Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Administrasi Negara/Publik yang diterbitkan oleh Program Studi Administrasi Publik Universitas Galuh dengan ISSN: 2356-2269 (Print) dan eISSN: 2614-2945 (Online) yang mempublikasikan hasil karya tulis ilmiah baik dari hasil penelitian maupun pemikiran, dengan fokus kajian Administrasi Negara/Publik. Jurnal ini terbit tiga kali dalam satu tahun, yaitu: April, Agustus dan Desember.
HAK CIPTA Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0
TRANSFORMASI REKRUTMEN BIROKRASI MELALUI COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN GOOD GOVERNANCE
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) di Kantor Regional X BKN Denpasar, serta untuk mengevaluasi apakah proses tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip good governance, termasuk akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan responsivitas. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap responden yang terlibat langsung dalam proses seleksi CPNS menggunakan metode CAT, serta observasi di Kantor Regional X BKN Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seleksi CPNS menggunakan metode CAT telah memenuhi prinsip-prinsip good governance. Proses seleksi ini dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dilaksanakan secara terbuka (transparansi), adil bagi seluruh peserta (keadilan), dan memiliki mekanisme responsif dalam menangani permasalahan yang muncul. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa metode CAT telah berhasil meningkatkan kualitas seleksi CPNS dengan memastikan akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan responsivitas, serta dapat dijadikan sebagai model dalam implementasi reformasi birokrasi di BKN. Disarankan agar metode CAT ini terus dikembangkan dan diterapkan lebih luas. Kata Kunci : CAT (Computer Assisted Test), Good Governance, Akuntabilitas, Transparansi, Keadilan, Responsivitas.
##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK DIGITAL: USABILITY M-PASPOR DAN PENGARUHNYA TERHADAP USER EXPERIENCE DI KABUPATEN GARUT
Aplikasi M-Paspor menjadi salah satu transformasi layanan publik berbasis digital untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan layanan paspor. Ditjen Imigrasi dan Kemenkumham RI meluncurkan aplikasi ini sebagai pengganti APAPO pada tahun 2022. Namun, berdasarkan ulasan pengguna aplikasi M -Paspor di Google Play Store, banyak keluhan terkait kendala teknis dan kesulitan penggunaan yang menyebabkan rendahnya kepuasan pengguna. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh usability aplikasi M-Paspor terhadap user experience di Kabupaten Garut dengan metode kuantitatif menggunakan SEM-PLS. Hasil kuesioner dari 97 responden, serta wawancara dengan petugas kantor imigrasi. penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan (usability) berpengaruh signifikan dalam membentuk pengalaman positif pengguna (user experience) terhadap aplikasi, dengan nilai path coefficient sebesar 0,935. Artinya, semakin mudah suatu aplikasi digunakan, semakin positif pula pengalaman yang dirasakan oleh pengguna. Kata Kunci : Digitalisasi layanan publik; M-Paspor; SEM-PLS; Usability; User Experience.
