PELAKSANAAN KOMUNIKASI OLEH KEPALA DESA DALAM PEMBERIAN DANA BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) DI DESA CIKEMBULAN KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN

ESTRI CAHYANI

Sari


Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, diketahui bahwa terdapat beberapa masalah mengenai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Permasalahan yang muncul tersebut diduga disebabkan oleh masih kurang baiknya komunikasi Kepala Desa di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran kepada masyarakat dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan dalam penelitian ini, yaitu Kepala Desa dan perangkatnya di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran serta masyarakat penerima BLSM dengan jumlah keseluruhan sebanyak 12 orang. Pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah dapat dilaksanakan cukup baik. Artinya pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan sesuai dengan empat prinsip yang mempengaruhi komunikasi atau pesan menurut Hasan (2005:28). Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut: Kepala Desa masih kurang dapat merespon keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dengan baik, masih rendahnya pendidikan masyarakat khususnya penerima BLSM, belum adanya sosialisasi oleh pemerintahan desa. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan  dalam pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran antara lain: melakukan pembinaan terhadap masyarakat, berusaha untuk memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif terutama kepada penerima BLSM dan menampung setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat untuk menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program selanjutnya.  

Kata Kunci


Pelaksanaan; Komunikasi; BLSM

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


De Vito, Joseph. A. 1995. Komunikasi Antar Manusia Edisi Ke-5. Penerjemah: Agus Maulana.

Effendy. 2005. Komunikasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hardjana, Agus M. 2003. Komunikasi Intrapersonal & Interpersonal. Yogyakarta: Kanisius.

Hasan, Erliana. 2005. Komunikasi Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.

J. Lexy Moleong. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Lunandi, A.G. 1992. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi Antar Pribadi. Yogyakarta: Kanisius.

Muhammad, Arni. 2001. Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Mulyana, Deddy. 2007. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution. 2004. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Bandung: CV. Mandar Maju.

Rivai, M. 2003. Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa. Bandung: Angkasa.

Sedarmayanti. 2008. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Refika Aditama.

Siagian, P. Sondang. 2012. Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya). Jakarta: Bumi Aksara.

Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Suahrto, Edi 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama,

Surakhmad, Winarno. 2004. Pengantar Penelitian llmiah (Dasar Metoda Teknik). Bandung. Tarsito.

Soleacman, Munandar. M. 2009. Ilmu Sosial Dasar (Teori dan Konsep Ilmu Sosial). Bandung. PT. Refika Aditama.

Muhfiz. Ali. 1986. Pengantar Administrasi Negara. Jakarta: Universitas Terbuka.

Walgito, Bimo. 2001. Psikologi Sosial. Yogyakarta: Andi.

Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

Buku Pegangan Sosialisasi Implementasi Program-program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak tahun 2013.




DOI: http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v1i1.2938

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.license.cc.by4.footer##

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.