Sari
Kampung KB merupakan program dalam mengatasi masalah kependudukan dan hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan pemerintah yaitu Nawacita yang di dengungkan oleh Presiden Jokowi dimana membangun Indonesia mulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Menurut Badan Pusat Statistika pada tahun 2017 penduduk Indonesia mencapai 261 juta jiwa dan menempati urutan keempat penduduk terbanyak di dunia. Jawa Barat salah satu provinsi penyumbang angka kepadatan paling tinggi di Indonesia dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 48 juta jiwa atau 18,34 persen dari total populasi Indonesia. Dan diperkirakan akan bertambah pada tahun 2035 mencapai 57 juta jiwa atau 18.69 persen (BPS,2017). kurang kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kualitas hidup keluarga dan masyarakat penyumbang angka kepadatan penduduk dan bisa berdampak pada kemiskinan, keterbelakangan dan kesehatan yang rendah. Kemudian kurang terbinanya hubungan yang erat antara pemerintah dan masyarakat salah satu penyebab belum menurunnya angka kepadatan penduduk. Program Kampung KB merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam upaya memecahkan masalah tersebut. Tetapi pelaksanaan kampung KB di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih belum berjalan dengan optimal dimana masih kurang pembinaan peserta di kampung KB oleh Dinas KBP3A, masih kurangnya Sumber daya manusia sehingga berimbas pada minimnya pelaporan perkembangan kampung KB serta masih kurang aktifnya masyarakat dalam mengelola kampung KB. Metode yang digunakan adalah deskriftif kualitatif dengan melihat indikator keberhasilan program Kampung KB yaitu 1) indikator input,2) indikator proses dan 3) indikator output. Kata Kunci: Program Kampung KB, Dinas KBP3A, Masyarakat, Sejahtera.
Referensi
BKKBN, 2006, Buku Saku Bagi Petugas Lapangan Program KB Nasional Materi. Konseling, Jakarta: BKKBN.
Handayani, Sri. 2010. Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana. Yogyakarta: Pustaka Rihama.
Hartanto, Hanafi. 2004, Keluarga Berencana dan Kontrasepsi, Pustaka. Sinar Harapan, Jakarta.
Sebastian, 2010. Manajemen Strategik Keorganisasian Publik. Bandung: PT Refika Aditama.
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
