Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terahdap Transparansi Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Aliyah. 2012. Pengaruh Penyajian Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 8 No.2.
Bahtiar, A. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
Bastian, I. 2015. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Dwiyanto, A. 2016. Transparansi Pelayanan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Halim, A. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Hanafi, M.M. 2013. Analisis Laporan keuangan, Yogyakarta: UPP AMK YKPN.
Handro. 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Posisi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporang Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jember. Jurnal. Universitas Bung Hatta.
Hehanussa, S.J. 2015. Pengaruh Penyajian Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporang Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. Jurnal. Unissula.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
Ismaya. 2016. Kamus Akuntansi. Bandung: Pustaka Grafika.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah. 2005. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sinar Grafika.
LAN RI. 2003. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: LAN.
Mardiasmo. 2012. Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Mulyana, B. 2016. Akuntabilitas Laporan Keuangan. Jakarta: Gramedia.
Nordiawan, D. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Krina, LL. 2013. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan.
Rohman, A. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 9 No. 1. Hal 9-14. Universitas Diponegoro Semarang.
Sabarno, H. 2014. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika.
Sadeli, L. 2016. Dasar-dasar Akuntansi. Jakarta: Bumi Aksara.
Simamora, Henry. 2010. Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Soemarsono. 2014. Manajemen Keuangan Pemerintahan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pengimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Warsono. 2011. Manajemen Keuangan Perusahaan. Malang: Bayumedia Publishing.
Wijaya, H.A.W. 2016. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
DOI: http://dx.doi.org/10.25157/.v4i1.3395
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Mohamad Apip, Fitri Maesaroh
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.