Sari
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pegawai tidak memenuhi kewajiban yang semestinya dilakukan., kurangnya keramahan dari para pegawai dalam pengurusan berbagai keperluan administrasi menyebabkan masyarakat merasa tidak dilayani dengan baik, petugas pemberi layanan kurang dapat menjelaskan, tahapan akan mekanisme yang harus ditempuh oleh masyarakat selaku pemohon layanan, dan tidak adanya fasilitas yang diperuntukan bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan saran terkait pemberian layanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan teori prinsip-prinsip good governance menurut Sedarmayanti dengan indikator yang digunakan yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Untuk pengumpulan data, penulis melakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari 7 orang informan yaitu Camat dan pegawai Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa: 1) Pegawai Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance yang meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan supremasi hukum dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. 2) Faktor pendukung meliputi: adanya Perda, Perbup, SOP, Tupoksi, dan tata tertib merupakan faktor pendukung untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Faktor penghambat meliputi: keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, rendahnya sumber daya manusia, dan kurangnya partisipasi masyarakat 3) Upaya-upaya yang pegawai lakukan untuk melaksanakan budaya kerja di Kantor Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, yaitu: menambah jumlah pegawai meningkatkan kualitas SDM, memaksimalkan anggaran khususnya untuk Kepala Seksi, memfasilitasi sarana dan prasarana yang lengkap, serta memanfaatkan sistem informasi yang optimal. Kata Kunci: Prinsip-prinsip Good Governance, Kinerja Organisasi
Referensi
Hasibuan, Malayu S.P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Kesembilan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Indiahono. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Kooiman, Jan. 2010. Modern Governance: New Government Society Interactions. London: Sage Publications.
Listyaningsih. 2014. Administrasi Pembangunan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sedarmayanti. 2013. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung : PT. Refika Aditama Bandung.
Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.