ETIKA DALAM WUJUD AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Imam Maulana Yusuf

Sari


Abstrak Keterbatasan dan kurangnya kontrol dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini, seolah telah menjadi culture yang cenderung dilestarikan dan bahkan dijadikan sebagai hal yang lumrah. Masyarakat selalu diposisikan kedudukannya sebagai kaum yang tidak memiliki kekuasaan, tertindas oleh penguasa dan tidak diberikan akses yang leluasa terhadap pemerintahan. Untuk itu, perlu disusun suatu kerangka sistem untuk membuka kepekaan masyarakat sebagai bentuk public check and ballances yang tujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan sekaligus sebagai solusi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, yaitu dengan mengedepankan peranan etika dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang mencoba menitikberatkan perhatiannya pada aktivitas atau kegiatan para aparatur pemerintah atau pejabat publik yang berada pada pemerintahan demokratis, dimana secara etika harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publikKey Word : Etika dan Akuntabiitas

Teks Lengkap:

PDF (English)

Referensi


DAFTAR PUSTAKA

Bertens, K. 2004. Etika. Gramedia. Jakarta

Chandler, R.C & J.S. Plano. 1988. The Public Administration Dictionary. Second Edition, Santa Barbara, CA:ABC-CLIO Inc.

Keban, Yeremias T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu .(Edisi Ketiga). Yogyakarta ; Gavamedia.

LAN & BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta: LAN.

Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: Andi.

Muhadjir, Darwin. 1996. Dalam Demokrasi Indonesia

Kontemporer. Riza Noer Afandi (E.d). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Mustafa, H. Delly. 2013. Birokrasi Pemerintahan. Bandung : Alfabeta

Rasul, Syahrudin. 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: PNRI.

Safroni, H.M. Ladzi. 2012. Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Birokrasi Indonesia, (Teori, Kebijakan dan Implementasi). Malang: Aditya Media Publishing.

Sulistoni, G.,2003. Fiqh korupsi: Amanah Vs Kekuasaan. Nusa Tenggara Barat : SOMASI.

Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.

Widodo, Joko. 2007. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang : Banyumedika.

Thoha, Miftah. 2014. Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia. Jakarta : Prenadamedia Group.




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v4i4.877

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

DINAMIKA

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Galuh

email: dinamika@unigal.ac.id

ISSN: 2356-2269
eISSN
: 2614-2945

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Created by Admin