IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD PUSKESMAS DI KABUPATEN GARUT

Inge Andriani Heriawan, Budi Hartono, Samingan Samingan

Sari


Latar Belakang Penelitian meneliti fenomena implementasi kebijakan BLUD Puskesmas tentang mekanisme pengangkatan pegawai BLUD di Kabupaten Garut. Dengan fleksibilitas BLUD dapat menjadi solusi bagi Puskesmas, namun disisi lain terjadi permasalahan yang menghambat implementasi kebijakan BLUD. Tujuan memperoleh data dari informan yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan BLUD tentang mekanisme pengangkatan pegawai BLUD di Puskesmas Sekabupaten Garut. Metode penelitian kualitatif deskripsi. Dilakukan terhadap 7 informan. Analisis data menggunakan teori dari Milles dan Huberman, analisis situasi menggunakan analisis SWOT. Hasil, implementasi kebijakan BLUD tentang mekanisme pengangkatan pegawai BLUD di Kabupaten Garut dalam kondisi di kuadran 3 (mendukung strategi berbalik).  Dari empat aspek yaitu komunikasi belum efektif, sumber daya belum optimal, sikap dan komitmen berbeda-beda dari pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi tidak optimal sehingga terjadi fragmentasi. Namun memiliki potensi yang kuat atas pengaruh dari luar terutama kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah. Berdasarkan matrik IE, berada dalam sel II, yaitu kondisi tumbuh dan berkembang. Kesimpulan proses komunikasi dalam implementasi kebijakan BLUD belum efektif, adanya kesenjangan antara rencana kebutuhan dan kondisi faktual di Puskesmas, sikap pelaksana kebijakan beragam dan adanya pertentangan regulasi menyebabkan struktur birokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada beberapa upaya yang sudah dilaksanakan. Situasi dalam kondisi tumbuh dan berkembang, dengan strategi minimalisis kelemahan dan memaksimalkan peluang

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Anggara, Sahya, Kebijakan Publik (Bandung Pustaka Setia, 2018)

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek (Cwt.15, Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

Ayuningtyas. Manajemen Strategi Organisasi Pelayanan Kesehatan. Raja Grafindo Persada. (2020)

Dinas Kesehatan. 2021. “RENTRA PERUBAHAN DINKES 2019-2024.”

Garut, Bupati. 2020. “Keputusan Bupati Garut Nomor 440/Kep.703-DINKES/2020 Tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja Dan Kemampuan Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.”

Garut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten. 2022. Profil Daerah.

Https://Blud.Co.Id/Wp/Pengelolaan-Keuangan-Blud-Di-Kabupaten-Garut/’

‘Https://Kbbi.Web.Id/Puskesmas’

Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik, Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025. Https://Www.Who.Int/Workforcealliance/Countries/Indonesia_hrhplan_2011_2025.Pdf (Diakses Pada 10 Maret 2022), 2011

Iskandar, Jusman, Bunga Rampai Administrasi Negara (Bandung: Puspaga, 2019)

———, Metodologi Penelitian Administrasi (Bandung: Puspaga, 2019)

Jaya, I Made Mertha, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (Yogyakarta: Quadran, 2020)

Kurniawati, Dewi, Evaluasi Implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Unit Kerja Puskesmas (Studi Pada Puskesmas Di Wilayah Kota Kediri). Tesis (Tidak Diterbitkan). Magister Kesehatan, Program Studi Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan, Universitas Airlan, 2020

Kesehatan, Menteri. 2019. “Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019.” (2):1–9.

MENPAN RI. 2022. “SE MENPAN RI Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 Tentang Status Kepegawaian Di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat Dan Daerah.”

Mulyadi, Deddy. 2018. Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.

Moelong, Lexy J, No TitleMetode Penelitian Kualitatif. Bandung, 2019

Mulyadi, Deddy, Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, 2018

M Djunaidi Ghony, Sri Wahyuni, Fauzan Almanshur, Analisis Dan Interprestasi Data Penelitian Kualitatif. Bandung: Refika Aditama, 2020

Mansyur., Ghony M Djuanaedi dan Fauzan Al, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012)

Nugroho, R, ). Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar., 2015)

Negeri, Menteri Dalam. 2018. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.”

Pemerintah Kab.Garut. 2020. “Peratiran Bupati Garut Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.”

Pemerintah Republik Indonesia. 2014. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.”

Pemerintah Republik Indonesia. 2018. “Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja):1–64.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Peraturan Bupati Garut Nomor 247 tahun 2021 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

Peraturan Bupati Garut Nomor 243 tahun 2021 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Peraturan Bupati Garut Nomor 72 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut

Sarosa. Analisis Data Penelitain Kualitatif. PT Kanisius. (2021)

Silalahi, Uelber, Metode Penelitian Sosial. Cetakan Ke-3, (Bandung: Refika Aditama, 2012)

Sugiana, Iyan, Implentasi Kebijakan BLUD Di UPTD Pelayanan Kesehatan Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Tesis (Tidak Diterbitkan). Program Studi Magister Ilmu Administrasi Kebijakan Publik, Universitas Pasundan, 2018

Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dan Metode R&D (Bandung : Alfabeta., 2016)

Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 440/KEP.703-DINKES/2020 Tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja Dan Kemampuan Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat

Turiman, Ratna Meisa Dai, Deasy Sylvia Sari, Implementasi Kebijakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Di Puskesmas Katapang Di Kabupaten Bandung, 2021

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Winarno, Budi, Kebijakan Publik Edisi Terbaru, (Yogyakarta: CAPS, 2012)




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/dak.v9i3.9008

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

DINAMIKA

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Galuh

email: dinamika@unigal.ac.id

ISSN: 2356-2269
eISSN
: 2614-2945

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Created by Admin