PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNA MANUSIA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA CIJULANG KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN

ENDAH VESTIKOWATI

Sari


Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan IPM belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa?; 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 6 bulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Kepala Dusun, Kader Kesehatan dan Tenaga Pendidik dan unsur pedagang kecil. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa belum tercapai sesuai dengan yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (2006:20). Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban informan bahwa sebanyak 54,29% informan menyatakan sudah baik, namun terdapat sebanyak 45,71% menyatakan kurang baik. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia belum dilaksanakan dengan baik karena masih adanya masyarakat yang kesulitan dalam meningkatkan pendapatannya selain itu tingkat pendidikan masyarakat masih kurang sementara pemerintahan desa tidak dapat membantunya. 2) Adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia belum tercapai sesuai dengan yang ditentukan hal ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan anggaran yang memadai dalam melaksanakan peningkatan IPM. 3) Adanya upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia dengan memperbaiki penyelenggaraan pelayanan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa dilakukan berbagai upaya dengan menyediakan anggaran yang disediakan untuk melakukan pengelolaan bidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan serta melakukan penyuluhuan secara rutin kepada masyarakat.

Kata Kunci


Indeks; Pembangunan Manusia; Pemerintahan Desa

Teks Lengkap:

Download PDF

Referensi


Asrudin & Suryana, Mirza Jaka. 2009. Refleksi Teori Hubungan Internasional: dari Tradisional ke Kontemporer. Jakarta: Graha Ilmu.

BPS-Bappenas-UNDP. 2006. Indonesia Human Development Report 2001. Towards a New Consensus: Democracy and Human Development in Indonesia. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, Bappenas dan UNDP Indonesia.

Charles O, Jones. 1996. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Press.

Dahuri, R. 2004. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Edisi Revisi. Pradnya Paramita. Jakarta.

Deddy T. Tikson. 2005. Administrasi Pembangunan. Alfabeta Bandung.

Hadari Nawawi. 2000. Penelitian Terapan. Cet. I. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

J Supranto. 2007. Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi, AMP YPKM: Yogyakarta.

Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rohman, Ahmad Ainur Dkk. 2009. Reformasi Pelayanan Publik. Malang.

Sulendrakusuma. 2005. Ekonomi Pembangunan.Jakarta: Bima Grafika.

Todaro, Michael P. 2009. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winarno, Surakhmad. 2004. Pengantar Penelitian Ilmiah. Tarsito, Bandung.

Sumber Perundang-undangan

Undang-undnag Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 5 tahun 2007.




DOI: http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v2i2.2699

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.license.cc.by4.footer##

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.