ETIKA PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK

Kiki Endah

Sari


Etika pemerintahan mengatur perilaku aparatur atau pemerintah yang berada dalam lembaga resmi pemerintahan. Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang akan mewujudkan cita-cita negara. Pada hakikatnya pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada pedoman yang dapat menuntun tindakan segala pola perilaku aparatur kearah yang lebih baik, terpuji dan bermoral.  Etika pemerintahan bersumber pada norma sosial dan norma hukum. Penerapan etika pemerintahan dapat menjadi kontrol daripada aparatur pemerintahan dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya pelayanan publik adalah suatu usaha yang dilakukan dalam rangka pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Aparatur yang beretika dalam sikap dan perilaku sehari-hari di lingkungan pemerintahan akan senantiasa terpanggil untuk menjaga kewibawaan pemerintah, menjalankan fungsi dengan sebaik mungkin, dan menghindari penyimpangan yang dapat mencoreng citra korps tempat aparatur pemerintah bekerja. Kata Kunci: Etika, Pemerintahan, Pelayanan Publik

Teks Lengkap:

Download PDF (English)

Referensi


Bertens, K, 2000. Etika. Seri Filsafat PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Kumorotomo, Wahyudi, 1992. Etika Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Labolo muhadam, 2016. Modul Etika Pemerintahan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Widodo, Joko, 2001. Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya.

Thoha Miftah, 2012. Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia, Thafa Media. Yogyakarta

Septi Atik Winarsih & Ratmanto, 2010. Manajemen Pelayanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

.

Dadang Juliantara, dkk, 2005. peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik. Pembaruan, Yogyakarta.

Surjadi, 2009. Pengembangan kinerja pelayanan publik. Refika Aditama, Bandung.

Labolo Muhadam dkk, 2015. Dialektika Ilmu Pemerintahan. Ghalia Indonesia. Bogor.




DOI: http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v4i1.1088

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.