EFEKTIVITAS DISTRIBUSI BERAS BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) MELALUI RUMAH PANGAN KITA
Abstract
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
INFORMASI PENULIS
(Informasi ini diperlukan untuk proses publikasi artikel)
Penulis Pertama
a. Nama : Rahmawaty A.Nadja
b. Afiliasi : Departemen Agribisnis Universitas Hasanuddin, Makassar
c. Alamat : Komp. Perumahan Dosen UH Tamalanrea Makassar
d. E-mail :
e. Google Scholar : (jika ada)
f. Orcid ID : (jika ada)
Penulis Kedua
a. Nama : Andi Sitti Halimah
b. Afiliasi : PPs Agribisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
c. Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km 6 Lapadde Kota Parepare
d. E-mail : ashalimagaansil1@gmail.com
e. Google Scholar : (jika ada)
f. Orcid ID : (jika ada)
Penulis Ketiga dan seterusnya
a. Nama : (ditulis lengkap tanpa gelar)
b. Afiliasi :
c. Alamat :
d. E-mail :
e. Google Scholar : (jika ada)
f. Orcid ID : (jika ada)
EFEKTIVITAS DISTRIBUSI BERAS BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) MELALUI RUMAH PANGAN KITA
EFFECTIVENESS OF BANTUAN PANGAN NON-TUNAI RICE DISTRIBUTION PROGRAM THROUGHRUMAH PANGAN KITA
RAHMAWATY A.NADJA1, ANDI SITTI HALIMAH2*
Departemen Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin
*PPs Agribisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
*E-mail ashalimagaansil1@gmail.com
ABSTRAK
Perum Bulog juga mengelola dan bertanggung jawab terhadap jalannya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Rumah Pangan Kita (RPK) untuk memaksimalkan pelayanan, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga distribusi bantuan subsidi pangan ke kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas distribusi beras BPNT melalui RPK di Kota Parepare. Sebanyak 27 responden sebagai RPK yang merupakan agen distributor BPNT di Kota Parepare. Dengan menggunakan skala Likert, data kualitatif dideskripsikan untuk mengukur efektivitas distribusi beras di lokasi ini yang diukur berdasarkan indikator ketepatan yaitu, administrasi, kualitas, dan waktu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara desktiptif diketahui proses distribusi tersebut dimulai voucher bantuan yang diterbitkan BRI untuk KPM, dimana BRI segera melakukan konfirmasi ke RPK jika dana KPM telah tersedia. RPK selanjutnya meminta informasi kepada Perum Bulog mengenai ketersediaan stok dan waktu distribusi beras dimana Perum Bulog mengantarkan beras ke lokasi RPK. RPK memberi informasi kepada KPM terkait pelaksanaan transaksi pencairan. Hanya indikator ketepatan kualitas yang menunjukkan capaian sangat efektif.
Kata Kunci : Bantuan Pangan Non Tunai, Distribusi Beras, Efektivitas Program, Rumah Pangan Kita
ABSTRACT
Perum Bulog also manages and is responsible for the implementation of the Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program through the Rumah Pangan Kita (RPK) to maximize services, from food procurement to distribution of food subsidy assistance to KPM. This research aims to determine the effectiveness of BPNT rice distribution through RPK in Parepare City. A total of 27 respondents were RPKs who were BPNT distributor agents in Parepare City. Using a Likert scale, qualitative data is described to measure the effectiveness of rice distribution in this location which is measured based on indicators of accuracy, namely, administration, quality and time. The results of this research show that descriptively it is known that the distribution process begins with aid vouchers issued by BRI for KPM, where BRI immediately confirms to RPK if KPM funds are available. RPK then asked Perum Bulog for information regarding stock availability and rice distribution times where Perum Bulog delivered rice to the RPK location. RPK provides information to KPM regarding the implementation of disbursement transactions. Only quality accuracy indicators show very effective achievements
Keywords: Bantuan Pangan Non Tunai, Rice Distribution, Program Effectiveness, Rumah Pangan Kita
PENDAHULUAN
Beras diketahui sebagai bahan pangan utama sebagian besar masyarakat Indonesia yang berperan penting sebagai sumber karbohidrat (Putri dkk., 2023; Hartoyo, 2022; Adha & Suseno, 2020). Meningkatnya jumlah penduduk sebanding dengan tuntutan pemenuhan secara kuantitas produksi beras terus meningkat (Ruvananda & Taufiq, 2022). Hal ini menjadi bagian tanggung jawab pemerintah melalui berbagai program atau regulasinya, karena kegagalan pemerintah dalam menyediakan dan mengendalikan ketersediaan beras akan memicu kerusuhan sosial (Krismiyati dkk., 2020).