PEMILIH CERDAS: UPAYA KPU KABUPATEN BANTUL DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA MELALUI PEMILIHAN KETUA OSIS
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peranan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bantul Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Pemilih Pemula melalui Ketua OSIS supaya menjadi Pemilih Cerdas berbagai upaya untuk meningkatakan Generasi Z cerdas dalam memilih para pemimpinnya serta melek politik dan demokrasi di Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri dan menelaah serta menganalisis sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini pun menggunakan bahan primer, yaitu bahan hukum, wawancara, observasi serta dokumentasi. Selain itu penelitian ini didukung juga menggunakan bahan sekunder seperti jurnal dan buku-buku yang relevan serta sumber hukum Peraturan KPU, Keputusan KPU, arsip data KPU. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendikan politik melalui Pemilihan Ketua OSIS (PEMILOS) serentak untuk meningakatkan pemilih pemula yang cerdas ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran terkait politik di daerah ataupun sistem demokrasi yan ada di Bantul. Sehingga kesimpulannya dengan adanya pendidikan politik dan melakukan berbagai sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pemilih pemula dalam pentingnya partisipasi dan pendidikan politik generasi Z karena yang akan memimpin dan membuat kebijakan publik di Bantul pada tahun 2045.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN “PASANG SANGKUR” DALAM RANGKA PENANGANAN STUNTING DI KANTOR KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui inisiatif “Pasang Sangkur” dalam upaya penanganan stunting di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Program ini merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Sumedang yang menekankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat guna memperkuat kemandirian lokal, khususnya dalam menghadapi permasalahan stunting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi. Informan ditentukan secara purposive yang mencakup aparatur kecamatan, kepala desa, dan masyarakat penerima manfaat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program “Pasang Sangkur” cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap isu stunting melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, pemberian bantuan stimulan, serta pemanfaatan pekarangan rumah untuk ketahanan pangan. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, distribusi bantuan yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya pelatihan. Pemerintah berupaya mengatasi hambatan tersebut melalui pendekatan door to door, sosialisasi aktif, dan komunikasi berbasis empati. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya sosialisasi yang konsisten, distribusi bantuan yang adil, dan peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan untuk memperkuat keberhasilan program dalam menurunkan angka stunting.
ANALISIS STRATEGI PROMOSI DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING WISATA ALAM CURUG TUJUH CIBOLANG KABUPATEN CIAMIS
Penelitian ini didasari oleh belum optimalnya strategi yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata dalam upaya meningkatkan daya saing wisata alam Curug Tujuh Cibolang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami strategi yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan daya saing wisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan melibatkan dua belas informan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menelaah hasil observasi dan wawancara untuk merumuskan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan dalam meningkatkan daya saing wisata alam Curug Tujuh Cibolang masih belum sepenuhnya mengacu pada kelima indikator utama strategi pemerintahan. Dua aspek yang menunjukkan kelemahan paling mencolok adalah dimensi purposes (perumusan tujuan strategis) dan learning (proses pembelajaran dalam perbaikan strategi). Kurangnya kejelasan dalam tujuan serta lemahnya evaluasi berkala menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengembangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tidak terpenuhinya kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan target pengembangan yang ditetapkan. Di sisi lain, mekanisme evaluasi strategi belum dilaksanakan secara teratur, sehingga respon terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan berjalan lambat dan potensi wisata belum termanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sekitar. Meski demikian, terdapat perkembangan positif berupa upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan. Dinas Pariwisata telah memfasilitasi pelatihan serta pendampingan terhadap kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan mulai mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam proses evaluasi secara berkala. Pendekatan partisipatif ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas lokal, mempercepat penyelesaian hambatan strategis, dan secara bertahap meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan wisata tersebut.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DI JAKARTA BARAT
Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar (KMB) telah diterapkan di lebih dari 80% sekolah Indonesia pasca Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, meningkatkan literasi dan numerasi nasional melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) serta program Guru Penggerak. Namun, di Jakarta Barat, khususnya SDN Tanjung Duren, implementasi masih menghadapi tantangan lokal. Masalah utama mencakup ketidakmerataan informasi, keterbatasan sarana digital seperti internet tidak stabil, perbedaan pemahaman guru, biaya proyek P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) yang membebani, serta resistensi guru senior terhadap teknologi, yang menghambat tujuan pendidikan nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kasus pada 3 (tiga) SDN di Tanjung Duren, dengan pengumpulan data via wawancara semi-terstruktur, observasi, dan analisis dokumen berdasarkan teori Charles Edwards III (komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi). Hasil menunjukkan kemajuan seperti sosialisasi PMM dan pelatihan guru, tapi tantangan tetap ada. Rekomendasinya adalah tingkatkan implementasi KMB melalui pemahaman mendalam kerangka kebijakan nasional dengan penguatan komunikasi hybrid jelas, alokasi sumber daya memadai untuk pelatihan guru dan infrastruktur.
