ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Mujiono Mujiono

Abstract


Penelitian ini menganalisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 4 Banjar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, obsevasi dan studi dokumen. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa narasumber diantaranya : Kepala Sekolah dan Bendahara BOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya kesesuain aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada sekolah, Dinas Pendidikan Kota Banjar dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan pemerintah atau petunjuk teknis dalam pengelolaanya sehingga tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 4 Banjar. Ada saling keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dapat mendorong peningkatan akuntabilitas Pengelolaan dana BOS. Sedangkan akuntabilitas public akan sulit terlaksana tanpa adanya transparansi.

References


Andrianto, Nico. 2007. Transparansi dan Akuntabilitas publik melalui e-government. Universitas Michigan: Penerbit Bayumedia

Arikunto, Suharsimi, 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta

Departemen Pendidikan Nasional, 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdiknas

Dwiyanto, Agus, 2014. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press

Halim, A. dan Damayanti, T. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit STIM YKPN Yogyakarta

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 201. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban BOS untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2016, Jakarta: Kemendikbud

Krina, L. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. (online)(Diakses 8 Februari 2017) tersedia di http://mfile.narotama.ac.id/files/Zakki%20Falani/Magang%20PDF/good%20governance.pdf

Minarti sri, 2011. Manajemen Sekolah (Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri), Yogyakarta : Ar-Ruzz Media

Nasution, 2008. Metode Penelitian Hukum, hal 174. Mandar Maju, Bandung

Permana. Ivan 2012. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas pada Pemerintah Kota Bandung. Skripsi. Bandung. Universitas Komputer Indonesia.

Peraturan Pemerintah, 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008.Tentang Pendanaan Pendidikan. Jakarta

Pramusinto, Dr. Agus dan Kumorotomo, Dr. Wahyudi, 2009. Governance Reform di Indonesia. Penerbit Gava Media

Ristya Dwi Anggraini.2013, Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. (online)(Diakses 21 Februari 2017) tersedia di http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp376191b3fefull.pdf

Setyawan, M. Hidayat Dwi. 2015. Pengaruh Prinsip Keadilan, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah (Persepsi GuruSMP N 3 Mertoyudan Magelang. Skripsi.UNNES. Semarang

Sugiyono. 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D;Penerbit CV Alfabeta, Bandung

Sulistoni, G., 2003, Fiqh korupsi: Amanah Vs Kekuasaan, SOMASI, NusaTenggara Barat.

Soerjono Soekanto, 2001. Pengantar Penelitian Hukum: hal. 32

Sri Minarti, Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 224

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999. Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Jakarta




DOI: http://dx.doi.org/10.2827/jeim.v4i2.1160

DOI (PDF (Bahasa Indonesia)): http://dx.doi.org/10.2827/jeim.v4i2.1160.g1055

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Add comment

Bookmark and Share




Ekonologi indexed by:
_________________________________________________________________________________________________

Jurnal Ekonologi Ilmu Manajemen

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis
Jln. RE. Martadinata No. 150 Baregbeg Ciamis Jawa Barat - Indonesia
Telp/Fax: 0265-772060 e-mail: jurnalekonologi@unigal.a.c.id; web: http://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ekonologi
ISSN 2355-6099 (Print) : ISSN 2620-6188 (Online)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.