Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
https://jurnal.unigal.ac.id/moderat
<strong>MODERAT: <strong>Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan </strong></strong>merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: <a href="http://u.lipi.go.id/1422150320" target="_blank">2442-3777 </a> dan e-ISSN: <a href="http://u.lipi.go.id/1531348571" target="_blank">2622-691X</a>.Universitas Galuh Ciamisid-IDModerat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan2442-3777MODAL SOSIAL PARABELA DALAM MENDUKUNG KEMENANGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON PASCA ORDE BARU
https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3792
<p><em>Artikel ini membahas mengenai modal sosial yang dimiliki oleh parabela sebagai tokoh adat yang memiliki peran sentral masyarakat Kabupaten Buton sehingga mempengaruhi kemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian Kualitatif dengan Metode studi kasus, data penelitian ini ini berasal dari wawancara dan observasi lapangan untuk memperkuat hasil kesimpulan. Kepercayaan masyarakat kepada parabela yang sangat besar menentukan keputusan masyarakat akan suatu pilihan, pilihan parabela secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk melakakukan pilihan yang sama dengan parabela. Begitupun dengan norma-norma yang menjadikan parabela sebagai tokoh yang paling dihormati dalam lingkup masyarkat buton sebagi tokoh yang besar dalam masyarkat parabela juga memiliki sistem pemerintahan adat yang sudah berlangsung sejak dahulu kala yang dinamakan perangkat adat kadhie dimana parabela sebagai pemimpinnya, jaringan ini akan memperkuat posisi parabela dalam menjalankan segala tugas-tugasnya. Hasilnya adalah modal sosial yang dimiliki oleh parabela mempengaruhi kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati.</em></p>Ali - AkbarRidho Al-Hamdi
##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2020-11-302020-11-306466668210.25157/moderat.v6i4.3792TINJAUAN HISTORIS TENTANG PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/4546
<em>Pada saat diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Negara Republik Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Baru pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mensahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada periode pertama berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949), dalam pelaksanaannya terjadi beberapa penyimpangan. Begitupun halnya pada periode kedua berlakunya UUD 1945 ( 5 Juli 1959 s.d. sekarang) juga masih pula terjadi beberapa penyimpangan atas ketentuan-ketentuan UUD 1945. Hal itu dikarenakan kondisi dalam negara yang masih belum stabil, baik kondisi politik, ekonomi maupun keamanan. Di samping itu juga mengingat keadaan UUD 1945 pada waktu itu masih memiliki kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan, dimana beberapa ketentuan UUD 1945 masih ada yang tidak sesuai dengan perubahan atau perkembangan jaman, baik dalam tingkat nasional maupun global, serta juga karena ada hal-hal yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang belum diatur dalam UUD 1945. Untuk mencegah terulangnya kembali penyimpangan-penyimpangan itu, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara dilakukannya amandemen UUD 1945, yang sampai dengan saat ini telah dilakukan 4 (empat) kali amandemen UUD 1945, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, serta 2002</em>Cecep Cahya Supena
##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2020-11-302020-11-306468369810.25157/moderat.v6i4.4546PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KABUPATEN KARAWANG
https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3719
<em>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah yang bernilai strategis untuk membangun Daerah, namun masih memerlukan peningkatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelolanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan pemanfaatan teknologi informasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, analisis data kualitatif dengan teknik pengumpula data wawancara, observasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat membayar PBB, standar operasional sudah cukup baik, sinergi antar organisasi pengelola pajak cukup baik, insentif pemungutan petugas cukup baik, Bapenda masih memerlukan pegawai yang memiliki kemampuan audit pajak berbasis Teknologi dan sarana prasarana sudah mendukung pelayanan dan sudah mulai mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan online berkerjasama dengan Bumdes, Bank BJB, BRI dan Minimarket.</em>Momon PermanaMaulana Rifa’iEvi Priyanti
##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2020-11-302020-11-306469971310.25157/moderat.v6i4.3719STRATEGI UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA SUKABUMI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3601
