ANALISIS KEBIJAKAN PENGUATAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT

Abstract

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional (CPN). CPN terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM). CPPD mencakup cadangan pangan di pemerintah provinsi dan kabupaten. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan: penetapan volume, pengelolaan  dan kebijakan penguatan CPPD di Kabupaten Cianjur. Kajian di lakukan pada tahun 2021, dengan lokasi kajian di Kabupaten Cianjur. Sampel kajian terdiri dari aparat di Dinas Pangan di Kabupaten Cianjur, petugas Penyuluh pertanian, dan petani padi di lokasi kajian. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, serta analisis data dilakukan secara kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukan bahwa: (1) Kebijakan pengelolaan CPPD bertujuan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam/sosial dan kondisi kemanusiaan lainnya; (2) Kebijakan penetapan CPPD di Kabupaten Cianjur diatur melalui Peraturan Bupati No. 27 tahun 2017 dan untuk pengadaan cadangan pangannya dilakukan dengan bermitra dengan Bulog; (3) Cianjur merupakan salah satu sentra produksi padi di Jawa Barat, sehingga bentuk cadangan pangannya adalah berbentuk beras, serta rataan volume selama 4 tahun terakhir (2018-2021) mencapai 70,75 ton; dan (4) Kebijakan penguatan pengelolaan CPPD antara lain dapat ditempuh dengan dukungan fasilitasi kegiatan cadangan pangan daerah, peningkatan anggaran daerah untuk pengadaan cadangan pangan, advokasi kebijakan agar bersinergi untuk tetap menjaga keberadaan CPPD, fasilitasi dan pengembangan gudang penyimpanan CPPD, dan dukungan permodalan usahatani agar produksi pangan meningkat.