PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BAGI PEGAWAI DI BAGIAN KEUANGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) KABUPATEN PANGANDARAN

Lia Aprilia

Sari


Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai  di bagian Keuangan  Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan  dengan baik. Hal tersebut dikarenakan penyusunan laporan keuangan kurang memperhatikan kualifikasi peserta, penyusunan laporan keuangan kurang rutin dilakukan dan pelaksanaan diklat teknis penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah :   Bagaimanakah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai?; Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai?; Bagaimanakah upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Informan sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara dan observasi) dan dokumentasi. Penulis mengunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan dengan melakukan analisis secara deskriptif.  Berdasarkan hasil penelitian bahwa:  Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam mengikutsertakan pegawai kurang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan pegawai dan dalam penyampaian materi diklat kurang memotivasi peserta pelatihan, selain itu seringnya melakukan pemadatan materi sehingga waktu pelatihan terlalu singkat.  Adanya hambatan-hambatan yang antara lain keterbatasan anggaran yang dimiliki sehingga tidak semua pegawai diikutsertakan dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang antara lain menyiapkan anggaran yang memadai sehingga semua pegawai diikutsertakan dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Kata Kunci :  Pendidikan, Pelatihan, Penyusunan Laporan Keuangan.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Ambar. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Graha Ilmu.

Hasibuan, Malayu. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi. Aksara.

Mangkunegara. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Nasution.2010. Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara

Noe, Raymond A., et. al. 2010.Human Resource Management, Gaining Competitive Advantage 3rd Edition.McGraw-Hill.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Priansa, Donni Juni. 2012. Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan Aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS),




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v6i4.3094

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

DINAMIKA

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Galuh

email: dinamika@unigal.ac.id

ISSN: 2356-2269
eISSN
: 2614-2945

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Created by Admin