PERAN PRESIDIUM PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON DALAM PROSES PEMEKARAN PROVINSI CIREBON

Hilal Ramdhani

Sari


Pemekaran daerah provinsi selalu menjadi fenomena politik di tingkat lokal yang menarik untuk diteliti. Dalam proses pemekaran daerah, elit politik memiliki peran penting dalam proses lobi untuk mewujudkan pemekaran provinsi. Kasus di Cirebon sangat menarik karena semenjak Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) dideklarasikan di tahun 2009 belum mampu mewujudkan pembentukan provinsi Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lobi politik yang dilakukan oleh P3C dalam membentuk koalisi di tingkat lokal yaitu di tingkat Kabupaten dan Kota, Provinsi, membentuk koalisi di tingkat lokal, serta melakukan lobi kepada partai-partai politik yang berkuasa di tingkat lokal dan nasional. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang diperoleh dari jurnal, surat kabar serta buku-buku yang terkait dengan elit politik. Analisis data menggunakan premis mayor dan minor, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai kegagalan membentuk provinsi cirebon di tahun 2009-2019. Hasil penelitian menunjukkan kegagalan lobi yang dilakukan oleh P3C di tingkat lokal, yaitu tidak bergabungnya Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan sebagai bagian dari provinsi Cirebon menyebabkan proses pengajuan pemekaran provinsi Cirebon tidak sampai pada tingkat nasional, serta belum adanya koalisi pada partai-partai politik penguasa mengakibatkan upaya legislasi untuk pemekaran provinsi Curebon tidak berhasil.

Kata Kunci


Elit Politik Lokal, Lobi Politik, Pemekaran Daerah, Cirebon.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdussalam, S. (2019). Ridwan Kamil Tak Setuju Pembentukan Provinsi Bogor Raya, Lebih Setuju Pemekaran Kabupaten/Kota. [online] diakses dari https://jabar.tribunnews.com/2019/08/12/ridwan-kamil-tak-setuju-pembentukan-provinsi-bogor-raya-lebih-setuju-pemekaran-kabupatenkota.

Breman, J. (1986). Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial. Jakarta: LP3ES. Bugin, B. (2007). Penelitian kualitatif, komunikasi, ekonomi, kebijakan, publik dan ilmu sosial lainnya. Jakarta: Kencana.

Buehler, M. (2014). Political Change and Territoriality in Indonesia: Provincial Proliferation by Ehito Kimura. Indonesia, 97(1), 137-139.

Camagni, R. (2002). On the concept of territorial competitiveness: sound or misleading?. Urban studies, 39(13), 2395-2411.

DetikNews. (2008). 8.000 Orang Berkongres Tuntut Pembentukan Provinsi Cirebon. [online]. Diakses dari https://news.detik.com/berita/890024/8000-orang-berkongres-tuntut-pembentukan-provinsi-cirebon

Febriyandi, D. (2015). Proses Perumusan Kebijakan Pemekaran Daerah (Studi di PulauSebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara). JPP (Jurnal Politik Profetik), 3(2).

Ibranif. (2012). Warga Kuningan Menolak Provinsi Cirebon. [online]. Diakses dari https://www.kaskus.co.id/thread/50a3aff8562acf3418000084/warga-kuningan-jabar-masuk-sini/

Kimura, E. (2010). Proliferating provinces: territorial politics in post-Suharto Indonesia. South East Asia Research, 18(3), hlm. 415-449.

Mac Ginty, R., & Richmond, O. P. (2013). The local turn in peace building: A critical agenda for peace. Third world quarterly, 34(5), 763-783.

Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran wilayah dan otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan rekomendasi ke Depan. Jurnal Konstitusi, 10(2), 287-310.

Nastain, I. (2012). Majalengka Ogah Ikut Wacana Provinsi Cirebon. [online]. Diakses dari https://news.okezone.com/read/2012/01/28/340/565334/majalengkaogah-ikut-wacana-provinsi-cirebon

Purwoko, K. (2010). Gubernur Jabar tak Permasalahkan Pembentukan Provinsi Cirebon. [online]. Diakses dari https://republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/09/29/137035-gubernur-jabar-tak-permasalahkan-pembentukan-provinsi-cirebon

Qodi, Z. (2012). Involusi Politik Pemekaran, Etnisitas, Dan Agama: Tantangan Reformasi Birokrasi Kasus Maluku Utara. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 4(4), 217-226.

Ramdhani, H. (2018). Reorientasi Politik Gender dalam Sistem Masyarakat Patriarkis. Law Research Review Quarterly, 4(03), 621-628. https://doi.org/10.15294/snh.v4i03.27034

Ramdhani, H. (2019). Realitas Elit Politik Lokal dan Persepsi Masyarakat dalam Proses Pemekaran Daerah. JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 7(2), 219-226.

Ramdhani, H. (2019). Studi Komparatif Kurikulum Pendidikan Politik Di Perguruan Tinggi Negeri. PROSIDING SENASPOLHI, 1(1).

Rohmah, N. S. (2018). Elit Dan Pemekaran Daerah; Konflik Antar Elit Dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(1), 90-105.

Ruslan. H. (2012). Warga Majalengka Tolak Pembentukan Provinsi Cirebon. [online]. Diakses dari https://republika.co.id/berita/regional/jawa-barat/12/01/24/lyb0xw-warga-majalengka-tolak-pembentukan-provinsi-cirebon

Sjaf, S. (2014). Politik Etnik: Dinamika Lokal di Kendari. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Tempo. (2009). Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon Deklarasikan Provinsi Cirebon. [online]. Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/163726/presidium-pembentukan-provinsicirebon-deklarasikan-provinsi-cirebon

Tempo. Co. (2009). Jawa Barat Didesak Setujui Pembentukan Provinsi Cirebon. [online]. Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/205220/jawa-barat-didesak-setujui-pembentukan-provinsi-cirebon/full&view=ok

Hafizhah, H. (2019). Mendagri Tolak Pemekaran 314 Daerah. [online]. Diakses dari https://nasional.republika.co.id/berita/pzg3e7415/mendagri-tolak-pemekaran-314-daerah

Sadewo, K. (2018). Satu Langkah Menuju Pemekaran Cirebon Timur dan Indramayu Barat?. [online]. Diakses dari http://cirebonplus.com/berita/bersiap-menyambut-pemekaran-cirebon-timur-dan-indramayu-barat/




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i1.3157

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.license.cc.by4.footer##

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.