<p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang diterapkan UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah serta mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Penelitian ini menggunakan tiga indikator, yaitu faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan; faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman; strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif terhadap satuan analisis yang terdiri dari pihak-pihak terkait dalam penerimaan pajak daerah (PBB-P2 dan BPHTB) yaitu UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi, Kecamatan Warudoyong, Bank BJB Cabang Sukabumi, dan Wajib Pajak. . Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Sukabumi dipengaruhi oleh faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Berdasarkan analisis SWOT, UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi berada pada kuadran I yang memiliki alternatif strategi yang tepat yaitu dengan menggunakan strategi SO dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah (PBB-P2 dan BPHTB) di Kota Sukabumi, seperti (1) Melakukan sistem pembayaran BPHTB secara online untuk memaksimalkan potensi; (2) Meningkatkan kerjasama dengan KPP Pratama, BPN Kota Sukabumi, Kantor Lelang Nasional, Notaris / Kantor Akta Tanah, Bank BJB Cabang Sukabumi, Bupati, Camat, dan Masyarakat (Wajib Pajak); (3) Optimalisasi penerimaan dengan Intentifikasi dan Perluasan yang terukur, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor PBB-P2 dan BPHTB; (4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi melalui pelatihan agar fungsi pelayanan senantiasa meningkat; dan (5) Meningkatkan pelayanan di setiap kabupaten dan kecamatan di Kota Sukabumi untuk memaksimalkan program PTSL.</em></p>Muhammad Renaldi Emo PutraIke RachmawatiAndi Mulyadi
##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2020-11-302020-11-3064714727STRATEGI COMMUNITY ENGAGEMENT DALAM PROGRAM GEMA MADANI SIMPATI (GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI, BERDAYA SAING DAN INOVATIF) DI KOTA TASIKMALAYA
https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3771
<p><em><span lang="EN-US">Program Gema Madani Simpati merupakan sebuah program pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya.Keberhasilan program ini ikut ditentukan oleh sejauhmana masyarakat dapat terlibat untuk membangun daerahnya. Maka dari itu, mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan menjadi sebuah tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pelibatan masyarakat dalam program Gema Madani Simpati. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunju</span><span>k</span><span lang="EN-US">kan bahwa keberhasilan program Gema Madani Simpati didukung oleh tiga strategi dalam proses komunikasi antar aktor yang terlibat, yaitu melalui pertukaran informasi, konsultasi, dan dibukanya ruang bagi partisipasi aktif masyarakat</span></em></p>Endah Mustika RamdaniLidia MaasirRike Anggun Artisa
##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2020-11-302020-11-3064728743IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KOTA SUKABUMI
https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3760
<p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Sukabumi Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan enam indikator yaitu (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) hubungan antar organisasi, ( 4)) karakteristik pelaku pelaksana, (5) kondisi sosial, politik, dan ekonomi, dan (6) disposisi pelaksana. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan unit analisis pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Sukabumi Tahun 2019 yaitu Dinas PUPRPKPP Kota Sukabumi, Tim Teknis Perumahan, Pembina asisten, dan masyarakat penerima bantuan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Grandtheory dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan.Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh informasi bahwa untuk melihat Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Langkat dapat dilihat melalui variabel berikut: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) komunikasi antar organisasi, dan (4) kondisi sosial, politik dan ekonomi.</em></p>Andi Mulyadi
##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2020-11-302020-11-3064744754IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3764
<p><em>Meningkatnya pembangunan dan jumlah penduduk dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap wilayah perkotaan di Indonesia. Termasuk akan kebutuhan ruang terbuka hijau yang keberadaannya mulai berkurang. Kabupaten Karawang sendiri saat ini telah banyak melakukan pembangunan di kawasan perkotaan, yang dimana hal tersebut mengancam ketersediaan ruang terbuka hijau yang saat ini keberadaannya hanya 10% namun berdasarkan Undang – Undang </em><em>No. 26 Tahun 2007 </em><em>menegaskan bahwa setiap kota harus memiliki ruang terbuka hijau minimal 30% dari jumlah luas wilayah kotanya. Untuk memenuhi persentase tersebut maka dalam proses implementasi kebijakan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karawang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.</em><em> Dengan menggunakan metode penelitian </em><em>deskriptif d</em><em>an </em><em>pendekatan kualitatif</em><em> p</em><em>enelitian ini dilakukan untuk melihat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan </em><em>Ruang Terbuka Hijau </em><em>menggunakan teori Implementasi </em><em>Kebijakan dengan melihat dari enam dimensi </em><em>Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana, Komunikasi Antar</em><em> </em><em>organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.</em></p>Dina Octaviana PutriDadan KurniansyahRachmat Ramdani
