INOVASI FUNGSI ATRIBUTIF KECAMATAN DALAM MENDORONG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Ilham Mirza Saputra, Najamudin Najamudin, Zuhrizal Fadhly, Fadhil Ilhamsyah

Sari


Penelitian ini berusaha menganalisis lebih jauh tentang fungsi atributif kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Selain penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kecamatan. Kecamatan dalam menjalankan tugasnya diharapkan dapat memberikan usulan-usulan kepada pemerintah daerah dalam mencari alternatif-alternatif sumber pendanaan dan melakukan  kerja sama dengan semua pihak. Penelitian ini diawali dengan literature review dengan mempertimbangkan dasar kebijakan yang dilaksanakan oleh kelembagaan kecamatan mengenai fungsi atributif kecamatan berdasarkan perundang-undangan dan peraturan tertentu di Kabupaten Aceh Barat. Pendekatan studi dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study) untuk memperoleh informasi-informasi dari lapangan. Temuan penelitian ini bisa menjadi inovasi sebagai alternatif pembiayaan pembangunan dalam rangka membangun hubungan komunikasi dengan semua pihak agar dapat mendorong pembiayaan pembangunan di daerah. 

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Andhika, L. R. (2018). Inovasi Birokrasi: Perspektif Analisis Hybrid Teori. Jurnal Borneo Administrator, 14(2), 151-170.

Anggoro, D. D. 2023. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Universitas Brawijaya Press.

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. Law Reform, 15(1), 149-163.

Christiansen, J., & Bunt, L. (2012). Innovation in policy: allowing for creativity. Social Complexity and Uncertainty in Public Governance, 38.

Cresswell, J. W. (2012). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Pustaka Pelajar.

Damanpour, F., & Schneider, M. (2009). Characteristics of innovation and innovation adoption in public organizations: Assessing the role of managers. Journal of public administration research and theory, 19(3), 495-522.

Fadhly, Z. (2018). Optimalisasi Peran Kecamatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Public Policy, 3(2), 215-224.

Hasan, P. P. (2020). Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat). Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 17(2), 20-40.

Hastuti, P. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia. SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA: Kementerian Keuangan RI Tahun 2018, 784-799.

Macella, A. D. R., Najamudin, N., Handayani, S. W., & Juraida, I. (2021). Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Aceh Kreatif Untuk Mengurangi Kemiskinan di Aceh. Jurnal Public Policy, 7(1), 75-82.

Wasistiono, S. (2002). Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan. Citra Pindo Bandung.




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/dak.v11i1.13432

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

DINAMIKA

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Galuh

email: dinamika@unigal.ac.id

ISSN: 2356-2269
eISSN: 2614-2945

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Created by Admin