ENAGRO (ELEKTRONIK INDONESIA AGROKULTUR) INOVASI TEKNOLOGI SEBAGAI OPTIMALISASI PERTANIAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Pertanian merupakan bagian sentral dalam menopang keberlangsungan hidup manusia dan salah satu sektor yang memiliki rantai pasok pemasaran yang panjang. Mulai dari petani sebagai produsen ke tengkulak sebagai pengumpul hingga ke konsumen sebagai tangan terakhir. Akan tetapi, walaupun produksi padi di Indonesia sangat besar hal ini berbanding terbalik dengan harga jual pertanian seperti beras di pasaran sebesar Rp 11.000,00 /kg beras. Mahalnya harga tersebut dijual dikarenakan panjangnya rantai distribusi pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan kebutuhan pangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan untuk mengetahui bahwa aplikasi enagro solusi permasalahan pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dengan memberikan gejala dan fakta secara sistematis. Ketika menentukan informan peneliti menggunakan metode purposive sampling yang didasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukan bahwa aplikasi enagro dapat meningkatkan pendapatan petani dan menstabilkan harga hasil pertanian di pasaran. Enagro merupakan aplikasi online penyedia hasil pertanian segar. Aplikasi enagro membantu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk memutus rantai distribusi pertanian sehingga petani mendapatkan keuntungan lebih dari hasil pertanian. Dengan demikian, bahwa enagro mampu mengoptimalkan sektor pertanian di Indonesia pada era revolusi industri 4.0. Kata Kunci : Enagro, Ogan Komering Ulu Timur, Pertanian.
IMPLEMENTASI KETERWAKILAN GENDER DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DI KABUPATEN CIAMIS PERIODE 2024-2029
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keterwakilan gender dalam lembaga legislatif di Kabupaten Ciamis periode 2024-2029. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keterpilihan perempuan masih jauh dari target tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan pada enam dimensi implementasi yaitu (1) standar dan sasaran kebijakan belum terukur dengan jelas, (2) keterbatasan sumber daya manusia dan finansial bagi calon legislatif perempuan, (3) lemahnya koordinasi antar lembaga, (4) dominasi budaya patriarki dalam karakteristik pelaksana kebijakan, (5) lingkungan sosial-politik yang belum mendukung secara adil, dan (6) disposisi implementor yang belum sepenuhnya memahami dan mendukung kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi keterwakilan gender belum optimal dan memerlukan penguatan struktural, koordinatif, dan kultural. Kata Kunci : Gender; Implementasi Kebijakan; Keterwakilan Perempuan; Legislatif; Kabupaten Ciamis.
IMPLIKASI KEBERADAAN AUTOGATE TERHADAP KUALITAS MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA : MENGATASI ATAU MENGAMPUTASI?
Transformasi digital dalam pelayanan publik telah menjadi tuntutan strategis dalam konteks birokrasi modern, termasuk dalam sektor keimigrasian. Salah satu bentuk implementasi konkret adalah penggunaan sistem autogate, yakni layanan pemeriksaan imigrasi otomatis berbasis biometrik yang menggantikan interaksi langsung antara pengguna dan petugas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi keberadaan autogate terhadap kualitas manajemen Sumber Daya Manusia di lingkungan keimigrasian Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data, ditemukan bahwa autogate memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi pelayanan serta penguatan keamanan perbatasan. Namun demikian, penerapan teknologi ini juga memunculkan tantangan struktural terhadap peran dan kompetensi aparat birokrasi, yang berisiko mengalami technological displacement. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan autogate tidak semata ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga sangat bergantung pada strategi penguatan SDM yang adaptif, pelatihan berkelanjutan, dan reposisi peran yang relevan dalam ekosistem digital. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik dalam merespon disrupsi teknologi agar transformasi digital menjadi peluang penguatan kapasitas birokrai, bukan menjadi ancaman terhadap eksistensi aparatur. Kata Kunci : Autogate, digitalisasi, manajemen sumber daya manusia, birokrasi, pelayanan publik.
