedded Strategy. Pendekatan kualitatif dianalisis menggunakan model Rogers dan model Borins dan Drucker, sedangkan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan SI POKEMON sangat menguntungan bagi masyarakat maupun pihak pelaksana. Inovasi ini sesuai dengan nilai dan norma masyarakat, maupun kebijakan pusat dan daerah, pelaksanaannya tidak begitu rumit, bisa dilakukan uji coba dan diamati cara kerja dan hasilnya dan hambatan yang terjadi tidak begitu signifikan. Inovasi SI POKEMON berdampak positif terhadap peningkatan yang signifikan penerbitan akta kematian. Kesimpulannya adalah bahwa inovasi ini telah berhasil mengubah perilaku masyarakat dari pasif menjadi proaktif. Sehingga jumlah pelaporan kematian maupun akta kematian yang tercetak mengalami peningkatan yang signifikan selama enam tahun terakhir 2020 – 2025. Untuk pengembangan lebih lanjut, stabilitas jaringan dan peralatan komputer/laptop di Desa/Kelurahan dan petugas pendampingan yang standby di Desa/Kelurahan. Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan, SI POKEMON, Akta Kematian
EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN POLUSI UDARA DI KOTA TANGERANG SELATAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN BERKELANJUTAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengendalian polusi udara di Kota Tangerang Selatan dalam upaya mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Latar belakang penelitian menunjukkan bahwa tingginya kadar PM₂.₅, peningkatan jumlah kendaraan bermotor, serta lemahnya tata kelola lingkungan menyebabkan kualitas udara berada pada kategori tidak sehat dan berkontribusi pada meningkatnya kasus penyakit pernapasan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka yang dianalisis melalui indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian polusi udara yang telah diterapkan, seperti uji emisi kendaraan, peningkatan ruang terbuka hijau, sistem pemantauan kualitas udara, serta kampanye lingkungan belum berjalan optimal dalam implementasi dan dampaknya terhadap penurunan emisi. Hambatan yang ditemukan mencakup koordinasi lintas sektor yang lemah, rendahnya partisipasi masyarakat, pemanfaatan anggaran yang belum efisien, serta belum adanya instrumen kebijakan yang adaptif berbasis data real-time. Meskipun kebijakan telah sesuai dengan kebutuhan wilayah, pelaksanaannya belum tepat sasaran dan belum memadai dalam menjawab kompleksitas permasalahan pencemaran udara. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan strategi berbasis evidence-based policy, kolaborasi multipihak, dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan berkelanjutan. Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Polusi Udara, Tangerang Selatan, Lingkungan Berkelanjutan
TRANSPORTASI MOLEK DAN KEBIJAKAN DESA: UPAYA PEMERINTAH MENINGKATKAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT DESA LEBONG TANDAI
Aksesibilitas transportasi merupakan salah satu prasyarat utama dalam pembangunan desa, khususnya bagi wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Desa Lebong Tandai di Kabupaten Bengkulu Utara merupakan desa dengan keterbatasan akses transportasi darat konvensional sehingga masyarakat sangat bergantung pada transportasi molek sebagai satu-satunya moda transportasi. Artikel ini bertujuan menganalisis peran dan kebijakan Pemerintah Desa Lebong Tandai dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat melalui pengelolaan transportasi molek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis Equity and Accessibility Framework. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya meningkatkan aksesibilitas melalui perbaikan infrastruktur, pengaturan tarif, subsidi terbatas, dan pelibatan masyarakat. Namun demikian, tantangan masih ditemukan pada aspek kesetaraan manfaat, keterjangkauan ekonomi, serta penguatan kelembagaan transportasi desa. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi desa, optimalisasi peran BUMDes, dan kebijakan subsidi berkelanjutan guna menciptakan sistem transportasi desa yang inklusif dan berkeadilan. Kata kunci: Aksesibilitas, Kebijakan Desa, Transportasi Molek, Pembangunan Desa,Lebong Tandai
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI E-GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN SMART VILLAGE DI KABUPATEN CIAMIS
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi e-governance dalam pengembangan smart village di Kabupaten Ciamis, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi pada pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-governance telah memberikan kontribusi signifikan dalam digitalisasi layanan administrasi desa, percepatan akses informasi, serta peningkatan akuntabilitas pemerintahan desa. Namun demikian, efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Pengembangan smart village memerlukan integrasi antara teknologi, tata kelola yang adaptif, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi digital, serta dukungan kebijakan yang konsisten guna mengoptimalkan implementasi e-governance di tingkat desa. Kata kunci: e-governance; smart village; pelayanan publik, transformasi digital
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KOMPENSASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI UPTD PUSKESMAS MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah produktivitas kerja pegawai di UPTD Puskesmas Mangkubumi Kota Tasikmalaya yang dinilai belum optimal, terlihat dari masih adanya keterlambatan pelayanan, kurangnya ketelitian dalam administrasi, serta efektivitas kerja yang belum merata. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh faktor budaya organisasi dan kompensasi yang diterapkan di lingkungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi dan kompensasi terhadap produktivitas kerja pegawai baik secara parsial maupun simultan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei, melibatkan 41 pegawai sebagai responden menggunakan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis dengan regresi linear berganda dan analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan budaya organisasi dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai yang ditunjukkan oleh nilai F hitung 119,834 dan signifikansi 0,000. Secara parsial, budaya organisasi memberikan pengaruh signifikan dengan nilai Sig. 0,000 dan β = 0,850, sedangkan kompensasi tidak berpengaruh signifikan dengan nilai Sig. 0,108 dan β = 0,123. Analisis jalur menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh dominan sebesar 78,5% terhadap produktivitas kerja pegawai. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan budaya organisasi merupakan strategi utama dalam meningkatkan produktivitas pegawai di UPTD Puskesmas Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Kata kunci: Produktivitas Kerja, Budaya Organisasi, Kompensasi.
