IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA SITUS ASTANA GEDE KAWALI OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN CIAMIS

Sari

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sarana dan parasarana penunjang pengembangan wisata, kurangnya persamaan persepsi diantara implementor serta masih kurangnya hubungan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 1)  Bagaimanaimplementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis ? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata situs Astana Gede Kawali yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis ? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis guna mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Informan penelitian ini sebanyak 6 orang informan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pendapat informan yang menyatakan lebih dari setengah indikator kerja yang diajukan oleh peneliti belum berjalan dengan baik. Adanya hambatan-hambatan yang dirasakan seperti kesibukan masing-masing instansi dengan program kebijakannya, keterbatasan pemahaman masyarakat dalam  sosialisasi, SDM belum cekatan, keterbatasan jumlah serta kompetensi pegawai, kurang kuatnya will pimpinan, keterbatasan anggaran, terdapatnya egosentris diantara para pelaksana kebijakan, belum adanya regulasi insentif untuk non PNS, sulit mengaplikasikan tugas sesuai SOP ke masyarakat, adanya perbedaan kepentingan, belum ada tata kelola SDM yang sesuai dengan bidangnya. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan seperti sharing dengan instansi-instansi terkait, melakukan sosialisasi, memperkuat komunikasi, mengadakan rekruitmen dan pembinaan pegawai, melakukan koordinasai, kerjasama dalam program instansi lain, membuat skala prioritas, menginput kebutuhan pegawai, memberikan informasi yang jelas ke masyarakat, menjalankan tugas sesuai dengan Undang-undang, mengajukan tata kelola SDM ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah).