Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)
Sari
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Buku
Adrian Sutedi. Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
Janes Sidabalok, 2012. Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia, Bandung: CV.Nuansa Aulia.
C.S.T. Kansil. 2008. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika.
Mulhadi. 2010. Hukum Perusahaan: Bentuk Badan-Badan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia.
Philipus M. Hadjon. 1993. Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika.
Adolf, H., & Chandrawulan, A. A. 2015. Mekanisme penyelesaian sengketa penanaman modal. CV Keni Media.
Jurnal & Sumber Lainnya
Anis Setyaningrum, Abdul Hakim, Sukanto, Kefektifan Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Bagi Pemberdayaan Usaha Kecil (Studi Kasus pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang dan Sentra Usaha Kecil Keripik Tempe Sanan), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1 No. 5 hlm. 927-933 diakses dari https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/07/SE-MDN-Penyelenggaraan-Perizinan-dan-Non-Perizinan-SKDU-HO-SITU-Bup-Walkot.pdf pada tanggal 30 November 2020 Pukul 23.00 WIB.
Afriana, A., & Chandrawulan, A. A. (2019). Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(1).
Arya Aditya, Sistem Perizinan Online Tunggal, Jokowi: Kita Paksa (cnbcindonesia.com, 2018) diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20180418171510-4-11538/sistem-perizinan-online-tunggal-jokowi-kita-paksa pada tanggal 30 November 2020 Pukul 14.00 WIB.
Fakhriah, E. L. (2016). Eksistensi Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri. Sosiohumaniora, 18(2).
Prima Wirayani, Ease of Doing Business RI Turun, Ini Penjelasan Bank Dunia, (cnbcindonesia.com, 2018) diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20181031201049-4-40020/ease-of-doing-business-ri-turun-ini-penjelasan-bank-dunia pada tanggal 30 November 2020 Pukul 14.00 WIB.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
DOI: http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4862
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.