PERAN FRAKSI DALAM PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ADITIYAWARMAN ADITIYAWARMAN

Sari


Fraksi (Fraction) adalah perwakilan partai politik dalam majelis legislatif dan juga berlaku di Dewan Kota (City Council). Istilah Fraksi atau (Parliamentary Party) pada awalnya di gunakan di Jerman melalui terminologi Fraktion dan kemudian berkembang  pula di Swiss. Austria (Club) Belanda (Fraktie) dimana negara-negara tersebut menggunakan sistem “Multi Partai” dan memiliki serta menggunakan disiplin partai yang sangat kuat. Untuk mengorganisir “Parliamentary Parties”  digunakan “Fraksi” sebagai wadah untuk memperoleh dukungan dalam bidang keuangan dan individu personal bagi partai, anggota parlemen serta bergabung di komisi-komisi Dewan Perwakilan. Disiplin yang ditarapkan oleh Partai Politik dengan menggunakan wadah Fraksi sebagai alat kontrol dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Bagaimana dengan keberadaan Fraksi dalam Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? Pertanyaan ini yang dibahas dalan tulisan singkat ini.Kata Kunci : Peran Fraksi, Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Teks Lengkap:

Download PDF (English)

Referensi


Anshari, Tunggul. Dkk. 2009. Kontruksi Perwakilan Dearah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Malang, Universitas Brawijaya.

Arbi, Sanit. 1985. Perwakilan Politik di Indonesia, CV Rajawali, Jakarta.

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Davis E.After. 1988. Pengantar Analisa Politik, LP3ES, P.T. Kincir Buana, Jakarta.

David Mc. Kay, American Politics and Society, 6th Edition, (Malden: Blackwell Publishing, 2005).

Isra, Saldi. 2013. Pergeseran Fungsi Legislasi. Rajawali Pers, Jakarta.

Klasul Amal. 1988. Teori-Teori Mutakhir Partai Politik. Tiara Wacana Jogyakarta.

Soefihara, Endin A.J. 2005. Merebut Nurani Rakyat, PT. Mizan Publika, Jakarta.

Samsul, Wahidin. 2007. Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia, Pustaka Pelajar.

Saragih, R. Bintan. 1987. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Gaya Media, Jakarta.

Toni Andrianus dan Kamal Fasyah. 2016. Mengenal Teori-Teori Politik dari Sisitem Politik sampai Korupsi, P.T. Nuansa Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.




DOI: http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v4i2.1481

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.