DESENTRALISASI POLITIK DALAM RANAH OTONOMI DAERAH (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur)

Niken Nurmiyati, Erni Zuhriyati, Muhammad Noor

Sari


Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana desentralisasi politik dalam ranah otonomi daerah yang dilihat dari perspektif pemberdayaan petani bawang merah di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa desentralisasi politik dalam ranah pemberdayaan petani Bawang Merah telah terlaksana dengan baik. Peran serta masyarakat dan pemerintah, baik dari Dinas Pertanian Kabupaten Paser dan petani bawang merah saling bersinergi dan berhasil memberdayakan sehingga menghasilkan karya. Meski demikian, tetap terdapat beberapa aspek baik internal maupun ekstternal yang perlu diperhatikan guna meningkatkan hasil pemberdayaan yang lebih baik lagi.


Kata Kunci


Desentralisasi Politik, Pemberdayaan, Bawang Merah

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Akbal, M. (2016). Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jurnal Supremasi, Xi(2), 99–107.

Alam, A. S. (2007). Tantangan Dan Peluang Indonesia Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal. Government: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(1), 25–34.

Ayu Diah Amalia, M. S. P. (2015). Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian Dalam Perspektif Sosiologi. Sosio Informa, 1(02), 175–188.

Aziz, Moh. Ali dkk. (2005). Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Nusantara

Banowati, E. (2013). Geografi Sosial. Yogyakarta: Ombak

Blair, H. (2000), 'Participation and Accountability at the Periphery: Democratic Local Governance in Six Countries', World Development, vol. 28, no. 1, pp. 21-39.

Breton, A. (2000), 'Federalism and Decentralization: Ownership Rights and the Superiority of Federalism', Publius, vol. 30, no. 2, pp. 1-17.

Hart, D. K. (1972), 'Theories of Government Related to Decentralization and Citizen Participation', Public Administration Review, vol. 32, no. Special Issue: Curriculum Essays on Citizens, Politics, and Administration in Urban Neighboorhoods (October), pp. 603-621

Herry, A. (2015). Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa (Tinjauan Desentralisasi Fiskal Dan Peningkatan Potensi Desa). Jurnal Ilmiah Civis, V(1), 737–751.

Ismail, N. (2018). Desentralisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Mendukung Tata Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo. Gorontalo Law Review, 1(2), 41–48.

Jati, W. R. (2012). Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia : Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi. Jurnal Konstitusi, 9(4), 743–769.

Kariati, I. W. E. A. N. M., & Sukarta, I. W. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Community Development (Studi Ekploratorif Di Kawasan Wisata Sangeh). Soshum Jurnal Sosial Dan Humaniora, 6(3), 238–248.

Kuswandi, A. (2011). Desentralisasi Pendidikandalam Penyelenggaraanotonomi Daerahdi Indonesia.

Mirzaqon, A., & Purwoko, B. (2015). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing, 1–8.

Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Politik Profetik, 1(1).

Nur, S., & Susanto, H. (2019). Desentralisasi Asimetris Dalam Konteks Negara Kesatuan. Adminitrative Law & Governance Journal, 2(4), 631–649.

Rahmatunnisa, M. (2011). Desentralisasi Dan Demokrasi, 36(4), 475–487.

Rondinelli And Cheema. 1983. “Decentralization In Developing Countries: A Review Of Recent Experience”. The World Bank. Washington

Smith, B. C. (1985). Decentralization, The Territorial Dimension Of The State. London, United Kingdom: George Allen & Unwin.

Syamsuddin Haris. 2007. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. Jakarta. Lippi Pres. Hal 56

Usman, Sunyoto. 2010. Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Supriyadi. (2016). Community Of Practitioners : Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan. Lentera Pustaka, 2(2), 83–93.

Walintukan Veybe, Kindangen Paulus, E. W. (2019). Pengaruh Desentralisasi, Pertumbuhan Pad Dan Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Di Provinsi Sulut Tahun 2009-2017. Jurnal Pembanguan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 20(01), 1–12.

Wijayanti. (2018). Strategi Pembangunan Desa Melalui Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten), 446–458.

Yulindaningtyas, D. (2015). Kualitas Pelayanan Kependudukan Terhadap Kepuasan Masyarakat, 4(2), 418–425.

Zakiyah, U., & Idrus, I. A. (2017). Srategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Ponggok. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(2), 84–95.

Website dan Dokumen :

http://dispertan.kaltimprov.go.id

www.kaltimprov.go.id

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (8) tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3409

Refbacks



##submission.license.cc.by4.footer##

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.