PEMANFAATAN POTENSI KEKAYAAN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI ALAT DIPLOMASI NEGARA: PERBANDINGAN PEMANFAATAN POTENSI KEKAYAAN INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN.
Sari
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
A. Buku
Saidin, OK. 2015. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: Rajawali Pers.
B. Peraturan Perundang Undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis.
South Korean Agricultural Products Quality Control Act.
South Korean Patent Act.
C. Jurnal
Hendra Djaja. (2013). Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional. Jurnal Cakrawala Hukum, p. 136.
Candra Irawan. (2017). Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia. Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank Ke-3, p. 359.
Haikal Narendra Sudjudiman, Fatma Ulfatun Najicha. ( 2020). Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) di Indonesia dan Singapura (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura) . UIRLawReview, p. 40.
Indra Rahmatullah. (2014). Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon. Jurnal Cita Hukum, p. 308.
Sugih Ayu Pratitis, Rehulina, Andi Putra Sitorus. (2022). Peranan Pemerintah dalam Meningkatkan Produksi Indikasi Geografis di Indonesia. Jurnal Perspektif Hukum, p. 292.
Wahyu Sasongko. (2012). Indikasi Geografis: Rezim Hki Yang Bersifat Sui Generis. Jurnal Media Hukum, p. 100.
D. Sumber lain
KAR. (2016, Mei 13). www.hukumonline.com. Retrieved Oktober 16, 2024, from hukumonline: https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-3-tantangan-terberat-produk-indikasi-geografis-lt5735ca48502b9/
DOI: http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v13i1.16589
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.