##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2020-11-302020-11-3064755770FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT PERILAKU PENGGUNA APLIKASI “JOGJA ISTIMEWA” MELALUI MODEL UMEGA
https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/4031
<p><em>Aplikasi “Jogja Istimewa” merupakan platform aplikasi layanan publik yang dihadirkan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai panduan destinasi dan informasi terintegrasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat perilaku pengguna Aplikasi “Jogja Istimewa” melalui model UMEGA. Penelitian ini menggunakan model kerangka pemikiran model UMEGA (Unified Model of Electronic Government Adoption). Secara khusus, penelitian ini menganalisis seberapa jauh variabel-variabel UMEGA mempengaruhi Niat Perilaku pengguna Aplikasi “Jogja Istimewa”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data primer diperoleh melalui survei hasil kuesioner dengan jumlah sampel 92 orang. Analisis data menggunakan analisis Partial Least Square(PLS) program SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ekspektansi Kinerja memiliki pengaruh terhadap Sikap, 2) Ekspektansi Usaha memiliki pengaruh terhadap Sikap, 3) Pengaruh Sosial memiliki pengaruh terhadap Sikap, 4) Kondisi-Kondisi Fasilitas memiliki pengaruh terhadap Ekspektansi Usaha, 5) Sikap memiliki pengaruh terhadap Niat Perilaku (e-government), 6) Kondisi-Kondisi Fasilitas tidak memiliki pengaruh terhadap Niat Perilaku, 7) Resiko yang Dirasakan tidak memiliki pengaruh terhadap Sikap. Peningkatan sosialisasi terkait keamanan Aplikasi “Jogja Istimewa” dan fasilitas jaringan perlu dilakukan secara persuasif kepada masyarakat maupun wisatawan.</em></p>Muhammad Dede Puja KusumaUlung Pribadi
##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2020-11-302020-11-306477179110.25157/moderat.v6i4.4031ANALISIS PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA BUDAYA DI KABUPATEN CIAMIS
https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/4548
<p><em>Era desentralisasi saat ini telah menjadikan Pemerintah Daerah berpusat pada penyelenggaraan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat, baik dalam pelayanan administrasi sampai kepada pelayanan dasar. Namun permasalahan muncul, dimana masih banyak masyarakat perdesaan yang tergolong pra sejahtera. Selain itu, kualitas dari SDM masyarakat perdesaan yang secara kompetensi belum seluruhnya mempunyai tingkat kompetensi yang berdaya saing. Inilah yang menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa sebagai motor dari pembangunan yang berbasis kemasyarakatan. Potensi sumber daya yang ada di perdesaan didominasi oleh kualitas Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dikembangkan menjadi sebuah potensi ekonomi bagi masyarakat perdesaan. Di Kabupaten Ciamis terdapat beberapa potensi wisata yang berada di wilayah perdesaan. Hal tersebut tentunya dapat dijadikan potensi ekonomi berbasis kemasyarakatan yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari Pendapatan Asli Desa (PADes). Kapasitas Pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa tentunya, hal ini dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Hal tersebut menjadi urgensi agar penelitian tentang penguatan kapasitas Pemerintah Desa dalam mengembangkan obyek wisata yang berada di wilayah perdesaan, khususnya yang ada di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dari Pemerintah Desa yang berada di Kabupaten Ciamis dalam mengembangkan potensi dan obyek wisata, khususnya wisata budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat perdesaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Desa cukup berperan aktif dalam pengembangan obyek wisata budaya. Hal tersebut ditunjukkan dengan munculnya kelompok masyarakat yang mengusung konsep Community Based Tourism (CBT) dan Smart Tourism yang ditandai dengan banyaknya sosial media yang mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten Ciamis.</em></p>Ari Kusumah WardaniSlamet Riyadi
##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2020-11-302020-11-306479279910.25157/moderat.v6i4.4548IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI KELOMPOK TRIBINA OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARAWANG
https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/4442
