Sari
Transformasi digital menjadi salah satu strategi penting bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Subang, serta menganalisis faktor pendukung, kendala, dan dampaknya terhadap kinerja organisasi dan kepuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pegawai Disdukcapil yang terlibat dalam layanan digital dan masyarakat pengguna layanan. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital di Disdukcapil Kabupaten Subang mencakup penerapan layanan daring melalui aplikasi dan website, pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK Terpusat), serta penggunaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Implementasi sistem ini meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses pengurusan dokumen, dan menurunkan antrean masyarakat. Transformasi digital juga membawa perubahan pada struktur organisasi, pola kerja, dan budaya aparatur, sehingga organisasi menjadi lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Faktor pendukung utama meliputi komitmen pimpinan, dukungan regulasi, serta partisipasi masyarakat. Kendala yang ditemui antara lain keterbatasan SDM yang menguasai teknologi, literasi digital masyarakat yang belum merata, serta kendala teknis infrastruktur jaringan. Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga reformasi organisasi yang mengintegrasikan aspek teknis dan sosial dalam meningkatkan pelayanan publik. Temuan ini memperkuat teori organisasi modern dan teori sistem sosio-teknikal, yang menekankan pentingnya keselarasan antara manusia, struktur, dan teknologi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan strategi digitalisasi pelayanan publik di tingkat kabupaten maupun daerah lainnya di Indonesia.Kata Kunci : Transformasi Digital, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Disdukcapil, Organisasi Publik, Digital Governance.
Referensi
Buku :
Dwiyanto, A. (2018). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Heeks, R. (2006). Implementing and Managing e-Government: An International Text. London: SAGE Publications.
Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Osborne, S. P. (2010). The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance. London: Routledge.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Jakarta: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