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR PADA SEKOLAH DASAR (SD) DI KECAMATAN PRAYA BARAT
Studi ini menyelidiki penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar di wilayah Praya Barat dengan penekanan khusus pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Salah satu masalah yang diangkat adalah bahwa kurikulum masih sulit diterapkan di tingkat sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses implementasi kurikulum serta tantangan yang dihadapi oleh pihak sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kurikulum dihadapkan pada kendala komunikasi yang belum berjalan efektif, keterbatasan dalam sumber daya seperti bahan ajar, pelatihan guru, dan teknologi, serta kesiapan pelaksana yang belum merata. Selain itu, struktur organisasi sekolah masih bersifat administratif dan kurang mendukung fleksibilitas dalam perubahan kebijakan. Sekolah-sekolah telah membentuk tim pelaksana untuk menyesuaikan kebijakan dengan situasi sekolah masing-masing dalam upaya lokal. Studi ini menemukan bahwa kekuatan komunikasi, ketersediaan sumber daya, kesiapan pelaksana, dan kemampuan struktur organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan adalah faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan kurikulum.
PENGARUH GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS KETENAGA KERJAAN KOTA BANDUNG
Penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Governance) dalam kinerja pegawai di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung menunjukkan bahwa Tata Kelola yang Baik (Good Governance) yang efektif dapat mendorong pegawai untuk memberikan kinerja terbaiknya, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif. Permasalahan terkait pengaruh Tata Kelola yang Baik (Good Governance) terhadap kinerja pegawai di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung terlihat pada indikator ketepatan waktu, dimana pegawai kurang memperhatikan kepatuhan waktu dan efisiensi kerja dalam pelaporan unit kerja pegawai. Hal ini disebabkan Tata Kelola yang Baik (Good Governance) belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan karakteristik utama Tata Kelola yang Baik (Good Governance), antara lain stabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei eksplanatori dengan analisis kuantitatif, dan teknik pengambilan sampel adalah accidental sampling yang disebarkan kepada 51 responden. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Tata Kelola yang Baik (Good Governance) memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap kinerja pegawai di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Kendala yang dihadapi Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung antara lain: informasi yang disampaikan oleh kepala subbagian kepada pegawai kurang jelas, kurangnya ketegasan pimpinan instansi atau subbagian dalam memastikan pegawai menyelesaikan tugas tepat waktu, dan kurangnya kerjasama antar pegawai karena masih berfokus pada penyelesaian tugas secara individu. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain: kepala subbagian perlu memberikan arahan dan pelatihan yang lebih jelas kepada pegawai untuk meningkatkan kinerja, kepala subbagian dan kepala bagian perlu lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai agar tugas dapat diselesaikan tepat waktu, dan kepala instansi atau departemen perlu lebih memperhatikan tugas masing-masing pegawai sesuai dengan tanggung jawabnya agar tidak terjadi lempar tanggung jawab pekerjaan kepada pegawai lain. Kata Kunci: Tata Kelola yang Baik, Kinerja Pegawai
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA PASANGGRAHAN KECAMATAN CILAWU KABUPATEN GARUT
Kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan terhadap kualitas pelayanan telah menunjukan kondisi yang semakin penting untuk ditanggapi oleh birokrasi pemerintahan terutama dalam era globalisasi seperti sekarang ini degan demikian Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa yang paling berpengaruh dalam Kualitas Pelayanan Publik di Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu Kabupaten GarutMenurut Zeithaml-Parasuraman-Berry, dalam Pasolong (2011) ada lima dimensi kualitas pelayanan, Bukti fisik (Tangible), Kehandalan (Reliability), Daya tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), dan Emphaty (empati) dengn varibel faktor X1 Gedung, X2 Tempat Parkir, X3 Sarana, X4 Terpercaya, X5 Tepat Waktu, X6 Akurat, X7 Pelayanan cepat, X8 Membantu Pelayanan X9 Menerima keluhan, X10 Pengetahuan, X11 Kemampuan, X12 Sikap, X13 Perhatian, X14 Saran faktor-faktor yang peneliti analisis terbentuk menjadi 3 faktor. Faktor pertama yaitu sarana prasarana, akurat, kemampuan, saran memiliki nilai kontribusi total paling tinggi sebesar 29,5%. Faktor Kedua yaitu Gedung, terpercaya dan waktu dengan nilai total kontribusi sebesar 17,5%. dan Faktor Ketiga yaitu membantu pelayanan, menerima keluhan dan pengetahuan dengan total nilai kontribusi sebesar 12,5%. Berdasarkan atas faktor-faktor yang terbentuk, dapat kita lihat bahwa faktor utama yang memiliki nilai kontribusi paling tinggi, untuk itu diperlukannya evaluasi dengan melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan serta memperbaiki manajemen terkait pelayanan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayan publik desa pasanggrahan kecamatan Cilawu