<p><em>Tingginya angka Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) yang menjadikan keluarga tidak memiliki kemampuan secara fisik-materiil dalam mengelola keadaan dan kondisi yang bertolak belakang dengan pencapaian program ketahanan keluarga.</em> <em>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam upaya mencapai ketahanan keluarga melalui kelompok kegiatan Tribina di Kabupaten Karawang</em>. <em>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Jumlah informan sebanyak 10 (Sepuluh) orang yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menyatakan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga merupakan keberhasilan daerah dalam keseriusan pelaksanaan program, terutama berkaitan dengan ketahanan keluarga. Keberhasilan dari adanya kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aktualisasi di lapangan berkenaan dengan kompetensi dan kognisi sumber daya pelaksana yang rendah, sumber daya anggaran yang minim serta komunikasi dan keterlibatan lintas sekotral yang berjalan tidak secara terorganisir dan terlembagakan. Sehingga, perlunya pembinaan berkala sebagai tindak lanjut keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program kelompok Tribina.</em></p>Yunus Syafriansyah WirianaEka YulyanaEvi Priyanti
##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2020-11-302020-11-3064800817EFEKTIVITAS PEMBERIAN DANA BOS TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA SMPN 4 KOTA SUKABUMI
https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3592
<p><em>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui </em><em>keefektifan biaya pendidikan (BOS) terhadap prestasi belajar siswa di SMP Negeri 4 Kota Sukabumi</em><em>, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan datanya adalah kuisioner. Sedangkan untuk metode analisis datanya adalah </em><em>penelitian ini dilakukan menggunakan analisis statistic asosiatif dan uji kualitas data yang digunakan untuk mengukur kualitas data menggunakan uji reliabilitas dan uji validitas.</em><em> </em><em>Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana, koefisisen determinasi dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil uji regresi, variable keefektifan biaya pendidikan (BOS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa dengan koefisien 0,519. Pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri 4 Kota Sukabumi sudah berjalan efektif terlihat dari hasil perhitungan jawaban responden yang masuk kedalam kriteria sangat tinggi dan indikator-indikator yang mengarah pada tercapainya tujuan pendidikan yang ditetapkan SMP Negeri 4 Kota Sukabumi banyak yang telah tercapai. Sedangkan variable prestasi belajar siswa di SMP Negeri 4 Kota Sukabumi, termasuk kedalam kriteria tinggi atau dapat dikatakan baik, tetapi tetap saja tidak luput dari berbagai macam permasalahan yang terjadi baik dari diri siswa maupun guru yang mengajar, seperti bakat, minat, kecerdasan siswa, dan proses pembelajaran yang berpusat hanya pada guru saja sehingga akan memperlambat proses pembelajaran. </em></p>oktaviani yunus
##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2020-11-302020-11-306481883010.25157/moderat.v6i4.3592PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK (Studi Implementasi Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang)
https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/4549
<em>Salah satu pekerjaan rumah pemerintah yaitu meningkatkan angka pembangunan manusia yang diawali dengan pembangunan gender dengan mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender melalui kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak agar tercapai sasaran kesetaraan dan keadilan gender serta terpenuhinya hak-hak anak dalam pembangunan. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat apakah implementasi kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak sudah berjalan dengan baik atau belum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, studi dokumentasi dan triangulasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai key informan. Anggota Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagai secondary informan. Dan masyarakat sebagai informan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi dari Charles O Jones yang terdiri dari dimensi Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak belum optimal. Karena dari segi Interpretasi, masih ada Organisasi Perangkat Daerah yang belum tahu dan memahami Pengarusutamaan Gender. Dari segi Aplikasi (Penerapan) sudah cukup baik meskipun belum optimal penerapannya. Sedangkan dari segi Organisasi, kebijakan ini dilaksanakan melalui lintas sektor, DPPPA sebagai leading sector dan Kelompok Kerja PUG sebagai organisasi luar yang turut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini.</em>Kristina IsmailEka YulyanaEvi Priyanti
##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2020-11-302020-11-306483184810.25157/moderat.v6i4.4549ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN PANGANDARAN
https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/4550
