PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENANGANI DAMPAK SAMPAH DI LINGKUNGAN PESISIR MELALUI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI DESA JURU SEBERANG)

Sari

ABSTRAKPersoalan sampah memang masih menjadi permasalahan yang sering dihadapi hampir diseluruh wilayah daerah, namun yang menjadi perhatian lebih adalah daerah yang berbatasan langsung dengan pesisir laut. Desa Juru Seberang merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berbatasan langsung dengan pesisir laut. Kebiasaan dan pola perilaku masyarakat yang sering membuang sampah ke laut masih menjadi persoalan utama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam menangani dampak persoalan sampah di lingkungan pesisir, dan mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi pelaksanaannya. Penting untuk melibatkan Pemerintah Desa sebagai pemerintah yang paling dekat posisinya dengan rakyat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan untuk mendapatkan data, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pihak pemerintah desa, serta masyarakat dengan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran Pemerintah Desa belum optimal dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam proses pelaksanaannya adalah faktor dari pemerintah desa, masyarakat, dan sarana-prasarana.Kata Kunci: Pemerintah Desa; Pengelolaan Sampah; Lingkungan Pesisir; Peraturan Daerah