TUGAS DAN WEWENANG DPRD DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI JAWA TENGAH

Avitta Karunia Dewi, Risma Wira Bharata

Abstract

Artikel ilmiah ini membahas tentang Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah unntuk mengetahui apakah DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah menerapkan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan fungsi anggaran dalam menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif yang penulis dapatkan melalui observasi dan wawancara. Keberadaan DPRD Jawa Tengah sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan daerah. DPRD Jawa Tengah melalui APBD melaksanakan Fungsi Anggaran dapat memaksimalkan setiap potensi maupun melaksanakan dan mengelola suatu kegiatan daerah dengan baik dan tepat sasaran. Hasil dari penelitian ini Tugas dan wewenang yang dimiliki DPRD provinsi Jawa Tengah dalam fungsi anggaran sangat penting dan sangat signifikan, karena fungsi anggaran sendiri menentukan berjalannya kegiatan daerah akan berjalan dengan baik atau tidak.

Keywords

Pemerintah; DPRD Jawa Tengah; APBD

References

Arikunto, S. 2010. Anggaran Perusahaan. Jakarta: Rineka Cipta.

Dewi, A.K. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Apbdprovinsi Jawa Tengah, Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 05, No. 02 (2020): 153-162, p-ISSN: 2459-9581; e-ISSN 2460-4496

Halim, A. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyad. 2001. Sistem Akuntansi Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat.

Mustofa, A. 2020. Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi terhadap APBD Provinsi Jawa Tengah. Magelang: DPRD Jawa Tengah. 120 menit.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA

Undang-Undang Dasar NKRI 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DOI: http://dx.doi.org/10.25157/je.v9i1.4502

Refbacks

  • There are currently no refbacks.