PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PKM) DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI KOTA DENPASAR

Ni Nyoman Pujaningsih; I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P

doi:10.25157/moderat.v6i3.3537

PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PKM) DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI KOTA DENPASAR

Ni Nyoman Pujaningsih, I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P

Sari

Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk melakukan pembatasan mobilitas masyarakat melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sedangkan Pemerintah Provinsi Bali menerapkan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Munculnya Keppres No. 9 Tahun 2020, Presiden telah mendelegasikan kewenangannya pada setiap Gubernur untuk dapat lebih merespon aktif dan menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi daerahnya. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) merupakan salah satu kebijakan yang dibuat Pemkot Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan PKM dalam penanggulangan wabah Covid-19 di kota Denpasar. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, literatur buku, situs web resmi yang kemudian digambarkan melalui analisa deskriptif yaitu menggambarkan penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) di kota Denpasar. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan kebijakan PKM di Kota Denpasar meliputi beberapa hal yaitu pembatasan kerumunan masyarakat, larangan bepergian tanpa menggunakan masker, pergerakan masyarakat tanpa tujuan jelas, larangan kendaraan roda empat yang penuh penumpang, pembatasan aktivitas kendaraan barang dan pembatasan jam operasional kegiatan usaha (toko). Penerapan kebijakan PKM dalam penanggulangan wabah Covid-19 di Kota Denpasar sudah berjalan efektif. Keterlibatan pihak desa adat sangat membantu program pemerintah dalam menanggulangi Covid-19,dikarenakan pihak pengurus desa melalui prajuru banjar lebih memahami situasi dan kondisi masyarakat di lingkungannya. Keterlibatan instansi lain seperti TNI/Polri sangat membantu demi terciptanya keamanan serta ketertiban selama kegiatan PKM berlangsung. PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini bertujuan untuk menekan angka positif Covid-19 di Denpasar.

Kata Kunci

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM); Kebijakan; Kota Denpasar; Covid-19.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

Awalia, N., & Nurwati, N. (2020). Efektivitas Produktivitas Keluarga Ditengah Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Covid 19. 1, 21. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/340998432_Efektivitas_Produktivitas_Keluarga_Ditengah_Tengah_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Selama_Covid_19

Balipost. (2020). Hari Pertama Pemberlakuan PKM Denpasar, Pemeriksaan Digelar di 8 Titik Pintu Masuk. Retrieved from http://www.balipost.com/news/2020/05/15/122594/Hari-Pertama-Pemberlakuan-PKM-Denpasar,Pemeriksaan...html

Fakhruddin, M. (2020). Denpasar Terapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Retrieved June 10, 2020, from https://republika.co.id/berita/qaa44v327/denpasar-terapkan-pembatasan-kegiatan-masyarakat

Fanany, R. (2020). Tanggulangi Pandemi Covid-19, Pemprov Bali Libatkan Desa Adat di Satgas Gotong Royong. Retrieved June 10, 2020, from https://www.tribunnews.com/regional/2020/04/08/tanggulangi-pandemi-covid-19-pemprov-bali-libatkan-desa-adat-di-satgas-gotong-royong

Harahap, D. A., & Bandung, U. I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Menangani Pandemi Covid-19 dan Tren Pembelian Online. (April). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22535.34723

Kompas. (2020). PKM Denpasar Hari Pertama, Terjadi Penumpukan Kendaraan, 100 Pengendara Diminta Putar Balik. Retrieved from https://regional.kompas.com/read/2020/05/15/17410201/pkm-denpasar-hari-pertama-terjadi-penumpukan-kendaraan-100-pengendara

Pemerintah, K. D. (2020). Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Posko, K., Terpadu, P., Perbatasan, D. I. D., & Denpasar, K. (2020). RENCANA OPERASI. 2019.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 11(1), 1–12.

Sore, U. B. dan S. (2017). Kebijakan Publik. Makassar: CV Sah Media.

Suciati, A. (2017). Kebijakan Publikdan Partisipasi Masyarakat (Implementasi Perda No. 15 Tahun 2011tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi terhadap TPA Sumur Batu) (Universitas Islam Negerisyarif Hidayatullah, Jakarta). Retrieved from http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40959/1/ANNISA SUCIATI-FISIP.pdf

Suni, N. S. P. (2020). Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona. Pusat PenelitianBadan Keahlian DPR RI, XII(3), 13–18. Diterbitkan, Ciamis: Program Pascasarjana FISIP UNIGAL.

Zahrotunnimah, Z. (2020). Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(3). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15103

DOI: http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i3.3537