PERAN FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (FKPDAS) JABAR WILAYAH CIAMIS DALAM MENDORONG PENGELOLAAN MIKRO DAS BERBASIS DESA DI KABUPATEN CIAMIS

Diwan Pramulya, Rofiah Rengganis, Dwinarto Rasyid, Cecep Cahya Supena, Edi Mulyadi

Sari


Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) masih menghadapi tantangan serius akibat pendekatan sektoral, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan minimnya pelibatan masyarakat di tingkat tapak. Mikro DAS yang berada di wilayah perdesaan memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran FKPDAS Jawa Barat Wilayah Ciamis dalam mendorong tata kelola mikro DAS berbasis desa serta mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, dan keterbatasan pendekatan yang diterapkan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Golat, Sukajaya, dan Sukamaju. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif, dan analisis dokumen kebijakan, yang dianalisis menggunakan analisis tematik dengan validasi melalui triangulasi sumber, metode, dan teoritik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKPDAS berperan strategis sebagai bridging institution yang memfasilitasi kolaborasi lintas aktor dan mengintegrasikan isu konservasi DAS ke dalam perencanaan pembangunan desa. Namun demikian, implementasi pengelolaan mikro DAS berbasis desa masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas teknis aparatur desa, lemahnya daya ikat kelembagaan FKPDAS, serta belum sinkronnya perencanaan antara wilayah ekologis DAS dan batas administratif desa. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan kolaboratif dan integrasi kebijakan lintas sektor untuk mewujudkan tata kelola mikro DAS berbasis desa yang berkelanjutan.Kata Kunci : FKPDAS, Mikro DAS Berbasis Desa, Tata Kelola Lingkungan, Kolaborasi Lintas Actor, Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku :

Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative governance for public administration. Washington, DC: Georgetown University Press.

Asdak, C. (2018). Hidrologi dan pengelolaan daerah aliran sungai. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Biswas, A. K., & Tortajada, C. (2016). Water governance in the 21st century. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315643142

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Creswell, J. W. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the third world. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). Status daerah aliran sungai prioritas nasional. Jakarta: KLHK.

Ostrom, E. (2015). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge University Press.https://doi.org/10.1017/CBO9781316423934

Rengganis, R. (2022). Best practices model gerakan DAS mikro berbasis desa. Jakarta: Forum DAS (FORDAS).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/dak.v12i3.22666

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

DINAMIKA

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Galuh

email: dinamika@unigal.ac.id

ISSN: 2356-2269
eISSN: 2614-2945

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Created by Admin