IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) OLEH PUSKESMAS KAMPUNG LAUT KECAMATAN KAMPUNG LAUT KABUPATEN CILACAP

SUNCOKO SUNCOKO

Sari


Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)? 3) Bagaimana Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 orang yang terdiri dari kepala Puskesmas 1 orang, tokoh masyarakat 4 orang dan perwakilan masyarakat dari 4 desa sebanyak 8 orang. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :1) Kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) telah diimplementasikan cukup baik sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah. Begitupula berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa dalam mengimplementasikan Kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), Puskesmas telah melaksanakannya cukup baik walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan yang ditentukan. 2) Terdapat beberapa hambatan, yang antara lain anggaran yang ada kurang memadai dalam melaksanakan program jamkesda kepada masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi penulis bahwa implementasi kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) belum terlaksana dengan baik karena puskesmas memiliki hambatan seperti ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pelayanan serta kemampuan sumber daya manusia. 3) Terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain : menambah anggaran serta sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh puskesmas dapat memperbaiki beberapa permasalahan terkait implementasi Kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang memiliki kartu jamkesda.

Kata Kunci


Implementasi; Kebijakan; Kesehatan

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis kebijaksanaan duri Formulasi ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.

Azrul, Azwar. 1996. Program Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan. Jakarta : Yayasan Penerbitan IDI.

Hoogerwerf, A., 1983. Ilmu Pemerintahan, Alih Bahasa L.L. Tobing, Jakarta: Erlangga

Islamy, M. Irfan, 2000, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta: Sinar Grafika..

Mu'rifah 2007. Materi Pokok Pendidikan Kesehatan." Jakarta: Universitas. Terbuka

Murti, Bisma., 2004, Prinsip dan Metode Riset Epidemiologi, Gadjah Mada. University Press

Notoatmodjo,s. 2010. Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta : PT Rineka Cipta

Pohan.L.S.,2007. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan Dasar-Dasar Pengertian dan Penerapan, Jakarta: EGC.

Santoso, Purwo. 2002. Modul Kuliah Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya. Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik. Yogyakarta:Konsentrasi Politik dan Otonomi Daerah, UGM.

Siagian Sondang, 2003, Teori dan Praktek Kepemimpinan, Penerbit Rincka Cipta. Jakarta.

Soewarno Handayaningrat. 2006. Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen. Jakarta : Gunung Agung

Surbakti, Ramlan, 2004, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widya Sarana, Jakarta

Suryaningrat, Bayu, 2003, Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan Indonesia, Jilid I, Dewaruci Press, Jakarta

Syamsuri, 2004 Persepsi Masyarakat dan Pemberian Pelayanan Kesehatan Terhadap jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Kuulu Kapuas di Provinsi Kalimantan Tengah, Gadjah mada

Thabrany Hasbullah. 2005. Pendunuun Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Kesehatan di Indonesia. Ed. I. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Trisnantoro, 2009. Desentralisasi Kesehatan di Indonesia dan Perubahan Fungsi Pemerintah, Apakah Merupakan Periode Uji Coba? Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

Ulbert Silalahi, M.A., 2005. Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Wibawa Samodra. 2004. Pengantar Analisis Kebijakan Publik.. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:Media Pressindo.

Sumber Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan gratis

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentangSistem Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian kewenangan serta tugas/fungsi antara pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah




DOI: http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v1i2.2795

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.license.cc.by4.footer##

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.