Sebagai komoditi strategis yang menyentuh kehidupan masyarakat, pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum BULOG dalam rangka ketahanan pangan, ditugaskan untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga tiga komoditas pangan pokok yaitu beras, jagung dan kedelai (Bachtiar, 2020; Mamoriska dkk., 2020). Dalam tugasnya, Perum Bulog melaksanakan kegiatan usaha untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat (Saragih, 2016). Salah satu layanan komersil Perum Bulog adalah menjual produk pangan kepada masyarakat secara langsung dengan jaringan distribusi melalui RPK atau Rumah Pangan Kita (Azizah dkk., 2022; Ridha & Mubarak, 2022).
Perum Bulog juga mengelola dan bertanggung jawab terhadap jalannya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Rumah Pangan Kita untuk memaksimalkan pelayanan, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga penyaluran bantuan subsidi pangan ke titik distribusi (Hermawan dkk., 2021). RPK menjadi salah satu perantara distribusi beras antara Bulog dengan masyarakat, dimana RPK merupakan distributor beras BPNT untuk diberikan kepada masyarakat sebagai KPM atau Keluarga Penerima Manfaat (Pramudyo & Ramadhani, 2020).
Meski demikian, fakta lapangan menunjukkan jumlah RPK yang aktif masih sedikit dan dalam proses pelaksanaanya masih banyak mengalami permasalahan, seperti ketepatan waktu yang belum sesuai dengan rencana distribusi beras BPNT (Sulistyaningsih & Kamil, 2020). Hal tersebutlah yang terjadi di Kota Parepare, dimana RPK yang resmi dibina oleh Perum Bulog Subdivre Parepare sudah berjalan sekitar 4 tahun namun masih mengalami keterlambatan dalam proses distribusi. Adanya keterbatasan jumlah kendaraan dan kapasitas kendaraan, sehingga membuat masyarakat dalam hal ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar di Dinas Sosial Kota Parepare terlambat untuk menerima bantuan. Maka dari itu, sangat penting untuk mengetahui efektivitas distribusi beras BPNT melalui RPK Kota Parepare untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat waktu.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan mempertimbangkan bahwa Kota Parepare memiliki banyak masyarakat yang kurang mampu dalam hal ini KPM yang terdaftar di Dinas Sosial setempat namun jumlah RPK yang aktif dalam distribusi masih sedikit. Jumlah RPK yang terdaftar menurut administrasi Perum Bulog sebanyak 160 orang. Namun yang aktif dalam melakukan penjualan 60 orang dan dari 60 orang hanya 27 yang mendistribusikan bantuan ke KPM, dan menjadi responden dalam penelitian ini. Sejalan pendapat Arikunto (2006) bahwa jika subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Untuk mengetahui tingkat efektivitas distribusi beras BPNT, instrumen penelitian disebar ke 27 RPK yang merupakan agen distributor BPNT di Kota Parepare. Jawaban responden akan direkapitulasi, dimana jumlah skor terendah yaitu 1 dan skor tertinggi yaitu 5. Efektivitas diukur dengan menggunakan standar sesuai dengan acuan Litbang Depdagri (Tiara & Mardianto, 2019).
Rasio Efektivitas Tingkat Capaian
Dibawah 40
- 59,99
– 79,99
Diatas 80 Sangat tidak efektif
Tidak efektif
Cukup efektif
Sangat efektif
HASIL DAN PEMBAHASAN
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pengganti Program Rastra, sebagai salah satu bentuk bantuan penanggulangan masyarakat miskin. Bentuk bantuan tersebut diberikan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan menggunakan voucher kartu pangan senilai Rp200.000 yang dapat dicairkan untuk mendapat beras kemasan 10 Kg. Perum Bulog sebagai penanggung jawab program ini melibatkan pihak BRI sebagai pihak penyedia voucher kartu pangan dan bertugas sebagai penerbit delivery order (DO) kepada Perum Bulog Subdivre Parepare serta melakukan koordinasi dengan pengelola RPK dalam kegiatan distribusi bahan pangan ke KPM.
