DIGITAL GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA VUCA: EVALUASI KESIAPAN DAN TANTANGAN DAERAH PEMEKARAN BARU DI INDONESIA

Indra Kristian, Endang Irawan Supriyadi

Sari


Era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) telah mengubah lanskap tata kelola pemerintahan, menuntut kapasitas adaptasi dan inovasi yang lebih tinggi, khususnya di daerah otonomi baru (DOB) yang menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan evaluasi implementasi digital governance dalam memperkuat kinerja pemerintahan DOB, sekaligus mengidentifikasi strategi kebijakan publik yang responsif terhadap dinamika ketidakpastian. Menggunakan pendekatan mixed methods, penelitian ini menggabungkan survei kuantitatif terhadap 250 responden aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat daerah, serta wawancara mendalam dengan 20 pemangku kepentingan kunci di tiga DOB di Indonesia bagian timur. Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menguji hubungan antara kapasitas digital, kualitas layanan publik, dan kepercayaan masyarakat, serta analisis tematik untuk mengidentifikasi pola narasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi digital governance berpengaruh signifikan terhadap efisiensi layanan dan transparansi, namun efektivitasnya terhambat oleh rendahnya literasi digital, ketimpangan infrastruktur TIK, dan resistensi birokrasi. Analisis kualitatif mengungkap perlunya model tata kelola adaptif berbasis kolaborasi multiaktor, serta kebijakan yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur digital dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Temuan ini memperkuat urgensi reformulasi strategi kebijakan publik di DOB untuk mengatasi risiko era VUCA melalui inovasi tata kelola yang inklusif, responsif, dan berbasis teknologi. Studi ini memberikan kontribusi pada literatur kebijakan publik dan tata kelola digital di negara berkembang, serta menawarkan implikasi praktis bagi perumus kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Kata kunci: Daerah Otonomi Baru, Era VUCA, Digital Governance, Kebijakan Publik, Reformulasi Strategi

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Alawamleh, M., Al-Twait, L. M., & Al-Saht, G. R. (2020). The effect of remote learning on students’ performance during the COVID-19 pandemic. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 15(21), 114–126. https://doi.org/10.3991/ijet.v15i21.15647

Asatryan, Z., & Peichl, A. (2020). Public sector efficiency: Evidence for the European Union. European Journal of Political Economy, 64, 101–122.

https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101932

Basyir, M. (2022). Digital governance dan tantangan implementasinya di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 17(2), 145–159.

Cordella, A., & Paletti, A. (2019). Government as a platform, orchestration, and public value creation: The Italian case. Government Information Quarterly, 36(4), 101–113. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101409

Dwivedi, Y. K., et al. (2021). Public policy and governance in the era of digitalization: Opportunities and challenges. Government Information Quarterly, 38(3), 101–113. https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101590

Goldsmith, S., & Crawford, S. (2014). The responsive city: Engaging communities through data-smart governance. Jossey-Bass.

Huda, N. M., & Fathurrahman, H. (2021). Inovasi digital dalam pelayanan publik di era VUCA. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, 12(1), 45–59.

Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 21(2), 88-98..

Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. Information Systems Management, 29(4), 258–268. https://doi.org/10.1080/10580530.2012.716740

Junaidi, E. (2022). Penerapan e-government di daerah pemekaran baru. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 19(1), 33–46.

Kettunen, P., & Kallio, J. (2021). Digital transformation in public sector organizations: The role of competencies. Government Information Quarterly, 38(4), 101–117.

Kim, S., Kim, H. J., & Lee, H. (2009). An institutional analysis of an e-government system for anti-corruption: The case of OPEN. Government Information Quarterly, 26(1), 42–50.

Kumar, V., & Wirtz, J. (2022). Digital service transformation in the public sector. Public Management Review, 24(4), 563–586.

Linders, D. (2012). From e-government to we-government: Defining a typology for citizen co-production in the age of social media. Government Information Quarterly, 29(4), 446–454.

Luna-Reyes, L. F., & Gil-Garcia, J. R. (2014). Digital government transformation and internet portals: The co-evolution of technology, organizations, and institutions. Government Information Quarterly, 31(4), 545–555.

Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. Government Information Quarterly, 36(4), 101–110.

Prasetyo, Y. T., & Yuliani, E. (2020). Implementasi smart governance di daerah tertinggal. Jurnal Administrasi Publik, 15(2), 55–68.

Scott, M., DeLone, W., & Golden, W. (2016). Measuring eGovernment success: A public value approach. European Journal of Information Systems, 25(3), 187–208.

Setiawan, A. (2021). Kesenjangan digital di Indonesia: Tantangan dan strategi. Jurnal Komunikasi dan Informasi Publik, 8(1), 21–35.

United Nations. (2022). UN E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs.




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/dak.v12i2.20961

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

DINAMIKA

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Galuh

email: dinamika@unigal.ac.id

ISSN: 2356-2269
eISSN: 2614-2945

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Created by Admin