TRANSFORMASI FUNGSI PROTOKOLER BERBASIS ADMINISTRASI PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi protokoler dalam kegiatan pimpinan daerah Provinsi Papua Selatan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, serta merumuskan strategi optimalisasi berbasis Administrasi Publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam dan kontekstual terhadap praktik keprotokolan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan 15 informan yang dipilih secara purposive dan dikembangkan melalui teknik snowball sampling. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi protokoler telah berjalan sesuai prosedur, namun belum optimal dalam mendukung efektivitas kegiatan pimpinan karena masih berorientasi administratif dan seremonial. Efektivitas dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti komitmen pimpinan dan kerja sama tim, serta faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas unit, dan minimnya pemanfaatan teknologi. Penelitian ini merekomendasikan transformasi fungsi protokoler yang lebih strategis, adaptif, dan berbasis teknologi guna meningkatkan kualitas tata kelola kegiatan pimpinan daerah. Kata kunci: kata Fungsi Protokoler; Efektivitas; Administrasi Publik; Koordinasi; Transformasi Digital
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MODEL SIRKULAR DI KABUPATEN BANYUMAS
Permasalahan sampah di Kabupaten Banyumas menjadi isu krusial sejak terjadinya krisis sampah pada tahun 2018 yang dipicu oleh keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir dan meningkatnya volume sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan model sirkular dalam perspektif kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur berdasarkan berbagai penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Banyumas telah mengalami transformasi dari pola konvensional menuju sistem berbasis ekonomi sirkular melalui program seperti pengelolaan sampah dari hulu, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi seperti RDF dan aplikasi digital. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, serta konsistensi pelaksanaan program. Model sirkular menunjukkan bahwa proses kebijakan berjalan secara berulang mulai dari perumusan masalah hingga evaluasi yang menghasilkan inovasi kebijakan baru. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di Banyumas dipengaruhi oleh integrasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan inovasi berbasis ekonomi sirkular. Kata Kunci: model sirkular; kebijakan publik; pengelolaan sampah
PENGEMBANGAN KOMPETENSI DOSEN DALAM TRANSFORMASI DIGITAL DI ERA INDUSTRI 4.0 DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (UNESA)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengembangan kompetensi dosen dalam transformasi digital di era Industri 4.0 dengan fokus pada pemanfaatan Learning Management System (LMS) SINDIG di Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara melalui google form yang mengkaji empat aspek, yaitu kondisi dan pemanfaatan LMS, konteks penggunaan, kebutuhan dan harapan, serta intervensi yang diinginkan oleh dosen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur unggah materi, kuis, dan penilaian sangat mendukung efektivitas pembelajaran, meskipun terdapat kendala seperti eror sistem dan kurangnya sosialisasi yang masih menghambat optimalisasi LMS. Dosen memberikan masukan penting terkait kebutuhan integrasi lintas sistem, penyederhanaan antarmuka, serta pelatihan intensif untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan kompetensi 4Cs. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa LMS SINDIG merupakan instrumen strategis bagi transformasi digital di UNESA, yang dapat mengakomodasi pengembangan kompetensi dosen secara efektif apabila didukung dengan intervensi berbasis kebutuhan nyata pengguna dan kebijakan digital institusional. Kata Kunci: Transformasi digital, pengembangan kompetensi dosen, LMS SINDIG, Industri 4.0, pendidikan tinggi, kerangka 4Cs.
INOVASI PELAYANAN PENDATANG TERBITKAN KARTU KELUARGA BARU (PEDANG BIRU) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU
Pelayanan administrasi kependudukan bagi pendatang menjadi fokus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru melalui inovasi Pelayanan Pendatang Terbitkan Kartu Keluarga Baru (PEDANG BIRU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi Pelayanan Pendatang Terbitkan Kartu Keluarga Baru (PEDANG BIRU) dan faktor penghambat Pelayanan Pendatang Terbitkan Kartu Keluarga Baru (PEDANG BIRU). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan Pendatang Terbitkan Kartu Keluarga Baru (PEDANG BIRU) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu 1) keuntungan relatif, 2) kesesuaian, 3) kerumitan, 4) kemungkinan dicoba, dan 5)kemudahan diamati. Terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan Inovasi Pelayanan Pendatang Terbitkan Kartu Keluarga Baru (PEDANG BIRU) di Disdukcapil Kota Pekanbaru antara lain, (1) jaringan atau server yang sering mengalami gangguan (down), (2) alat pendukung pelayanan yang masih kurang memadai, (3) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan (4) rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap inovasi yang diterapkan. Kata Kunci: Inovasi pelayanan, PEDANG BIRU, Pendatang
PERAN AKTOR UTAMA DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DI TINGKAT LOKAL: TINJAUAN LITERATUR TENTANG RELASI PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN ELITE LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DESA
Peran aktor dalam kebijakan publik di tingkat lokal merupakan elemen kunci yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis konfigurasi, dominasi, dan relasi antar aktor kebijakan publik di tingkat desa dengan menekankan pada peran pemerintah desa sebagai aktor utama serta interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis berbasis kajian empiris implementasi kebijakan pembangunan desa dan digitalisasi pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki posisi dominan sebagai aktor politik-administratif, namun keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh sinergi antaraktor dalam kerangka governance. Penelitian ini menawarkan model konseptual “Collaborative-Contextual Policy Actor Model” yang menekankan hubungan dinamis antara aktor utama, aktor pendukung, dan faktor lingkungan dalam implementasi kebijakan publik di tingkat lokal. Kata kunci: aktor kebijakan, governance, implementasi kebijakan, pemerintahan desa