DINAMIKA KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI ISU VIRAL: ANTARA RESPONS DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI

Anggara Setya Saputra, Denok Kurniasih, Devit Bagus Indranika

Sari


Dalam era digital, isu-isu viral sering kali memengaruhi dinamika kebijakan publik di Indonesia. Pemerintah dihadapkan pada tekanan untuk merespons isu yang berkembang secara cepat di media sosial, baik dalam bentuk pembuatan kebijakan baru maupun penyesuaian kebijakan yang sudah ada. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana isu viral memengaruhi proses perumusan, respons, dan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Dengan menggunakan metode literature review, penelitian ini mengkaji berbagai sumber akademik, laporan kebijakan, serta kasus-kasus kebijakan yang dipengaruhi oleh isu viral. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun respons pemerintah terhadap isu viral cenderung cepat, tantangan dalam implementasi kebijakan tetap menjadi kendala utama, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, resistensi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam mengelola kebijakan publik agar respons terhadap isu viral tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis dan berkelanjutan.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Andi Link. (2024). Hootsuite & We Are Social: Data Digital Indonesia 2024. Diakses pada 11 Maret 2025, dari https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2024

Aspinall, E. (2020). Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia. Cornell University Press.

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri. (2024). BSKDN Prioritaskan Adaptasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintahan. Antara News. Diakses pada 11 Maret 2025, dari https://www.antaranews.com/berita/4608874/bskdn-prioritaskan-adaptasi-inovasi-dalam-tata-kelola-pemerintahan

Banten Intens. (2025). Permasalahan Birokrasi di Indonesia dan Solusinya.

Bappenas. (2022). Laporan Pembangunan Indonesia. Jakarta: Bappenas.

Data Reportal. (2024). Digital 2024: Indonesia. Diakses pada 11 Maret 2025, dari https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Pengguna Media Sosial Dikenakan Pajak? Sini Teliti Kembali!. Diakses pada 11 Maret 2025, dari https://www.pajak.go.id/id/artikel/pengguna-media-sosial-dikenakan-pajak-sini-teliti-kembali

Economica.id. (2023). Viral-Based Policy: Realita Disfungsi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Retrieved from https://economica.id

Fitriani, A. N. (2023). Kenapa Viral Based Policy Sering Terjadi di Indonesia? IDN Times. Diakses pada 11 Maret 2025, dari https://www.idntimes.com/life/inspiration/annisa-nur-fitriani-1/kenapa-viral-based-policy-sering-terjadi-di-indonesia

Fung, A. (2006). Varieties of Participation in Complex Governance. Public Administration Review, 66(S1), 66-75.

Hadiz, V. R. (2017). Reinventing Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. Taylor & Francis.

Hofstede, G. (2001). Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. Sage Publications.

Hukum Online. (2023). MPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer. Diakses pada 11 Maret 2025, dari https://www.hukumonline.com/berita/a/mpr-minta-pemerintah-kaji-ulang-kebijakan-penghapusan-tenaga-honorer-lt62a6ed4a6aee3

IDN Times. (2023). Kenapa Viral-Based Policy Sering Terjadi di Indonesia? Diakses dari https://www.idntimes.com/life/inspiration/annisa-nur-fitriani-1/kenapa-viral-based-policy-sering-terjadi-di-indonesia

Katadata. (2024). Ini Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia Awal 2024. Databoks Katadata. Diakses pada 11 Maret 2025, dari https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/66ea436ab12f2

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). Pentingnya Kepemimpinan Adaptif dalam Pelayanan Publik. Diakses pada 11 Maret 2025, dari https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pentingnya-kepemimpinan-adaptif-dalam-pelayanan-publik

Kompas. (2022). Kebijakan Berbasis Viralitas, Bentuk Demokrasi di Indonesia? Diakses pada 11 Maret 2025, dari https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/28/kebijakan-berbasis-viralitas-bentuk-demokrasi-di-indonesia

Liddle, R. W., & Mujani, S. (2019). Indonesian democracy: From stagnation to regression?. Journal of Democracy, 30(4), 72-86.

Lipsky, M. (1980). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. Russell Sage Foundation.

LPKN. (2023). Solusi Efektif Penataan Struktur Birokrasi di Indonesia.

Magdalene. (2023). Jangan Tunggu Viral Dulu: Pemerintah Harus Libatkan Warga Bikin Kebijakan Publik. Diakses pada 11 Maret 2025, dari https://magdalene.co/story/jangan-tunggu-viral-dulu-pemerintah-harus-libatkan-warga-bikin-kebijakan-publik

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. PLoS Medicine, 6(7), e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097

OECD. (2022). Enhancing Public Trust in Government Through Transparency and Citizen Engagement. Organisation for Economic Co-operation and Development.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Revisi Kebijakan Pajak Digital dan Dampaknya terhadap UKM. Kementerian Keuangan.

_______. (2023). Satu Data Indonesia: Kebijakan Integrasi Data Nasional. Jakarta: Kementerian Kominfo.

Pierson, P. (2000). Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics. American Political Science Review, 94(2), 251-267.

Pima. (2024). Ketidakpastian Hukum Akibat Tumpang Tindih Peraturan Kelautan di Indonesia.

Pusat Studi Kebijakan Publik. (2022). Respons Pemerintah terhadap Isu Viral dan Tantangan Regulasi. Universitas Indonesia.

Rohman, Nur. (2024). Peran aktor dalam perumusan kebijakan publik. Wirabuana. Retrieved from https://wirabuana.ac.id/artikel/peran-aktor-dalam-perumusan-kebijakan-publik

Seputar Birokrasi. (2025). Alasan Proses Kebijakan Publik di Indonesia Sering Berbelit.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Suci, A, I., Nabila, A. (2022). Partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Setkab.go.id. Retrieved from https://setkab.go.id/partisipasi-organisasi-kemasyarakatan-dalam-penyusunan-kebijakan-pemerintah

Transparency International. (2021). Corruption Perceptions Index 2021. Transparency International.

We Are Social. (2024). Digital 2024: Global Overview Report. Retrieved from https://wearesocial.com

World Bank. (2020). Improving Public Sector Performance through Innovation and Inter-Agency Collaboration. Washington, DC: World Bank.

_______. (2020). Social Assistance in Indonesia: Assessing Targeting Accuracy. Washington, D.C.: World Bank.

_______. (2020). The Role of Transparency in Governance and Policy Implementation. World Bank Group.




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/dak.v12i1.18306

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

DINAMIKA

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Galuh

email: dinamika@unigal.ac.id

ISSN: 2356-2269
eISSN
: 2614-2945

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Created by Admin