ETIKA VS ETIKET (SUATU TELAAH TENTANG TUNTUTAN DAN TUNTUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK)

Imam Maulana Yusuf

Sari


Fenomena tentang maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini, dipandang sebagai suatu gejala sosial yang muncul akibat dari ketidakpastian pelayanan. Praktek pungli yang terjadi dalam perspektif pelayanan publik tentunya mengarah pada suatu tindakan yang lebih cenderung pada sikap etis yang sangat tidak dibenarkan. Namun hal itu, meskipun menimbulkan kontraditif dengan aturan, disebagian masyarakat justru memandang praktek seperti itu lajim dilakukan dan bahkan telah menjadi kebiasaan sebagai bentuk terimakasih, karena telah dibantu dalam urusan keperluan pelayanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka bentuk konsepsi pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengatasi fenomena tersebut, adalah dengan mengintegariskan antara nilai-nilai etika dengan pandangan etiket dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam praktek pelayanan publik agar tidak menimbulkan kontradiktif antara nilai tuntutan dan tuntunan, maka dapat dilakukan dengan berdasarkan pada konsepsi pendekatan melalui penguatan dan penataan kembali, terkait dengan moralitas masyarakat dan pejabat penyelenggara pemerintahan. Dan penguatan sistem budaya dan sistem sosial mengadaptasi dan merujuk harapan-harapan tentang suatu kehidupan masyarakat yang berpola sesuai dengan budaya, tradisi adat-istiadat masyarakat dan kepercayaan (agama), sehingga dengan demikian praktek-praktek yang dianggap akan memunculkan dikotomi antara etika dan etiket dapat dikendalikan melalui pengintegrasian antara nilai-nilai intelektualisme, spiritualisme, perasaan dan kolektivitas yang disesuikan dengan norma sistem sosial yang telah ada di masyarakat Kata Kunci : Etika, Etiket, Moralitas, dan Sistem Budaya serta Sistem Sosial

Teks Lengkap:

DOWNLOAD PDF (English)

Referensi


Abdulkadir, Muhammad. (1991) Etika Profesi Hukum., Bandung; Citra Aditya Bakti.

Allen, D.E. (1980). Social Psychology as A Social Process., California; Wodworten Publishing Company.

Budiningsih, C.A. (2004). Pembelajaran Moral : Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya., Jakarta: Rineka Cipta.

Clifford, Geertz. (1973) The Interpretation of Cultures., New York; Basic Books.

Ernawati, Ursula. (2004) Pedoman Lengkap Kesekretarisan Untuk Sekretaris dan Calon Sekretaris., Yogyakarta; Graha Ilmu.

Hurlock, E.B. (1990). Perkembangan Anak., Alih Bahasa : Meitasari

Tjandrasa dan Muslih Zarkasi. Jakarta; Erlangga.

Iskandar, Jusman. (2004). Teori Sosial., Bandung, Puspaga.

Kattsoff, Louis O. (1986) Pengantar Filsafat., (Diterjemahkan oleh: Soejono Soemargono). Yogyakarta; Tiara Wacana.

Novianingtyastuti, (2009). Garudafood Menuju Spiritual Company., 23 Pebruari, wawancara dengan Samsul Arifin, Manager Human Resource Services PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biscuit Gresik, www.beritajatim.com.

Turmudzi, Didi. (2013) Bunga Rampai Sosial Budaya., Bandung; Prisma Press.

Pasolong, Harbani. (2007) Teori Administrasi Publik., Bandung;Alfabeta.

Rogers, D. (1977). The Psychology of Adolescence., Englewood Cliff, New Jersey: Prentice Hall.

Rasyid, Ryaas. (1999), Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan., Jakarta; Yarsif Watampone.

Sedarmayanti. (2005). Tugas dan Pengembangan Sekretaris., Bandung; Mandar Maju.

Suseno, Franz Magnis.(1994) Etika Politik. Jakarta; Rajawali Press.

Sutarno, Alfonsus. (2008) Etiket, Kiat Serasi Berelasi., Yogyakarta; Kanisius.

Widodo, Joko. (2007) Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja., Malang ; Banyumedika.

http://news.okezone.com/read/2016/10/18/337/1518000/235-kasus-pungli-di-kepolisian-terungkap-terbanyak-di-lalu-lintas.

Bertens, K. 2000. Etika. Seri Filsafat PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Gava Media Yogyakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 1989 Balai Pustaka, Jakarta.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) 2005, Good Governance, Modul Diklat Prajabatan Golongan III, LAN, R.I. Jakarta.

Rohman, Ahmad, dkk. 2010 Reformasi Pelayanan Publik Averroes Press, Malang.

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.




DOI: http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v3i2.686

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.