Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terahdap Transparansi Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

Mohamad Apip, Fitri Maesaroh

Abstract


Penelitian ini difokuskan pada Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. Tujuan dalam Penelitian ini untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis: (1) Aksesibilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. (2) Transparansi laporan keuangan daerah Kabupaten Ciamis. (3) Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah terhadap transparansi laporan keuangan daerah Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis. Untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Aksesibilitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis berada pada kategori sangat baik. Artinya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah mampu mengaksesibilitas laporan keuangan sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. (2) Transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis berada pada kategori sangat baik. Artinya  Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah melaporkan laporan keuangan secara transparan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi laporan keuangan. (3) Aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Artinya bahwa semakin baik aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah maka semakin baik pula transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

Keywords


Aksesibilitas, Transparansi, Laporan Keuangan Daerah

Full Text:

PDF

References


Aliyah. 2012. Pengaruh Penyajian Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 8 No.2.

Bahtiar, A. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

Bastian, I. 2015. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Dwiyanto, A. 2016. Transparansi Pelayanan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Halim, A. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Hanafi, M.M. 2013. Analisis Laporan keuangan, Yogyakarta: UPP AMK YKPN.

Handro. 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Posisi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporang Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jember. Jurnal. Universitas Bung Hatta.

Hehanussa, S.J. 2015. Pengaruh Penyajian Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporang Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. Jurnal. Unissula.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.

Ismaya. 2016. Kamus Akuntansi. Bandung: Pustaka Grafika.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah. 2005. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sinar Grafika.

LAN RI. 2003. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: LAN.

Mardiasmo. 2012. Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mulyana, B. 2016. Akuntabilitas Laporan Keuangan. Jakarta: Gramedia.

Nordiawan, D. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Krina, LL. 2013. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan.

Rohman, A. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 9 No. 1. Hal 9-14. Universitas Diponegoro Semarang.

Sabarno, H. 2014. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika.

Sadeli, L. 2016. Dasar-dasar Akuntansi. Jakarta: Bumi Aksara.

Simamora, Henry. 2010. Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Soemarsono. 2014. Manajemen Keuangan Pemerintahan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pengimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Warsono. 2011. Manajemen Keuangan Perusahaan. Malang: Bayumedia Publishing.

Wijaya, H.A.W. 2016. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/.v4i1.3395

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Mohamad Apip, Fitri Maesaroh

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.