Pelaksanaan program BPNT oleh Perum Bulog didukung dengan keberadaan Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjadi outlet pembelian dan penukaran voucher bagi KPM melalui mesin EDC (Elektronic Data Capture) yang dimiliki oleh setiap RPK. RPK terdapat di setiap kecamatan yang ada di Kota Parepare yang telah dipilih untuk melaksanakan program BPNT. Tercatat RPK yang paling banyak berada di Kecamatan Bacukiki Barat yang berjumlah 11 outlet, kemudian Kecamatan Bacukiki 4 outlet, Kecamatan Ujung 9 outlet dan Kecamatan Soreang 3 outlet. Dengan jumlah RPK terbanyak, diharapkan bantuan tersebut di wilayah Bacukiki Barat sebagai wilayah pemukiman padat yang memiliki KPM cukup banyak dapat terdistribusikan. Nurjannah dkk. (2023) berpendapat bahwa hal tersebut untuk meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan. Penggunaan voucher pangan juga dinilai menjadi lebih efektif dan efisien, mengingat voucher tersebut secara otomatis terisi di setiap bulannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan (Nabila dkk., 2021). Merujuk pada Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran BPNT, efektivitas program yang telah dijalankan dengan melihat beberapa indikator keberhasilan yang diukur sesuai tingkat pencapaian indikator, seperti tepat administrasi, tepat kualitas, dan tepat waktu.
Tepat Administrasi
Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) diharapkan dapat mencapai tujuan yang optimal sehingga penetapan target group/sasaran bisa tercapai. Untuk itu, diperlukan sumber informasi dan data yang akurat guna membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran penerima program BPNT. Tepat administrasi, dimaksudkan sebagai proses penyaluran bantuan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terpenuhinya persyaratan administrasi. Dari keterangan pendamping program BPNT dan RPK diketahui bahwa persyaratan administrasi mengambil atau mencairkan bantuan tersebut adalah KTP, KK, dan KKS yang diverifikasi oleh BRI sesuai data KPM yang diterima dari Bulog, dan untuk pencairan bantuan selanjutnya hanya membawa KKS saja dan RPK yang mengecek penukaran voucher melalui mesin EDC dengan memberikan struk setelah melakukan pencairan bantuan.
Informasi berkaitan persyaratan penerima manfaat atas BPNT berdasarkan Bulog adalah tidak mempunyai penghasilan tetap/tidak memiliki pekerjaan; memiliki pekerjaan tetapi sangat tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; rumah dengan kondisi yang tidak layak huni. Melalui data Dinas Sosial setempat, Bulog dan BRI melakukan verifikasi masyarakat sebagai KPM dan menerbitkan kartu yang siap diisi voucher pangan secara otomatis di setiap bulannya.
Hasil wawancara dengan KPM, diketahui jika mereka mengeluhkan proses pendataan karena ada nama yang tercatat sebagai penerima namun telah meninggal dunia atau berpindah tempat tinggal di daerah lain. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan ketercakupan Program BPNT bagi KPM. Menurut Laurentcia & Yusran (2021), hal tersebut ini disebabkan oleh inclusion error yaitu sebuah kesalahan yang terjadi karena orang yang tidak berhak atas BPNT justru terdata dalam database sebagai KPM; atau karena exclusion error yaitu orang yang berhak sebagai penerima BPNT tetapi tidak terdata sebagai penerima manfaat.
Terkait hal tersebut, Bulog menjelaskan bahwa data yang diterima merupakan data yang bersumber dari Dinas Sosial sehingga dibutuhkan kerjasama dari masyarakat agar segera melakukan pelaporan jika nama yang terdata dalam distribusi BPNT terjadi perubahan. Hal ini mengingat, Dinas Sosial termasuk Bulog dan BRI butuh waktu dalam proses perubahan terhadap database KPM. Sebagaimana penelitian Hermawan dkk. (2021), dimana usulan penambahan penerima BNPT dilakukan melalui Musyarawarah Kelurahan (Muskel) dan segera diinput oleh Dinas Sosial. Perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan Bulog dalam pendistribusian BPNT akan dilakukan setelah adanya laporan dan pengusulan oleh Pemerintah Daerah ke Kementerian Sosial (Nurofik dkk., 2022).
Pihak lain yang juga harus memenuhi kriteria dalam pencairan voucher pangan, adalah RPK sebagai distributor pangan atas program Bulog. Adapun kriteria yang dimaksud adalah memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan intergritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas sesuai dengan kebijakan prosedur bank penyalur di lokasi sasaran (BRI); serta memiliki sumber penghasilan utama dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha yang tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya. Dari informasi di lokasi penelitian, diketahui RPK yang dipilih sebagai distributor dalam program BPNT adalah RPK yang memenuhi kriteria dan telah divalidasi oleh Bulog dan BRI sebagai penerbit voucher pangan bagi KPM. Ini ditandai dengan Surat Keterangan yang diberikan institusi tersebut kepada RPK yang ditunjuk dalam melaksanakan pencairan bantuan sesuai wilayah kecamatan sebagai sasaran program ini. Hasil analisis menunjukkan rasio efektifitas sebesar 59 yang menggambarkan bahwa syarat administrasi tidak efektif dalam penetapan KPM sebagai sasaran program BPNT di Kota Parepare.
