PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG) DALAM PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) KABUPATEN DELI SERDANG

Sari

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Deli Serdang. Sistem tersebut dihadirkan untuk meningkatkan kemudahan akses layanan perizinan bangunan secara daring serta mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Implementasi sistem masih menghadapi kendala terkait keterbatasan pemahaman masyarakat dan minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data berfokus pada tiga elemen keberhasilan implementasi program, yaitu dukungan, kapasitas, dan nilai publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah baru terealisasi pada tingkat regulasi nasional melalui peraturan pemerintah, sedangkan regulasi turunan di daerah belum tersedia sehingga koordinasi antarinstansi belum optimal. Kapasitas pelaksanaan masih terbatas pada aspek sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran. Nilai publik belum sepenuhnya tercapai karena pelayanan tidak merata, sosialisasi belum menjangkau seluruh wilayah, dan fasilitas pendukung masih terbatas. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Kabupaten Deli Serdang belum optimal sehingga diperlukan peningkatan fasilitas, penguatan sumber daya, serta sosialisasi yang lebih luas untuk mendukung keberhasilan sistem. Kata Kunci : E-Government, Layanan Publik, Perizinan Bangunan, Sistem Informasi. ABSTRACT This study evaluates the implementation of the Building Management Information System in the building permit approval service in Deli Serdang Regency. The system was designed to improve access to online licensing while fostering transparency, accountability, and efficiency in public services. Its implementation, however, still faces challenges, particularly limited public understanding and insufficient public outreach by local government. A descriptive qualitative approach was applied with data collected through interviews, observations, documentation, and literature review. Data analysis focused on three elements of implementation success: support, capacity, and public value. The findings reveal that government support is limited to national regulations, with no implementing regulations at the regional level, resulting in weak interagency coordination. Capacity remains constrained by inadequate facilities, infrastructure, human resources, and budget. Public value has yet to be fully achieved since services are uneven, outreach is limited, and support ing facilities are insufficient. The study concludes that the system’s implementation is not yet optimal, requiring enhanced institutional capacity, better facilities, and wider public outreach to ensure effective outcomes.Keywords : Building Permit, E-Government, Information System, Public Service.