<em>Era keterbukaan informasi publik telah mengubah paradigma masyarakat yang membutuhkan lebih banyak informasi mengenai program yang dijalankan oleh suatu pemerintahan di semua tingkat. Begitu pula dengan Desa yang saat ini mengalami transformasi menjadi lebih dinamis dan berkemajuan. Perkembangan teknologi informasi juga telah memberikan ruang perubahan bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pelayanan yang berbasis teknologi informasi. Hal ini juga merupakan kewajiban Pemerintah Desa dalam membangun dan membangun sistem informasi setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 86 ayat (4) menyatakan Sistem Informasi Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa, dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Begitu pula di wilayah Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) telah mengimplementasikan Sistem Informasi Desa (SID) di beberapa desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dari data sistem informasi desa yang telah dihimpun, yakni terdapat 42 (empat puluh dua) desa yang telah mempunyai sistem informasi desa dari 93 (sembilan puluh empat) desa yang ada di Kabupaten Pangandaran. Artinya hanya 44,68% (persen) desa yang telah mempunyai sistem informasi desa yang terintegrasi. Sistem informasi desa yang dimiliki desa-desa tersebut terdiri dari website pemerintahan desa dengan domain .id ataupun adapula yang hanya masih berupa web-blog. Sehingga dapat dikatakan implementasi sistem informasi desa di Kabupaten Pangandaran belum optimal</em>Asep Nurdin Rosihan AnwarII Sujai
##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2020-11-302020-11-306484985610.25157/moderat.v6i4.4550NILAI-NILAI PANCASILA DAN PERADABAN BANGSA: KONSEPSI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER
https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/4038
<em>Peran pendidikan bagi satu bangsa dan negara sangat penting. Bangsa Indonesia berdasarkan pengalaman sejarah masa lalu dan tantangan masa depan memerlukan pendidikan karakter ini. Pancasila yang termuat dalam pendidikan karakter sangat penting bagi pembentukan peradaban bangsa. Dengan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan, tampak bahwa negara telah menerbitkan beberapa produk kebijakan publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, berupa dua undang-undang, satu peraturan presiden dan dua peraturan menteri. Dalam keempat produk kebijakan publik tersebut terkandung arti penting pendidikan karakter yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila. Kepala sekolah, guru dan pemangku kepentingan kebijakan lainnya sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan karakter</em>Tatang SudrajatAan Hasanah
##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2020-11-302020-11-3064857867IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA MENURUNKAN AKI DAN AKB DI PUSKESMAS SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI (Studi Empiris pada Puskesmas Sukaraja Kabupaten Sukabumi)
https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3609
<div class="WordSection1"><p><em>Di Indonesia indikator status kesehatan masih ketinggalan dari negara-negara ASEAN seperti Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi masih cukup tinggi Di Jawa Barat sendiri Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi masih menjadi permasalahan sampai saat ini. Faktor ekonomi, sosial, budaya, dan peran serta masyarakat menjadi determinan kematian ibu dan bayi. Di daerah Jawa Barat yang masih tinggi tingkat Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi adalah Kabupaten Sukabumi. Salah satu wilayah di Kabupaten Sukabumi yang masih tinggi Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yaitu di wilayah kerja puskesmas Sukaraja. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. di Puskesmas Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Puskesmas Sukaraja Kabupaten Sukabumi dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Phenomenology. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk kondisi lingkungan ekonomi dan politik mendukung program pelayanan kesehatan dalam rangka penurunan AKI dan AKB, tetapi untuk kondisi sosial masyarakat masih banyak yang berpendidikan rendah sehingga menghambat keberhasilan program. Untuk komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain seperti Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, Rumah sakit pemerintah dan swasta, Bidan Praktek Mandiri, serta kelurahan-kelurahan berjalan dengan baik. Untuk Sumber daya fasilitas yang berupa sarana dan prasarana yang sudah baik, nemun perlu ditingkatkan kualitasnya. Untuk Karakteristik Puskesmas Sukaraja Kabupaten Sukabumi sebagai pelaksana Program Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Penurunan AKI dan AKB sudah sesuai dengan kebijakan, bahkan juga sesuai dengan permasalahan yang ada.</em></p></div>Ariuni Suparman
##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2020-11-302020-11-3064868891