FENOMENA KEMISKINAN STRUKTURAL DAN RESPONS KEBIJAKAN PUBLIK DI WILAYAH SUBANG UTARA
Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan sistemik dalam akses terhadap sumber daya, pelayanan publik, dan kesempatan sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kemiskinan struktural di wilayah Subang Utara serta menganalisis sejauh mana kebijakan publik daerah mampu merespons permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di wilayah Subang Utara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi individu, tetapi juga oleh rendahnya kualitas infrastruktur, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, serta lemahnya keberdayaan masyarakat lokal. Kebijakan pemerintah daerah cenderung bersifat kuratif dan belum sepenuhnya menyasar akar struktural kemiskinan. Diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif, berbasis data yang akurat, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi lokal untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan..
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO
Kemiskinan dan Kerentangan pangan di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga pemerintah Indonesia selama waktu yang lama telah berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan membuat beberapa program sosial. Salah satu program yang dikeluarkan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Sembako. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses implementasi program sembako di Desa Mekargalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang menekankan pada empat dimensi utama yang mempengaruhi suatu proses kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini tidak hanya memiliki nilai penting dalam konteks lokal, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas, baik dari segi kebijakan publik maupun kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian yang dilakukan di Desa Mekargalih. Penetapan informan dilakukan teknik purposive sampling dengan 6 informan terpih. Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program sembako di Desa Mekargalih belum berjalan secara maksimal berdasarkan empat dimensi komunikasi, sumber daya, disposis dan struktur birokrasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator yang terjadi, seperti masyarakat yang merasa terbebani karena harus pergi jauh kekantor pos, tidak optimalnya sosialisasi yang dilakukan, kurangnya pemahaman KPM terhadap bantuan yang diterima, ketidak tepat sasaran dalam menentukan KPM sehingga tujuan program belum terlaksana secara optimal.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
Inovasi sebuah proses pengembangan, menciptakan dan penerapan ide-ide baru yang memiliki manfaat untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai baik dalam pencapaiannya. Inovasi dalam sebuah pencapaian memiliki perencanaan-perencanaan yang sudah ditetapkan karena inovasi harus diimplementasikan sesuai dengan tujuan. Pelayanan publik sebagai aktivitas layanan yang diberikan oleh pemerintah agar memenuhi kebutuhan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Layanan ini secara terus-menerus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam menyediakan kebutuhan masyarakat. Pajak bumi dan bangunan merupakan satu diantara bentuk pendapatan asli daerah yang berkaitan dengan pajak daerah pedesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan merupakan suatu keharusan dalam setiap tahunnya bagi masyarakat sebagai wajib pajak. Inovasi pelayanan memiliki pembaharuan dalam proses pelayanan di sektor publik yang berbasis teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan informasi teknologi mendorong lembaga pemerintah untuk memanfaatkan layanan yang lebih cepat dan responsif kepada masyarakat. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (E-SPPT) merupakan suatu proses layanan yang memudahkan wajib pajak dalam proses mengakses Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (E-SPPT) secara online melalui sistem elektronik. Katakunci: Inovasi, Pelayanan, Pajak Bumi dan Bangunan, Inovasi Pelayanan, Website Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (E-SPPT)
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL GOVERNMENT DAN POTENSI SUMBER DAYA LOKAL OLEH PEMERINTAH DESA SUKASETIA KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS
