ANALISIS EFEKTIVITAS PEMOTONGAN PAJAK DALAM SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA BIDANG PERBENDAHARAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

Sri Muliana, Cut Asmaul Husna

Sari


Penelitian ini  dilatarbelakangi dalam tugas Perbendaharaan daerah   salah satu nya yaitu melakukan pemotongan dalam surat perintah pencairan dana (SP2D). jika pemotongan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan maka dapat menganggu pengeluaran dan pendapatan retribusi pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bidang perbendaharan Daerah melakukan tugas nya dengan efektif dalam melakukan pemotongan pajak dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskritif. dimana peneliti menguraikan data angka pemotongan yang ada dalam SP2D serta melakukan Observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian bahwa dalam pemotongan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah mengacu pada peraturan yang telah ditentukan dan pemotongan tersebut sudah di lakukan dengan efektif yang dilakukan pada bidang perbendaharaan. Dimana sasaran dan tujuan yang telah ditentukan oleh peraturan DJP sudah dilakukan dengan baik oleh pihak perbendahaaran daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat. Kata Kunci : Efektifitas, Pemotongan Pajak, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Astuti, E. P. (2019). Bab II Kajian Teori Efektifitas. 20–52.

Cheisviyanny, C. (n.d.). No Title. 1.

Ding, D. (2014). Efektivitas Pelakasanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Jurnal Ilmu Pemerintah, 2(2), 1–10.

Hunta, A. A., Tinangon, J. J., Walandouw, S. K., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2021). Pencairan Dana ( Sp2d ) Pada Dinas Koperasi Kota Bitung System Evaluation And Procedure For Issuance Of Fund Disbursement Order Jurnal Emba Vol . 9 No . 3 Juli 2021 , Hal . 1245 - 1256. 9(3), 1245–1256.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pmk.03/2021 Tentang Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, Dan Voucer. 2.

Mutmainah, A. A., Akib, H., & Jamaluddin. (2019). Efektivitas pengelolaan arsip surat perintah pencairan dana (SP2D) pada bidang perbendaharaanba dan pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal FIS UNM. http://eprints.unm.ac.id/13259/

Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 1–445.

Priansa, D. J., & Garnida, A. (2018). Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional. 53(9), 1689–1699.

Suheri, edi. (2012). UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Poliklinik UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota, 1(3), 82–91.

Syahir, AhmadJainuri, M. (2016). Pembelajaran Konvensional. Matedukasia, III(2), 25–30. https://www.academia.edu/6942550/Pembelajaran_Konvensional. (2017). Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka. Convention Center Di Kota Tegal, 4(80), 4.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. 124. https://doi.org/10.1038/132817a0

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat. Rincian pemotongan pajak dalam surat perintah pencairan dana (SP2D) tahun anggaran 2021




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/dak.v9i3.8521

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

DINAMIKA

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Galuh

email: dinamika@unigal.ac.id

ISSN: 2356-2269
eISSN: 2614-2945

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Created by Admin