ANALISIS YURIDIS PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ADAT YANG DILAKUKAN DI HADAPAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DI DESA CIHARALANG KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS)
Sari
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
A. Buku
Angreni, Ni Kadek Ditha & Wairocana, I Gusti Ngurah (2018). Legalitas Jual Beli Tanah di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Denpasar: Udayana University Press.
Artadi, I Ketut & Putra, I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, (2019). Hukum Perjanjian ke Dalam Perancangan Kontrak. Denpasar: Udayana University Press.
Harsono, Boedi. 2008. Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1, Jakarta: Djambatan.
Manulang, Rinto. 2011. Segala Hal Tentang Jual Beli. Yogyakarta: Buku Pintar.
Muhammad, Abdulkadir .2014. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
Nurnaningsih, Amriani. 2012. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan. Jakarta: Raja Grafindo.
Perangin, Effendi. 1991. Praktik Permohonan Hak Atas Tanah. Jakarta: Rajawali Press
Rahmadi, Takdir. 2011. Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: Rajawali Press.
Sentoso, Urip. 2017. Hukum Agraria. Jakarta: Kencana.
Subekti, R dan R. Tjitrosudibio (2004). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
Syahrizal, Abbas. 2011. Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
B. Peraturan Perundangan-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
C. Jurnal
Angreni, Ni Kadek Ditha & Wairocana, I Gusti Ngurah. 2018. Legalitas Jual Beli Tanah Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Denpasar: Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Pransisca Romana Dwi Hastuti. 2015. Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah di Bawah Tangan di Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen, Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret
Rismadewi, Avina & Utari, Anak Agung Sri, (2015) Kekuatan Hukum Dari Sebuah Akta Dibawah Tangan, Denpasar: Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana.
D. Skripsi
Eko Pitri Nurhasanah. 2020. Perjanjian Jual Beli Atas Tanah dengan Sertipikat Hak Milik. Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal.
DOI: http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v11i1.10056
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.