Tepat Kualitas
Tepat kualitas adalah beras yang dikirimkan oleh Perum Bulog layak untuk dikonsumsi, dimana standar kualitas beras BPNT yang telah ditetapkan oleh Perum Bulog Subdivre Parepare Tahun 2017 yaitu beras premium 15% dengan kadar air 13- 14%, butir patah 13-15%, derajat sosoh 95% dan pH 6-7. Hal ini sesuai dengan Persyaratan Kelas Mutu Beras Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 31/Permentan/PP.130/8/2017 (Setyawati dkk., 2020). Dengan memperhatikan kualitas beras yang didistribusikan akan dapat dinikmati oleh KPM sesuai kebutuhan gizi yang dibutuhkan bagi mereka. Annisaulkhairi & Nurdin (2023) menjelaskan pemberian bantuan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengakses pangan berkualitas dan mencukupi kebutuhan harian mereka.
Hasil analisis menunjukkan rasio efektifitas sebesar 86 yang menggambarkan respon RPK terhadap indikator kualitas beras BPNT Kota Parepare yang mereka distribusikan kepada KPM terbilang sangat efektif. Menurut pengelola RPK, hal ini dapat dilihat saat melayani KPM yang begitu antusias melakukan pencairan voucher pangan mereka, untuk mendapatkan beras dengan kualitas premium. Meski awalnya KPM mengaku sulit percaya untuk mendapatkan kualitas beras yang baik, mereka punya trauma terhadap program lain yang serupa tetapi mendapatkan beras yang sudah tidak utuh bahkan ada yang mendapatkan beras seperti tepung. Hal ini diakui oleh Perum Bulog saat melakukan sosialisasi program BPNT pertama kali di Kota Parepare. Namun dengan pendekatan yang intens kepada KPM, program ini dapat dinikmati oleh mereka.
Tepat Waktu
Sesuai yang dijelaskan dalam Permensos No 20 Tahun 2019, program BPNT bertujuan untuk meringankan beban KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, mencukupi kebutuhan gizi yang lebih seimbang, peningkatan ketepatan administrasi, waktu, sasaran, jumlah, kualitas, dan harga serta alternatif pilihan kebutuhan pangan KPM. Distribusi bantuan yang dipegang oleh RPK yang ditunjuk sebagai perpanjangantangan Perum Bulog, menyediakan informasi terkait jumlah dan harga komoditas bantuan yang dapat dicairkan menggunakan voucher yang telah mereka miliki pada papan pengumuman yang dapat dilihat oleh semua penerima bantuan. Hal tersebut untuk memastikan jenis komoditas, harga dan jumlah yang diterima oleh KPM sudah sesuai dengan kewajaran harga pasar serta berkualitas.
Tepat waktu menjadi indikator efektivitas program dengan estimasi waktu pendistribusian beras yang telah diatur oleh RPK dan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Parepare agar distribusi BPNT dapat berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan sehingga dapat meminimalkan keterlambatan distribusi bantuan. Sebagian responden mengakui bahwa waktu pendistribusian beras BPNT ke RPK sering mengalami keterlambatan. Menurut pihak Perum Bulog, keterlambatan tersebut terjadi karena pihak Bulog harus melakukan pengemasan ulang beras 10kg dimana sebelumnya mereka hanya menyiapkan beras kemasan 50kg. Alasan keterlambatan juga disebabkan keterbatasan jumlah pengangkut sedangkan jumlah RPK dan pemesanannya juga banyak sehingga pengantaran ke lokasi RPK kerap mengalami keterlambatan. Penelitian Pramudyo & Ramadhani (2020) menjelaskan bahwa transportasi berperan dalam distribusi beras BPNT karena produsen mempunyai kepentingan agar barangnya diangkut tepat waktu, di tempat yang ditentukan dan kondisi beras bantuan terjamin baik. Transportasi menjadi bridging antara Perum Bulog selaku produsen dan RPK sebagai konsumen. Dari hasil analisis diketahui bahwa rasio efektifitas sebesar 55 yang menjelaskan jika indikator tepat waktu tidak efektif, sehingga KPM mengharapkan agar distribusi bantuan berikutnya bisa memenuhi indikator ini.
