MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI), SENGKETA AGRARIA DAN VIKTIMOLOGI : STUDI KASUS PEMBANGUNAN NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (NYIA)

Gelar Ali Ahmad

Sari


Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan strategi pembangunan ekonomi Indonesia, dengan sebuah target akan mapannya perekonomian bangsa. Hal ini merupakan konsekuensi negara dunia ketiga termasuk Indonesia yang terlibat dalam dinamika pasar bebas. Disisi lain MP3EI sangat kental penghambaannya terhadap kapitalisme, dan dalam praktiknya banyak menimbulkan masalah, khususnya masalah lahan dan para petani pemilik lahan. Salah satu kasus yang diangkat dalam tulisan ini adalah pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta yang dikaji dari perspektif viktimologi dan penulis membahas permasalahan ini dengan menggunakan parameter hasil Kongres PBB ke VIII di Havana, Kuba yang menyatakan bahwa pembangunan itu bisa bersifat kriminogen dan viktimogen. Dari pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pembangunan NYIA memenuhi ketegori pembangunan yang bersifat kriminogen dan viktimogen. Pembangunan NYIA telah terjadi cacat administrasi yang berhubungan dengan AMDAL sehingga termasuk pembangunan yang tidak direncanakan secara rasional atau direncanakan secara timpang, tidakmemadai/tidak seimbang. Pembangunan NYIA juga melanggar Hak Asasi Manusia ditambah lagi peraturan yang berkaitan dengan pembangunan ini tidak memadai dalam melindungi kesejahteraan masyarakat atas nama pembangunan, maka pembangunan NYIA tersebut merupakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral dan tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral.Kata Kunci : Pembangunan, Viktimologi, Administrasi, Hak Asasi Manusia

Teks Lengkap:

DOWNLOAD PDF

Referensi


Anwar, Yesmil, Adang, 2010, Kriminologi, Bandung, PT. Refika Aditama.

Daeng, Salamuddin, 2012, Manipulasi Kapitalisme atas Krisis Infrastruktur, Jurnal Free Trade Watch, Jakarta, IGJ.

Mulyanto, Dede, 2008, Konsep Proletarisasi dan Akumulasi Primitif dalam Teori Kependudukan Marxis, Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 2.

Nawawi, Barda, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta, Kencana.

Yulia, Rena, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten. Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

Putusan MK No. 001/PUU-V/2007.

Putusan MA No. 645K/Sip/1970.

Putusan MA No. 77 K/Kr/1961.

Surat Menteri Lingkungan Hidup No. B4718/MENLH/09/2003 perihal AMDAL dan Izin Lokasi.

Internet

http://kemenpora.go.id/index/preview/aneka/560

http://ekonomi.kompas.com/read/2012/09/25/05090757/Presiden.Gaet.Investor.AS

http://www.antaranews.com/berita/359928/indonesia-tampil-total-dalam-pameran-pariwisata-berlin

http://www.tribunnews.com/nasional/2012/04/11/hari-ini-sby-bertemu-perdana-pm-inggris-david-cameron

http://www.mmindustri.co.id/alokasi-dana-proyek-mp3ei-rp19201-triliun

http://omahkendeng.org/2013-03/1333/mp3ei-perampasan-tanah

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42262077

https://www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/may-2017/national-strategic-projects--55-new-projects-included-in-psn-lis.html

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3753727/ylbhi--penggusuran-paksa-warga-kulon-progo-langgar-hukum-dan-ham

http://www.lbhyogyakarta.org/2016/07/rencana-pembangunan-bandara-kulon-progo-proyek-yang-di-paksakan/




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1237

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


___________________________________________________________________
R E D A K S I
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GALUH
JL. R.E. MARTADINATA NO. 150 Tlp. (0265) 771048 Ciamis
Email: justisiafhunigal150@gmail.com
__________________________________________________________________________
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi is licensed under a Creative Commons Atribution ShareAlike 4.0 Internasional License