PERANAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dendy Syaiful Akbar

Abstract


Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya yang masih mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dengan alasan sebagai berikut: 1) BPK menemukan beberapa permasalahan yang cukup signifikan dan cenderung berulang, baik yang mempengaruhi penyajian maupaun tidak mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Beberapa permasalahan yang masih ditemukan dalam LKPD yaitu tentang penatausahaan asset tetap di antaranya tanah Pemda yang belum bersertifikat, dan bahkan tidak dapat ditelusuri keberadannya; 2) Pertanggungjawaban penggunaan belanja daerah tidak didukung dengan bukti yang sah dan sesuai dengan pengeluaran yang riil; 3) Penatausahaan piutang PBB belum didasarkan data yang valid; 4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan penyediaan dana kapitasi tersebut. Khususnya yang diterima PEMDA dari BPJS kesehatan pada periode januari sampai dengan april 2014 atau sebelum terbitnya Perpres no 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi; 4) Keberadaan BUMD (non PDAM) yang didirikan oleh pemda masih banyak yang belum memberikan kontribusi kepada Pemda. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan mendeskripsikan karakteristik pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, Mengetahui dan mendeskripsikan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, Mengetahui dan mendeskripsikan peranan karakteristik pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan menggunakan teknik studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara. Hasil dari penelitian dan wawancara menunjukan bahwa Karakteristik pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya bahwa pemerintah daerah yang memiliki karakteristik pemerintahan yang baik akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik pula.

Full Text:

PDF

References


Adi. 2005. Regional Fiscal Independence In East Java Province Post Regional Autonomy. Economic Journal of Emerging Markets.

Antaranews.com. 2008. Auditing and assurace services: an intergated approach. Ed.12th. Pearson Education: USA.

Azhar. 2000. Local government measurement use to focus on performance and results. Evaluation and Program Planning 24 (2001) 95-101. USA.

Darma. 2005. Sosialisasi Manual EKPPD TA 2008 Implementasi PP Nomor 6 Tahun 2008. Disampaikan pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan EKPPD. Pasuruan Jawa Timur.

Fitriyanti dan Pratolo. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kementerian Dalam Negeri RI. 2009. Laporan Hasil Evaluasi Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan LPPD Tahun 2007 Tingkat Nasional.

Handra dan Maryati. 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2 No.1. Hal 1-17. http://www.bppk.depkeu.go.id.

Hasibuan. 2009. New Public Management: What to Take and What to Leave. Public Management Service. OECD.

Ihyaul Ulum M.D. 2007. Audit Sektor Publik. Jakarta. Cetakan kelimabelas. Salemba.

Robbins, Walter A., Austin, Kenneth R. “Disclosure Quality in Governmental Financial Reports: An Assessment of the Appropriateness of a Compound Measure”. Journal of Accounting Research. Vol. 24. No. 2. pp. 412-421.

Santoso, Singgih. 2000. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sarwono, Jonathan. 2008. Panduan Lengkap Untuk Belajar Komputasi Statistik Menggunakan SPSS 16. Andi. Jakarta.

Sjoberg, Peter. 2003. Government Expenditure Effect on Economic Growth: The Case of Sweden 1960-2001. Lulea University of Technolgy.

Stanbury, W.T. (2003). Accountability to Citizens in the Westminster Model of Government: More Myth Than Reality. Fraser Institute Digital Publication. Canada.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/jwr.v3i1.1375

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Dendy Syaiful Akbar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.