Peran Intelijen TNI AL dalam Pemberantasan Tindak Pidana di Laut

Ahmad Virgaus

Sari


Luasnya wilayah perairan Indonesia dengan lokasi yang strategis serta kekayaan sumber kelautan yang berlimpah menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia yang akan berdampak pada semakin meningkatnya potensi berbagai tindak kejahatan/pelanggaran di wilayah perairan Indonesia. Untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan tersebut, maka TNI Angkatan Laut dituntut memiliki intelijen yang berkualitas agar dapat mendukung tugas dan fungsi TNI Angkatan Laut. Personil intelijen TNI Angkatan Laut diharapkan mampu menganalisis, mendeteksi dan memprediksi segala potensi-potensi ancaman di lapangan serta pengungkapan dan pemberantasan tindak pidana di laut. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik melalui metode wawancara dan Analytical Hierarcy Process (AHP) agar kedepannya intelijen TNI Angkatan Laut dapat memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai satuan inti dalam pemberantasan tindak pidana dilaut.Kata Kunci: Intelijen TNI Angkatan Laut,  Analytical Hierarchy Process (AHP), Tindak Pidana di Laut

Kata Kunci


Intelijen TNI Angkatan Laut, Analytical Hierarchy Process (AHP), Tindak Pidana di Laut

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku

Abdulsyani. 1994. Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara.

Chin, W.C. dan Todd, P.A. 1995. On the Use, Usefulness and Ease of Use of Structural Equation Modelling in MIS Research: A Note of Caution. MIS Quarterly.

Irawan, Sukarno. 2004. Ancaman Potensial dan Strategi Penangkalan, Jakarta: Widyaiswara Luar Biasa Utama Ka-BIN.

Johnson, och K. 2002. Bombs, Bugs, Drugs and Thugs: Intelligence and America’s quest forsecurity. New York: New York University Press.

Moleong, L.J. 2010. Metode Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Muhammad AS Hikam. 2014. Menyongsong 2014-2019. Jakarta : BIN.

Saronto, Y. Wahyu dkk. 2004. Intelijen : Teori, Aplikasi dan Modernisasi. PT. Ekalaya Saputra.

Thomas L. Saaty. 1986 Decision Making for Leaders, The Analitycal Hierarchy Process for Decision in Complex World.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Keputusan Kasal Nomor KEP/1111/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018 Tentang Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe.

Komando Pendidikan Operasi Laut Pusat Pendidikan Intelijen Maritim

Naskah Sementara Buku Petunjuk Operasi Intelijen Maritim

Artikel Jurnal

Sayidiman Suryohadiprojo, Kemaritiman Indonesia, (http://sayidiman.suryohadiprojo.com. Di akses pada 15 Maret 2019).




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v8i1.2600

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


___________________________________________________________________
R E D A K S I
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GALUH
JL. R.E. MARTADINATA NO. 150 Tlp. (0265) 771048 Ciamis
Email: justisiafhunigal150@gmail.com
__________________________________________________________________________
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi is licensed under a Creative Commons Atribution ShareAlike 4.0 Internasional License