PENGANGGARAN DANA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF AKUNTABILITAS LEGAL

Tengku Imam Syarifuddin, Budiman Budiman, Suswanta Suswanta

Sari

Penelitian ini membahas tentang penganggaran dana pendidikan dan kesehatan dalam perspektif akuntabilitas legal di Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan menanalisis laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2017. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul belum bisa melaksanakan akuntabilitas legal pada alokasi anggaran pendidikan. Akan tetapi dalam alokasi anggaran kesehatan Pemerintah Kabupaten Bantul sudah mampu melaksanakan dengan baik. Selain itu penulis juga beranggapan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Mendagri hanya bersifat formalitas dalam rangka menitipkan kepentingan pusat kepada daerah. Penulis merekomendasikan dalam penganggaran dana pendidikan dan kesehatan harus proporsionis dan seimbang agar tercapainya tujuan serta akuntabilitas di Kabupaten Bantul.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2018). Indonesian Local Government ’ s Accountability and Performance : T he Isomorphism Institutional Perspective, 19(1), 1–11. https://doi.org/10.18196/jai.190187

Arif Fakhrulloh, Z. (2005). Penegakan hukum sebagai peluang menciptakan keadilan. Jurisprudence, 2(1), 22–34.

Azizal, M., Aziz, A., Rahman, H. A., Alam, M., & Said, J. (2015). Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System , Internal Control System and Leadership Practices : A Review Study. Procedia Economics and Finance, 28(April), 163–169. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01096-5

Baharuddin. (2015). Akuntabilitas Pelayanan Publik: Studi Kasus Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan di Kota Makassar. Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 31(2).

Brown, D. C. G. (2013). Accountability in a collectivized environment : From Glassco to, 56(1), 47–69.

Christensen, T. (2014). Performance and Accountability — A Theoretical Discussion and an Empirical Assessment Performance and Accountability — A Theoretical Discussion and an Empirical Assessment, (June). https://doi.org/10.1007/s11115-013-0267-2

Darwanis, & Chairunnisa, S. (2013). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 6(2).

Dewi, I. G. A. A. K. S. (n.d.). AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) (Studi Kasus: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal dan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar). Jurnal Administrasi Negara.

Dillard, J. (2015). An Ethic of Accountability. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S1574-0765(08)13001-1

Dwiyanto, Agus. (2006). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia.Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Univeritas Gadjah Mada. Yogjakarta.

Elahi, K. Q. (2009). UNDP on good governance, 36(12), 1167–1180. https://doi.org/10.1108/03068290910996981

Hasanah, S. U. (2011). Kebijakan Pemerintah Kota Pontiank Dalam Hal Penganggaran Dana Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional. 99 Jurnal Edukasi, 8(1), 97–121.

International Federation of Accountant. (2001). A Governing Body Perspective International Public Sector Study.

Jabbra, J.G.and Dwivedi O.P (1989). Public Service Accountability; A Comparative Perspective. Kumarian Press, Inc.

Jamaliah Md, S., & Mahmudul, A. (2015). Public Accountability System: Empirical Assessment of Public Sector of Malaysia, (February). https://doi.org/10.3923/ajsr.2015.225.236

Kohotami. (2017). The Concept of Accountability in Good Governance. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 163(Icodag), 30–33. https://doi.org/https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.6

Kumorotomo, W. (2011). Akuntabilitas Anggaran Publik: Isu Politik, Prioritas Belanja, dan SILPA dalam Alokasi APBD di Beberapa Daerah. Journal JIANMaP, 1(1), 1–22.

Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

LAN RI. (2015). “AKUNTABILITAS” Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III.

Lengkong, S. M. K., Rotinsulu, D. C., & Walewangko, E. N. (2019). Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bitung. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 19(2), 1–20. https://doi.org/10.35794/jpekd.15783.19.2.2017

Lindquist, E. A., & Huse, I. (2017). Accountability and monitoring government in the digital era : Promise , realism and research for digital-era governance, 60(4), 627–656. https://doi.org/10.1111/capa.12243

Malena,Carmen, et al. 2004. Social Accountability: An Introduction to the Concept and Emerging Practice. Social Development Papers; Participation and Civil Engagement Paper No.76 December 2004.

Mirzaqon, A., & Purwoko, B. (2015). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing, 1–8.

Model, G. (2012). Public sector governance and accountability. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2012.11.005

Monfardini, P. (2010). Accountability in the new public sector : a comparative case study. International Journal of Public Sector Management, 23(7). https://doi.org/10.1108/09513551011078897

Nethonzhe, T., & Shikha, V.-D. (2017). The Role Of Organisational Ethics Management Within The South African Public Service. Journal, International Business, OF Studies, Management, 9(2), 137–150.

Novatiani, A., Kusumah, R. W. R., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, 10(1), 51–61.

Peters, B. G. (2014). Oxford Handbooks Online Accountability in Public Administration, (September 2018), 1–19. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199641253.013.0032

Putra, D. (2013). Langkah – langkah taktis pengembangan E-Government untuk Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kabupaten Pringsewu (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 1(1), 1–26.

Riantiarno, R., & Azlina, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pekbis Jurnal, 3(3), 560–568.

Said, J., & Alam, M. (2015). ASSESSMENT OF ACCOUNTABILITY PRACTICES IN THE PUBLIC SECTOR IN MALAYSIA, 13(1), 167–184.

Shika, V.-D., & Aktan, C. C. (2017). Progression From Ideal State To Good Governance An Introductory Overview. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES, 9(1), 29–49.

Soemardi, B. W. (2013). Alternative Performance Measurement for Road Management Agencies Using Data Envelopment Analysis Method, 20(3), 161–172.

Sofyani, H., & Akbar, R. (2013). HUBUNGAN FAKTOR INTERNAL INSTITUSI DAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP ). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 10(2), 184–205.

Supriyadi. (2016). Community Of Practitioners : Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan. Lentera Pustaka, 2(2), 83–93.

Warner, L. M. (2017). Ethics in Public Service, 1–5. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5

Wijaya, A.F. (2007). “Akuntabilitas Aparatur Pemda dalam Era Good Governance dan Otonomi Daerah.” Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol VIII No.2. Maret- Agustus 2007: 537-552. FIA Universitas Brawijaya. Malang.

Wulandari, C., Kartono, D. T., Haryanti, R. H., & Hughes, R. (2003). “ AKUNTABILITAS SOSIAL PADA PEMERINTAHAN LOKAL ” ( Studi Terbentuknya Akuntabilitas Sosial Masyarakat Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu ), 1–15.

Yulindaningtyas, D. (2015). KUALITAS PELAYANAN KEPENDUDUKAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT, 4(2), 418–425.

Dokumen

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendididikan Nasional

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2014

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2015

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2016

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2017

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.