Latar belakang penelitian ini didasarkan pada permasalahan masih tingginya jumlah masyarakat prasejahtera dan rendahnya literasi digital yang menghambat akses dan pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukasetia Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis melalui pendekatan digital government dan optimalisasi potensi sumber daya lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan berbasis digital dan sumber daya lokal telah berjalan cukup optimal. Pemerintah Desa Sukasetia mampu memanfaatkan teknologi digital melalui pengembangan website desa sebagai media informasi dan pelayanan publik. Selain itu, implementasi program pemberdayaan yang menyasar kelompok masyarakat seperti kelompok tani, dan pemuda desa turut mendorong peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat. Sinergi antara inovasi digital dan pemanfaatan potensi lokal menjadi kunci keberhasilan dalam mengurangi ketimpangan sosial serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan literasi digital dan keberlanjutan program pemberdayaan agar dampak yang dihasilkan lebih merata dan berkelanjutan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, dengan fokus khusus pada studi kasus penganggaran. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu observasi langsung terhadap proses penganggaran yang berlangsung di Pemerintah Kota Tasikmalaya dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dalam konteks penganggaran di Pemerintah Kota Tasikmalaya dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berinteraksi. Faktor-faktor internal yang signifikan meliputi kejelasan tujuan kebijakan yang ditetapkan, ketersediaan dan alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi, karakteristik agen pelaksana kebijakan seperti kompetensi dan komitmen, disposisi atau kecenderungan sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas, serta efektivitas komunikasi baik di dalam organisasi maupun antar berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, faktor lingkungan eksternal juga memainkan peran penting, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan politik yang dapat memengaruhi jalannya implementasi kebijakan. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor internal organisasi pelaksana dan kondisi lingkungan eksternal yang melingkupinya. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas Penggunaan Dana Desa.
IMPLEMENTASI DIGITAL GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN SARANA OLAHRAGA (STUDI KASUS APLIKASI TANGERANG LIVE)
Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan tata kelola digital dalam upaya meningkatkan layanan perizinan sarana olahraga melalui fitur Timsport pada aplikasi Tangerang LIVE di Kota Tangerang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Landasan teorinya adalah konsep digital governance yang dikemukakan Lisa Welchman (2015), mencakup tiga indikator utama: strategi digital, kebijakan digital, serta standar digital. Hasil penelitian mengungkapkan meskipun fitur Timsport telah memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan secara online, masih dijumpai beberapa kendala dalam implementasinya. Hambatan tersebut meliputi belum adanya regulasi yang mendukung, kendala teknis seperti keterlambatan pembaruan status pembayaran, dan tidak adanya menu event pada fitur timsport. Selain itu belum tersediannya sistem evaluasi dan umpan balik yang terintegrasi turut menjadi penghambat efektivitas layanan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kebiajakan digital, peningkatan kapasitas teknis, dan litersi digital Masyarakat. Penelitian ini merekomandasikan perlunya perbaikan menyeluruh agar layanan digital seperti timsport dapat berjalan lebih optimal dan menjadi model pelayanan publik berbasis teknologi yang berkelanjutan. Kata Kunci : Digital Governance; Pelayanan Publik; Timsport; Tangerang LIVE; Smart City.
KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA SURABAYA DALAM PENDISITRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA SURABAYA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya dalam pengawasan pendistribusian logistik Pemilu Serentak 2024. Meskipun Bawaslu telah melakukan sejumlah langkah seperti pemetaan TPS rawan, rapat koordinasi, dan monitoring logistik, masih terjadi insiden tertukarnya surat suara yang mengakibatkan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori kinerja Robbins yang mencakup lima indikator: kualitas kerja, kuantitas, efektivitas, ketepatan waktu, dan kemandirian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antara Bawaslu dan KPU, terbatasnya akses pengawasan terhadap gudang logistik, serta kurangnya pengawasan partisipatif menjadi faktor utama terjadinya kesalahan distribusi. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan kerja sama lintas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, serta sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel guna menjamin integritas pemilu di masa depan.
PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA, BUDAYA ORGANISASI, DAN KEBIJAKAN PEMASYARAKATAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI KELAS IIA KEMBANG KUNING NUSAKAMBANGAN
Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan di Lapas Kelas IIA Kembang Kuning Nusakambangan. Faktor-faktor tersebut meliputi sumber daya yang tersedia, budaya organisasi yang berkembang di lapas, dan kebijakan masyarakat yang diterapkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian survei. Populasi penelitian ini adalah Pegawai Lapas Kelas IIA Kembang Kuning Nusakambangan, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 65 responden. Analisis data diperoleh dengan menggunakan Uji Asumsi Klasik, Regresi Linear Berganda, Uji Koefisien Korelasi, Uji F (Uji Simultan), dan Uji T (Uji Parsial). Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas yaitu kualitas sumber daya, budaya organisasi, dan kebijakan masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan. Hasil uji koefisien korelasi menunjukkan bahwa kualitas sumber daya, budaya organisasi, dan kebijakan masyarakat memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap kualitas pelayanan. Sementara itu, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R² sebesar 91,4%, kualitas pelayanan di Lapas Kelas IIA Kembang Kuning Nusakambangan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya, budaya organisasi, dan kebijakan pemasyarakatan. Sementara itu, sisanya (8,6%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.
STUDI MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI TERHADAP PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PELAYANAN INFORMASI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA TANGERANG
Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan kecerdasan buatan dalam mendukung pelayanan informasi melalui pendekatan Technology Acceptance Model pada fitur Tanya Sobat AI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi kondisi penggunaan fitur Tanya Sobat AI saat ini, menemukan faktor hambatan yang terjadi, serta menilai upaya perbaikan yang telah di lakukan. Permasalahan utama yaitu rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan pengembangan teknologi, dan infrastruktur yang kurang memadai menyebabkan optimalisasi layanan belum tercapai. Metode penelitian menggunakan kualitatif secara deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur Tanya Sobat AI memberikan kemudahan dalam mengakses informasi kependudukan secara cepat, fleksibel, dan efisien. Namun, dalam penerapannya masih terdapat kendala seperti masyarakat kurang mengetahui adanya sistem layanan fitur Tanya Sobat AI, sistem yang belum sepenuhnya responsif, dan keterbatasan anggaran. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan fitur Tanya Sobat AI berdasarkan analisa teori TAM terdapat dua indikator yang sudah berjalan optimal yaitu attitude towards behavior dan behavior intenttion to use, sedangkan pada ketiga indikator lainnya seperti perceived usefulness, perceived ease of use dan actual use belum berjalan optimal. Kata Kunci : kecerdasan buatan, pelayanan informasi, Tanya Sobat AI, teknologi digital, Technology Acceptance Model
PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK DALAM TEORI DAN PRAKTEK
Paradigma administrasi negara/publik telah mengalami evolusi dari paradigma klasik, Old Public Administration (OPA) ke New Public Management (NPM), New Public Service (NPS), Good Governance (GG) sampai dengan Sound Governance (SG). Namun demikian paradigma old public administration masih banyak di terapkan dalam praktek pemerintahan saat ini. Kajian ini bertujuan sebagai kerangka berpikir untuk memahami peran pemerintah, hubungannya dengan masyarakat, dan cara terbaik dalam mengelola sumber daya publik. Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah saat ini sedang berupaya menerapkan berbagai prinsip dari paradigma administrasi publik, terlihat dari reformasi birokrasi, penggunaan sistem elektronik untuk pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan serta pengawasan kinerja. Meskipun demikian, penerapan ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti perubahan budaya kerja, keterbatasan sumber daya dan teknologi, serta koordinasi antarorganisasi.
KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA : TINJAUAN TERHADAP DINAMIKA, TANTANGAN, DAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS
Masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, seperti dominasi besar sektor informal dan lemahnya posisi tawar serikat pekerja. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah sebagai aktor utama dalam sistem ketenagakerjaan. Penelitian ini menganalisis dinamika ketenagakerjaan dan pola hubungan industrial di Indonesia melalui studi literatur, dengan mengkaji berbagai sumber akademik, regulasi, dan laporan institusional terkait. Hasilnya menunjukkan meski regulasi sudah berkembang, pelaksanaan dan efektivitasnya masih terkendala. Hubungan industrial di Indonesia cenderung tidak seimbang, terutama di sektor informal. Penguatan kerja sama tripartit, penegakan hukum ketenagakerjaan, dan promosi pekerjaan layak menjadi strategi kunci untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan harmonis. Kajian ini memberikan wawasan penting serta rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki pengelolaan ketenagakerjaan secara berkelanjutan. Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial, Hukum Ketenagakerjaan, Tripartit, Konflik Industrial
ANALISIS FAKTOR PENENTUAN WAKTU DALAM PENDATAAN KELUARGA MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI KELUARAGA ( SIGA) DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIAMIS
Analisis faktor penentuan waktu dalam pendataan keluarga melalui aplikasi sistem informasi keluaraga ( SIGA) DI DINAS Pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten ciamis. Fokus utama penelitian adalah bagaimana ketepatan waktu berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan pendataan keluarga menggunakan aplikasi SIGA. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan operator di lima kecamatan, ditemukan bahwa meskipun pendataan telah dilakukan secara rutin dan terjadwal, masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas waktu, seperti gangguan teknis pada sistem, jaringan yang tidak stabil, serta keterbatasan perangkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling terhadap enam orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor eksternal dan internal menjadi penghambat dalam penentuan waktu yang tepat, yang berdampak pada efektivitas pendataan. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur, pelatihan teknis, serta penguatan koordinasi menjadi kunci dalam mengoptimalkan pemanfaatan waktu dalam pendataan keluarga melalui SIGA. Kata Kunci : Penentuan Waktu ; Efektivitas ; Aplikasi SIGA ; Pendataan Keluarga.
DIGITAL GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA VUCA: EVALUASI KESIAPAN DAN TANTANGAN DAERAH PEMEKARAN BARU DI INDONESIA
Era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) telah mengubah lanskap tata kelola pemerintahan, menuntut kapasitas adaptasi dan inovasi yang lebih tinggi, khususnya di daerah otonomi baru (DOB) yang menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan evaluasi implementasi digital governance dalam memperkuat kinerja pemerintahan DOB, sekaligus mengidentifikasi strategi kebijakan publik yang responsif terhadap dinamika ketidakpastian. Menggunakan pendekatan mixed methods, penelitian ini menggabungkan survei kuantitatif terhadap 250 responden aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat daerah, serta wawancara mendalam dengan 20 pemangku kepentingan kunci di tiga DOB di Indonesia bagian timur. Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menguji hubungan antara kapasitas digital, kualitas layanan publik, dan kepercayaan masyarakat, serta analisis tematik untuk mengidentifikasi pola narasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi digital governance berpengaruh signifikan terhadap efisiensi layanan dan transparansi, namun efektivitasnya terhambat oleh rendahnya literasi digital, ketimpangan infrastruktur TIK, dan resistensi birokrasi. Analisis kualitatif mengungkap perlunya model tata kelola adaptif berbasis kolaborasi multiaktor, serta kebijakan yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur digital dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Temuan ini memperkuat urgensi reformulasi strategi kebijakan publik di DOB untuk mengatasi risiko era VUCA melalui inovasi tata kelola yang inklusif, responsif, dan berbasis teknologi. Studi ini memberikan kontribusi pada literatur kebijakan publik dan tata kelola digital di negara berkembang, serta menawarkan implikasi praktis bagi perumus kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Kata kunci: Daerah Otonomi Baru, Era VUCA, Digital Governance, Kebijakan Publik, Reformulasi Strategi