PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE

Ati Rosliyati

Abstract


Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung secara periodik. Sebagai tindak lanjut dalam pemberantasan praktek KKN seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, Pemerintah melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 mengeluarkan peraturan tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sehingga tercipta suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui: (1) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya (2) Penerapan good governance pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya (3) Berapa besar pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan good governance pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah desktiftif analitis dengan pendekatan survey. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan Analisis Koefisien Korelasi Produk moment, Uji Koefisien Determinas dan Uji Hipotesis menggunakan Uji Signifikasi (Uji t). Hasil penelitian yang diperoleh adalah: (1) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya termasuk klasifikasi sangat baik. (2) penerapan Good Governance pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya termasuk dalam klasifikasi sangat baik.(3) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berpengaruh signifikan terhadap penerapan Good Governance pada kantor BKPLD kabupaten Tasikmalaya.

Full Text:

PDF

References


Asmawi. Rewansyah. 2010. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance. Jakarta: Yusaintanas Prima.

Apip, M. 2013. Pengaruh Persepsi Keadilan Prosedural Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial: Dengan Perspsi Keadilan Distributif Anggaran Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi. Vol 1, No 1. September 2013.

BPS dan Bappeda Kabupaten Tasikmalaya. 2009. Tasikmalaya dalam Angka. BPS: Kabupaten Ciamis.

Donald Cooper and Willian Emory. 1996. Metode Penelitian Bisnis, Edisi 5. Jakarta: Erlangga.

Deddi. Noordiawan. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

Ghozali, Imam. 2005. Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Purwokerto: UNDIP.

Dwiyanto, A. 2002. Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. Bandung: FMIPA Unpad.

Gima. Sugiama. 2008. Metode Riset Bisnis dan Manajemen, Edisi Pertama. Bandung: Gordaya Intimarta.

Indra. Bastian. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Badruzaman, J & Chairunnisa, I. 2011. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance. Fakultas Ekonomi: UNSIL.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 1992. Internal Control-Integrated Framework.

Joko Widodo. 2001. Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendikia.

LAN dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance (Modul Sosialisasi Sistem AKIP), Modul 1 dari 5. Jakarta: LAN.

. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance (Modul Sosialisasi Sistem AKIP), Modul 1 dari 5. Jakarta: LAN.

. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance (Modul Sosialisasi Sistem AKIP), Modul 1 dari 5. Jakarta: LAN.

. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance (Modul Sosialisasi Sistem AKIP), Modul 1 dari 5. Jakarta: LAN.

. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance (Modul Sosialisasi Sistem AKIP), Modul 1 dari 5. Jakarta: LAN.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik, Edisi Empat. Yogyakarta: ANDI.

Mardiasmo, D. 2008. Implementation of Good Governance by Regional Governments in Indonesia: The Challenges. Faculty of Business: Queenslands University of Technology.

Mulyadi. 2002. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: STIE YKPN.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKPLD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012. Tasikmalaya: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

. 2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKPLD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011. Tasikmalaya: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

P2KP I-LAN. 2007. Model Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Jakarta: Pusat Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN (PKP2A I LAN).

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 2013. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKPLD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012. Tasikmalaya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 2012. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKPLD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011. Tasikmalaya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 2012. Rencana Strategis (Renstra) BKPLD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015. Tasikmalaya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Santoso, U & Pambelum, Y.J. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. Fakultas Ekonomi: Universitas Palangkaraya.

Sugiyono. 2006. Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: Alfa-Beta.

Suharsini Arikunto. 2000. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V. Jakarta: PT. Bineka Cipta.

Suliyanto. 2005. Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran. Bogor: Ghalia Indonesia.

Wilfrid J. Dixon and Frank J. Massey, Jr. 1997. Pengantar Analisis Statistik, Edisi Keempat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Peraturan dan Perundang-undangan

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007. Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000. Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 18 Tahun 2005 tentang Nama-nama Jabatan Non Struktural dan Uraian Tugas Jabatan Struktural serta Jabatan Non Struktural di Lingkungan BKPLD Kabupaten Tasikmalaya.

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan BKPLD Kabupaten Tasikmalaya.




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/jwr.v1i2.1257

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Ati Rosliyati

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.