KESIMPULAN DAN SARAN
Distribusi Beras BPNT telah dirasakan oleh keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdata, untuk meringankan beban masyarakat dalam pemenuhan beras. Para KPM diberi kemudahan dalam menjangkau kualitas pangan yang baik terbilang sangat efektif, meski dari aspek tepat administrasi dan waktu belum efektif sehingga masih perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait, khususnya Perum Bulog Subdivre Parepare dalam pendistribusian Beras BPNT berikutnya.
DAFTAR PUSTAKA
Adha, A S A., S H Suseno. 2020. Pola Konsumsi Pangan Pokok dan Kontribusinya Terhadap Tingkat Kecukupan Energi Masyarakat Desa Sukadamai. Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat 2(6) : 988‒995
Annisaulkhairi & N.M. Nurdin. 2023. Kualitas Pangan Rumah Tangga dan Status Gizi Balita Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota. Jurnal Gizi Dietetik 2(1) : 31-36
Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta
Azizah, M P., F P Adam, T M Simanjorang. 2022. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Program Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog Dalam Stabilisasi Harga Pangan. Sharia Agribusiness Journal 2(2) : 79-90
Bachtiar. 2020. Tantangan dan Peran BULOG di Era Industri 4.0. Jurnal Pangan 29(1) : 81-86
Hartoyo, B. 2022. Perbaikan Mutu Gizi Bahan Pangan Melalui Biofortifikasi Kandungan Mineral. Agrifoodtech 1(1) : 12-20
Hermawan, I., Izzaty, E Budiyanti, R Sari, Y Sudarwati, M Teja. 2021. Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai Di Kota Yogyakarta. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik 12(2) : 131 - 145
Laurentcia, S. & R. Yusran.2021. Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Journal of Civic Education 4(1) : 7-17
Krismiyati, S Handayani, M Syukur. 2020. pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Volume Penjualan Beras Premium Perum Bulog Kantor Cabang Biak. Jurnal Manajemen dan Bisnis 4(2) : 6-15
Mamoriska, S., E Cahyaningsih, M G Hidayat. 2020. Reposisi BULOG dalam Rencana Pembentukan BadanPangan Nasional. Jurnal Pangan 29(3) : 221-242
Nabila, K., P. Suharso, W. Hartanto. 2021. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Jurnal Pendidikan Ekonomi 5(2) : 303-309
Nurjannah, Rozaili, R.M. Hansyar. 2023. Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Gampong Ranto Panyang, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie). Jurnal Administrasi dan Sosial Sains 2(1) : 133-141
Nurofik, I., L.M. Kolopaking, S. Hartoyo. 2022. Efektivitas Program Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT dan PKH) di Kota Mojokerto. Jurnal Manajemen Agribisnis 10(7) : 570-587
Pramudyo, C S., S D R Ramadhani (2020), Optimasi Rute Distribusi Beras Bantuan Pangan Non Tunai Di Perum Bulog Gudang Bantul. Prosiding IENACO 2020 Teknik Industri UMS (18 Maret 2020) : 130-140
Putri, G N A., N N Aulia, N Salsabila, R Aisy, S Indrawati, W F Madani, R O Khastini. 2023. Pemanfaatan Ubi Jalar sebagai Alternatif Karbohidrat yang Meningkatkan Ekonomi Warga Banten. Jurnal Semar (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat) 12(1) : 47-53
Ridha, M., A Mubarak. 2022. Efektivitas Pelayanan Rumah pangan Kita (RPK) Di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Kantor Cabang Bukittinggi. PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies 1(1) : 22-29
Ruvananda, A R., M Taufiq. 2022. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impor Beras di Indonesia. KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen 19(2) : 195-204
Saragih, J P. 2016. Kelembagaan Urusan Pangan Dari Masa Ke Masa dan Kebijakan Ketahanan Pangan. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan17(2) : 168-192
Setyawati, E., Sukardi, Y. Arkeman, Muslich. 2020. Evaluasi Mutu Beras dan Penerapan Goog Handling Practice (GHP) dan Good Manufacturing Practice (GMP) (Studi Kasus Penggilingan Padi di Kabupaten Karawang. Jurnal Teknologi Industri Pertanian 30(1): 100-109
Sulistyaningsih, W T., M Kamil. 2020. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan 13(1) : 1-12
Tiara, R., Mardianto. 2019. Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang. Demography Journal of Sriwijaya (DeJos) 3(1) : 37-46
DOI: http://dx.doi.org/10.25157/jimag.v11i2.14022
Refbacks
- There are currently no refbacks.
___________________________________________________________________________________
Diterbitkan Oleh :
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS GALUH
Jl. RE Martadinata No. 150 Ciamis 46274
Telepon: 0265-2754011
Email: agroinfogaluh@gmail.com
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.
__________________________________________________________________________________
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh diindeks oleh:
